Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk 2 (dua) badan penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Â
Dalam paparan yang disampaikan oleh ketiga narasumber tersebut PT. Jamsostek dan PT Askes siap menjadi satu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di awal tahun 2014 dengan pengawalan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat komprehensif, mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan, termasuk obat dan bahan medis dengan teknik layanan terkendali mutu, selain itu BPJS juga mencakup 4 (empat) jaminan, yaitu kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Ketiga narasumber juga menceritakan perkembangan terakhir persiapan implementasi BPJS (baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan) yang akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.
Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber dari peserta FGD, ternyata masih banyak kecemasan-kecemasan yang muncul dari peserta, Apakah BPJS akan berjalan dengan mulus pada saat pengoperasiannya pada tanggal 1 Januari 2014?
Kegiatan FGD ini mempunyai 3(Tiga) tujuan yaitu:
- Meningkatkan pengetahuan (knowledge) para pegawai Kementerian Sekretariat Negara mengenai implementasi BPJS dan implikasinya;Â
- Memperoleh data dan informasi terkini mengenai permasalahan seputar persiapan implementasi BPJS untuk dijadikan bahan analisis untuk dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara/ Presiden RI;
- Sharing mengenai permasalahan seputar proses transformasi BPJS dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional serta Jaminan Ketengakerjaan Nasional. Â