Sidang Kabinet Paripurna: Pemerintah Pastikan Bantuan Anggaran, Administrasi, dan Relokasi Pascabencana

Pemerintah terus bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam menangani dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak hari-hari awal bencana.

Tito melaporkan keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, Tito juga menyampaikan terkait bantuan dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya 268 miliar (rupiah). Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” ujar Tito.

Selain dukungan anggaran pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke wilayah yang terdampak paling parah.

“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu 46 miliar Pak, diberikan langsung," jelas Tito.

"Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.

Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis.

Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.

Terkait kondisi wilayah, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang harus direlokasi karena tidak lagi aman akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, demi menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” ungkap Tito. (BPMI Setpres)