Siaran Pers Kemenkes: Forum Pangan Asia Pasifik Pertama Diselenggarakan di Indonesia
Populasi penduduk dunia yang terus bertambah berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan. Seperti kita ketahui bersama, berbicara sektor pangan maka kita berbicara sektor ekonomi terbesar di dunia. Pangan juga merupakan sumber permasalahan terbesar dari segi kesehatan dan lingkungan (menyebabkan degradasi lingkungan global).
“Manusia yang begitu banyak, tapi lahan yang akan digunakan untuk ketahanan pangan berkurang, ditambah dengan perubahan iklim, tentu kita harus berpikir lebih antisipatif ke depan,” tutur Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, dalam keterangannya kepada media di Kantor Kementerian Kesehatan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Jika tren konsumsi saat ini terus berlanjut, maka bumi perlu memproduksi 50% lebih banyak makanan untuk memenuhi kebutuhan lebih kurang sembilan miliar penduduk dunia (pada tahun 2050).
Karena itu, Menkes menekankan agar para pemangku kepentingan dan pemerintah dari berbagai negara di dunia untuk bersama-sama mencari jalan keluar terhadap ancaman ketahanan pangan di tengah meningkatnya populasi penduduk.
“Kita mencoba menyatukan pemikiran mengenai ketahanan pangan. Tidak hanya berpikir hanya untuk barat atau timur, utara atau selatan, tetapi kita berpikir ketahanan secara global,” tutur Menkes.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan EAT Foundation berkolaborasi mengusung semangat preventif-promotif demi menyelenggarakan forum internasional, Asia Pacific Food Forum (APFF) atau Forum Pangan Asia Pasifik di Jakarta, Indonesia, pada 30-31 Oktober 2017.
Forum ini pertama kali diselenggarakan di kawasan regional Asia Pasifik dalam periode Sepuluh Tahun Aksi PBB untuk Nutrisi (2016-2025).
"Asia Pasifik merupakan kawasan yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Sementara Indonesia, merupakan salah satu negara dengan populasi terpadat di kawasan tersebut. Maka dari itu, Indonesia mengambil inisiatif mengingat salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo adalah ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat Indonesia", imbuh Menkes.
Menkes mengutarakan, ada tiga permasalahan pangan yang sering dibicarakan di tingkat global, antara lain adalah food security, obesity dan food-waste (makanan yang dibuang-buang). Sementara itu, Indonesia tengah mengalami double burden yakni masih ditemukannya permasalahan malnutrition dan stunting di samping permasalahan obesitas dan food-waste yang juga mulai mengemuka.
Pada kesempatan tersebut, Menkes juga berpesan untuk berfokus ke perubahan baik di tingkat individu masyarakat bahkan hingga industri untuk selalu berfokus untuk menghasilkan dan mengonsumsi makanan yang sehat.
Menkes Nila menegaskan bahwa perubahan pola makan yang aman dan sehat serta upaya produksi yang berkelanjutan mampu mengubah status pangan yang semula merupakan tantangan global justru menjadi solusi kunci dari permasalahan.
“Masyarakat harus mengonsumsi pangan yang sehat, demi sumber daya manusia yang lebih baik,”jelas Menkes.
Dalam APFF 2017 akan bertemu semua stakeholders di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sistem pangan seperti pemerintah, akademisi/ilmuwan, NGOs, politisi, dan pelaku bisnis dari berbagai negara.
APFF ini bersifat informal dan bukan untuk menghasilkan sebuah komitmen/kesepakatan bersama atau sebuah kebijakan sebagai hasil akhir. Namun, setiap negara akan menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam forum dengan melakukan aksi nyata dan melaporkannya pada forum selanjutnya, dua tahun kemudian.
"Saya ingin Asia Pasifik Food Forum yang baru pertama kali diadakan ini dapat memicu transformasi sistem pangan di tingkat regional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs)," tegas Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes-Humas Kemensetneg)