Presiden mengingatkan, bahwa pada situasi sulit seperti ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. “Perlu dilakukan creative destruction atau perombakan kreatif pada jajaran birokrasi terutama untuk meningkatkan pelayanan publik,†ujar Presiden, seperti dilansir dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.
Para menteri harus memperhatikan betul ketimpangan antar wilayah yang terjadi. Dari perjalanan Presiden ke berbagai daerah, Presiden melihat bahwa ketimpangan itu nyata, misalnya dalam perbedaan harga, antara Papua dan Jawa sangat terasa dan nyata.
“Kita harus memperhatikan daerah daerah seperti : NTB, NTT, Papua dan Maluku. Perhatikan gizi anak-anak, pelayanan pendidikan dan kesehatan,†tutur Presiden.
Terkait angka kemiskinan, Presiden meminta kepada para menteri memperhatikan angka kemiskinan. “Segera siapkan skema cash transfer. Skema cash transfer harus dirancang dengan baik. Kredit Usaha Rakyat dan dana desa harus berjalan efektif,†ucap Presiden.
Di bidang infrastruktur terkait dengan produk pariwisata, para menteri diminta untuk mengikuti secara detail yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan 10 destinasi wisata nasional. “Siapkan pelabuhan bandara, terutama runway dan terminal, serta dermaga. Dan lakukan penguatan dalam pertunjukan seni budaya. Beri sentuhan desain dan koreografis yang kreatif,†kata Presiden.
Presiden juga meminta, agar promosi pariwisata dilakukan secara terintegrasi untuk memperkuat country branding. Saat ini terdapat 17 kementerian yang memiliki promosi ekspor, namun sering melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Presiden meminta hal itu tidak terjadi lagi. Presiden menekankan sistem yang terintegrasi dalam promosi perdagangan, pariwisata dan investasi.Â
Presiden menganggap, bahwa revaluasi aset adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan adanya tax amnesty, dimana diperkirakan akan terjadi capital inflow. “Siapkan untuk apa, harus punya daftar diarahkan untuk apa. Prioritaskan pembukaan industri bahan baku dan modal,†ujar Presiden.
Presiden juga menginstruksikan pada Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk memfokuskan penyelesaikan kasus yang terkait Hak Asasi Manusia. Dalam penanganan berbagai gangguan keamanan seperti di Aceh, Papua dan Poso bisa menggunakan pendekatan yang merupakan kombinasi soft power dan hard power.
Presiden juga menyebutkan, bahwa tahun 2016 ini adalah tahun percepatan. “Semua harus mempercepat langkah,†pungkas Presiden. (Humas Kemensetneg)
Â