Anggota Rela merazia istri Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, Muslinah Nurdin, yang tengah berbelanja di sebuah mal. Identitas diplomatik yang diperlihatkan tak mereka anggap dan mereka berkeras meminta Muslinah memperlihatkan paspor. Muslinah baru dilepas setelah putranya membawakan paspor dari kediamannya.
Zainal mengakui hal itu sebagai kesalahan Rela dan polisi. Mereka tidak paham dengan kartu identitas diplomat yang notabene dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Malaysia.
Menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, pemerintah telah melayangkan nota protes atas insiden tersebut sekaligus meminta klarifikasi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Hassan menyatakan tidak dapat mengerti atas tindakan aparat di Malaysia tersebut. "Kita nilai besar masalahnya karena menyangkut harga diri. Jadi pemerintah menganggap persoalan yang serius. Karena itu, kita respons," ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Hassan, dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk membahas insiden itu dan isu-isu strategis lainnya. Namun, waktu pertemuan masih belum dapat dipastikan.
Selain merazia istri diplomat, Rela mendobrak pintu rumah Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) M. Yunus Lubis di Hentian Aman 4, Kajang, Selangor, Ahad lalu. Setelah mengetahui ia dan istrinya mahasiswa pascasarjana Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, kelima anggota Rela mempermasalahkan status pernikahan mereka. "Saya pun menunjukkan buku nikah kami," tutur Yunus. Setelah itu, mereka pun berlalu begitu saja.
Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo menilai insiden tersebut akibat kebodohan struktural di negeri jiran itu. "Kami minta agar pemerintah Malaysia menghentikan sweeping seperti itu," ujarnya.
Penggerebekan dan razia terhadap istri diplomat hanya salah satu dari sekian kasus pelecehan lainnya oleh Rela. Sebelumnya, anggota Rela dan polisi Malaysia juga terlibat pemerkosaan terhadap tenaga kerja serta pemukulan wasit karateka.
Beberapa anggota Dewan mengusulkan agar Indonesia mengosongkan pos duta besar di Kuala Lumpur, menghentikan pengiriman tenaga kerja dan mahasiswa, atau memberlakukan travel warning agar tidak mengunjungi Malaysia.
"Larangan ke Malaysia akan menjadi pukulan telak karena mereka sedang gencar mempromosikan pariwisata," kata Wakil Ketua Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Yusron Ihza Mahendra.
Mengenai desakan anggota DPR agar menarik duta besar di Malaysia, Hassan Wirajuda menyatakan hal itu tak perlu. Sebab, "Saat ini tidak ada duta besar di sana," ujarnya.
Sumber:
http://www.korantempo.com/korantempo/2007/10/10/headline/krn,20071010,10.id.html