Terima Komite Aksi Hari Tani Nasional, Teten: Redistribusi Tanah Bukan Hanya Untuk Petani
Aksi ini mereka gelar
dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional yang rutin diperingati
setiap tahun tanggal 24 September, namun berhubung tanggal 24 September
tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, mereka menggelar
orasinya pada hari ini.
Sekitar pukul 10.30 WIB, 10 orang perwakilan KAHTN akhirnya berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Ruang Rapat Bina Graha. Teten hadir didampingi Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.
Redistribusi Tanah 9 Juta Hektare
Menurut penilaian KAHTN tahapan redistribusi tanah dan reforma agraria dinilai masih belum jelas, dan banyak terjadi konflik agraria sehingga situasi agraria dinilai kronis.
Selain itu, Perwakilan KAHTN juga menuntut pemerintah segera melaksanakan redistribusi tanah 9 juta hektare untuk petani.
Wakil Sekjen KPA Dewi Kartika menilai, program redistribusi tanah 9 juta hektare masih belum berjalan optimal, “Redistribusi tanah 9 juta hektare masih belum jelas obyeknya,â€.
Menanggapi pernyataan Dewi, Teten menjelaskan bahwa Pemerintah sudah mulai merealisasikan redistribusi tanah di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, yang diberikan kepada beberapa sektor, bukan hanya pertanian, tetapi peternakan, kehutanan, dll.
Kebijakan redistribusi tanah 9 juta hektare, lanjut Teten, akan melibatkan koordinasi dengan lima Kementerian yaitu: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi. (Humas Kemensetneg)
Sekitar pukul 10.30 WIB, 10 orang perwakilan KAHTN akhirnya berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Ruang Rapat Bina Graha. Teten hadir didampingi Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.
Redistribusi Tanah 9 Juta Hektare
Menurut penilaian KAHTN tahapan redistribusi tanah dan reforma agraria dinilai masih belum jelas, dan banyak terjadi konflik agraria sehingga situasi agraria dinilai kronis.
Selain itu, Perwakilan KAHTN juga menuntut pemerintah segera melaksanakan redistribusi tanah 9 juta hektare untuk petani.
Wakil Sekjen KPA Dewi Kartika menilai, program redistribusi tanah 9 juta hektare masih belum berjalan optimal, “Redistribusi tanah 9 juta hektare masih belum jelas obyeknya,â€.
Menanggapi pernyataan Dewi, Teten menjelaskan bahwa Pemerintah sudah mulai merealisasikan redistribusi tanah di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, yang diberikan kepada beberapa sektor, bukan hanya pertanian, tetapi peternakan, kehutanan, dll.
Kebijakan redistribusi tanah 9 juta hektare, lanjut Teten, akan melibatkan koordinasi dengan lima Kementerian yaitu: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?