Indonesia juga berharap PBB dapat mengambil prakarsa menggalang upaya global untuk menangani krisis tersebut.
Menkeu, yang didampingi Wakil Tetap (Watap) RI untuk PBB Marty Natalegawa dan Deputi Watap Adiyatwidi Adiwoso, diterima Ban Ki-moon di kantornya di lantai 38-gedung Sekretariat PBB, New York, yang terletak di kompleks Markas Besar PBB.
Kepada ANTARA News usai bertemu Ban Ki-moon, Sri Mulyani mengatakan bahwa surat yang disampaikannya kepada Sekjen PBB itu berisi keprihatinan Yudhoyono terhadap situasi dunia yang sekarang menghadapi harga pangan yang sangat tinggi.
"Dalam waktu singkat, kenaikan berbagai komoditas seperti gandum, jagung, minyak goreng, kedelai dan beras, telah membuat banyak negara menghadapi situasi yang sangat sulit dan pelik," papar Menkeu.
Harapkan KTT
Sejalan dengan tanggung jawab, kewenangan serta instrumen yang dimiliki PBB, maka Presiden Yudhoyono dalam suratnya menyatakan harapan agar PBB dapat menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi --terdiri atas kepala negara/pemerintahan-- tentang krisis pangan dan energi dalam rangkaian pelaksanaan Majelis Umum PBB pada September 2008 mendatang.
"Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan bisa dilakukan pada semester kedua tahun 2008, karena masalahnya memang sudah semakin mendesak," kata Sri Mulyani.
Seperti layaknya yang terjadi setiap tahun, persidangan Majelis Umum PBB pada bulan September dihadiri oleh para pemimpin negara anggota PBB --yang saat ini berjumlah 192 negara.
Namun, seperti yang digambarkan Sri, pemerintah Indonesia sadar bahwa tidak mudah untuk mewujudkan ide pertemuan setingkat KTT (konferensi tingkat tinggi) menjadi pertemuan terpisah, mengingat Majelis Umum PBB sendiri telah menetapkan tema utama persidangan tahun ini, yaitu mengenai Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs).
"Memang mungkin sulit untuk membuat agenda yang tiba-tiba. Tapi KTT atau high level meeting soal krisis pangan dan energi bisa dibahas sebagai topik tambahan pada pertemuan tingkat tinggi soal MDGs September nanti," katanya.
Sri juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan hari Senin itu, Dubes Marty Natalegawa juga menyampaikan kepada Sekjen Ban Ki-moon bahwa Indonesia akan menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk meloloskan ide Indonesia soal penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi membahas krisis pangan dan minyak dunia.
Mengenai tanggapan Ban Ki-moon soal harapan-harapan yang tertera dalam surat Presiden Yudhoyono, Menkeu mengatakan, Sekjen PBB berjanji akan mengirimkan jawaban secara formal kepada Yudhoyono.
"Beliau (Ban Ki-moon, red) tentu saja akan menyampaikan responsnya secara formal kepada Bapak Presiden sendiri terhadap surat itu maupun menyikapi persoalan yang berkembang soal pangan dan energi ini... Saya rasa jawabannya tidak akan terlalu lama," katanya.
Yang pasti, kata Sri, Indonesia melihat bahwa krisis pangan dan energi sudah harus disikapi secara global karena masalah tersebut sudah terjadi di seluruh dunia.
"Masalah ini harus cepat ditangani, baik dari sisi konsumen maupun produsen, secara cepat dan efektif. Kalau tidak, dampaknya adalah bisa menciptakan langkah mundur bagi upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan," ujar Menkeu.
"Tentu saja dalam hal ini secara global MDGs yang seharusnya dicapai pada tahun 2015, mungkin akan terancam makin sulit untuk dicapai kalau situasinya makin parah," tambahnya.
Baru-baru ini di Jakarta, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa saat ia berkunjung ke Timur Tengah dan Afrika Selatan beberapa waktu lalu, ia menemukan keluhan yang sama juga dilontarkan sejumlah pemimpin negara saat ia berkunjung ke Timur Tengah dan Afrika Selatan beberapa waktu lalu soal kenaikan harga minyak dan pangan.
"Besar harapan saya selaku Presiden Indonesia agar ada satu respon yang positif baik dari PBB maupun pihak-pihak lain terhadap masalah ini," kata Yudhoyono.
Sementara itu pada hari yang sama, di Markas Besar PBB Sekjen Ban Ki-moon berbicara soal krisis pangan pada sidang bersama antara Badan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).
Dalam kesempatan tersebut, Ban menyerukan dunia untuk mengambil langkah-langkah jangka menengah dan panjang untuk menangani makin parahnya krisis pangan di dunia.
Ia mengingatkan bahwa krisis tersebut akan membuat jutaan orang di dunia semakin miskin serta akan menimbulkan dampak di bidang politik dan keamanan.
"Krisis pangan yang kian parah sedemikian cepatnya terjadi di berbagai belahan dunia telah mencapai titik darurat," katanya. (*)
Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2008/4/15/sri-mulyani-serahkan-surat-presiden-yudhoyono-ke-sekjen-pbb/