Substitusi Barang Impor dan Pembangunan Infrastruktur Bagian dari Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi
Presiden menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah dapat menembus kisaran Rp 14.000 karena dipengaruhi kondisi perekonomian global dan faktor internal yaitu Indonesia terlalu banyak mengimpor. Impor Indonesia tersebut tidak hanya barang elektronik, melainkan juga sayuran seperti jagung, bawang merah, dan juga gula dan garam. "Oleh karenanya, yang kita kejar saat ini adalah subsitusi dari barang impor," ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari Tim Komunikasi Presiden.
Â
Seandainya kita tidak perlu mengimpor barang-barang itu, nilai tukar rupiah tidak akan melemah seperti saat ini. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya melakukan transformasi dari sektor konsumsi ke sektor produksi, sehingga akan terjadi penguatan di sektor produksi, seperti peningkatan produksi beras, kedelai, jagung, gula, dan daging, meski semuanya memerlukan waktu. "Menteri Pertanian saya perintahkan untuk urusan beras, kedelai, jagung dalam 3 tahun, gula 5 tahun, daging memerlukan waktu lebih dari lima tahun," ucap Presiden.
Â
Hal lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah infrastruktur. "Misalnya jalan tol Trans Sumatera, kalau tidak segera mulai, bila ditunda akan semakin mahal harganya, nanti pembebasan lahan menjadi mahal," kata Presiden.
Pemerintah tidak akan mengulur waktu untuk segera mulai pembangunan di bidang infrastruktur, seperti jalur kereta api di Sulawesi akhir bulan ini dimulai dan di Papua akan dimulai di semester kedua tahun depan.
Â
Kunci agar negara kita menjadi makmur adalah dengan memperbanyak uang yang beredar di negara kita. Oleh karenanya, jika ada investor yang ingin berinvestasi di bidang apapun, pemerintah akan memberikan izinnya, termasuk menerima investasi pembangunan kereta cepat. Tapi, pemberian izin berinvestasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan perhitungan ekonomi yang benar, misalkan berapa total biaya yang diperlukan, apakah bersedia digabungkan dengan BUMN, dan jelaskan anggaran yang digunakan darimana.
Rencana Pembangunan Kereta Cepat
Menurut Presiden rencana pembangunan kereta cepat tetap masih berjalan. "Kenapa saya berikan masuknya investasi itu? Karena secara hitungan, investor mau, kalau menggunakan APBN Rp.70-80 Triliun mending buat waduk," ujar Presiden.
Mengenai masalah kereta cepat, Presiden menggarisbawahi bahwa dirinya tidak membatalkan proyek kereta cepat tersebut, tapi mengajukan tiga syarat, yaitu jangan menggunakan APBN, tidak memerlukan jaminan pemerintah dan sifatnya B to B. "Saya menunggu hitung-hitungannya, kalau pas silahkan jalan, bukan dibatalkan, siapa yang bilang dibatalkan," ucap Jokowi.
Pemerintah memberikan alternatif, kereta dengan kecepatan 350 km/jam atau 250 km/jam. Kemudian, lanjut Presiden, bagaimana hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam jangka panjang. "Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu," ujar Presiden.
Acara silaturahmi dengan diaspora Indonesia di Qatar kemudian diakhiri dengan Presiden dan rombongan berfoto bersama, bahkan tidak sedikit yang berfoto selfie bersama. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?