“Belanja negara secara bertahap akan menerapkan sistem anggaran terpadu, berbasis kinerja dan berdimensi jangka menengah. Jumlah belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp. 564,6 triliun, atau meningkat sekitar 14,3 persen dari RAPBN Perubahan tahun 2007. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan. Belanja pegawai ditingkatkan untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan, serta memperbaiki kualitas birokrasi.
Dalam RAPBN 2008, kata Presiden, belanja modal meningkat tajam sebesar 48,6 persen, dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp 68,3 triliun menjadi Rp 101,5 triliun. Bantuan sosial juga mengalami kenaikan tajam sebesar 41,8 persen, dari Rp.47,5 triliun menjadi Rp.67,4 triliun. Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan masalah pengadaan barang. Dengan cara itu, penyerapan alokasi anggaran dapat lebih cepat dilakukan dan ditingkatkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih.
“Departemen yang memiliki peran dan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur, energi dan produksi pangan adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Departemen Pekerjaan Umum direncanakan mendapat alokasi Rp.35,6 triliun atau naik 41,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P tahun 2007. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sebesar Rp 15,5 triliun. Program rehabilitasi/pemeliharaan sekitar 30 ribu kilometer jalan nasional dan 50,5 ribu meter jembatan yang tersebar di berbagai Provinsi dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun,�jelas Presiden.
“Alokasi anggaran pada Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,2 triliun, naik 64,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007. Anggaran itu antara lain digunakan untuk program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 18 provinsi, pembangunan bandara Kualanamu Medan, penyelesaian bandara Hasanuddin Makassar, serta 27 bandara di daerah perbatasan, daerah terpencil dan rawan bencana. Juga akan dipasang 135 paket fasilitas bantu pengamanan dan pelayanan penerbangan, serta 259 paket fasilitas keselamatan penerbangan di bandara,� kata Presiden.
“Alokasi anggaran untuk Departemen Pertanian mencapai Rp 8,9 triliun, yang digunakan untuk mendukung produksi pertanian berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian dan percepatan diseminasi dan inovasi pertanian, serta pengendalian hama, penyakit hewan, dan karantina. Petani tetap menikmati subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi benih, yang mendapat anggaran Rp 10,1 triliun, atau naik 21, 9 persen dari perkiraan realisasi RAPBN-P 2007. Subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) dianggarkan sebesar Rp.5,5 triliun. Untuk menunjang sektor pertanian akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi, waduk dan rawa dengan anggaran sebesar Rp.5,3 trilyun melalui anggaran Departemen Pekerjaan Umum,�lanjutnya.
“Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat alokasi Rp.5,6 triliun yang terutama diperuntukkan bagi program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Subsidi BBM dan subsidi listrik masing-masing Rp.46,7 triliun dan Rp.27,8 triliun. Untuk mendukung program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW, pemerintah memberikan jaminan untuk pinjaman PLN,� kata Presiden lagi.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/08/16/2135.html