Tingkatkan Langkah Produktivitas dan Nilai Tambah, Pemerintah Tidak Lagi Ekspor Mentah

 
bagikan berita ke :

Jumat, 16 Agustus 2024
Di baca 280 kali

Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah telah  mengambil  langkah  besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri, Jumat (16/8).

“Walau banyak negara  lain  menggugat,  menentang,  bahkan  berusaha  menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai  bangsa  yang  besar,  kita  tidak  goyah,  bahkan  terus  maju  melangkah.  Langkah  tersebut  dimulai  dari  nikel,  bauksit,  dan  tembaga  yang  akan  dilanjutkan  dengan  timah,  serta  sektor  potensial  lainnya,  seperti  perkebunan, pertanian, dan kelautan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi juga bersyukur karena telah terbangun smelter dan industri  pengolahan  untuk  nikel,  bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan  kerja  sehingga meningkatkan  pendapatan negara sebesar Rp158 triliun selama 8 tahun terakhir.

“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah  SWT  untuk  negeri  ini,  dapat  dikelola  sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab  itu,  kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama  puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” tegas Presiden.

Selain hasil tambang, dalam kesempatan ini Presiden menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengarah ke ekonomi hijau karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik  dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

“Kita terus konsisten   mengambil   bagian   dalam   langkah   dunia   melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang  berkeadilan, yang  terjangkau, dan  mudah diakses oleh masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo.

Kemudian, di sektor teknologi dan digitalisasi, Presiden menyampaikan pula bahwa Indonesia memiliki INA Digital, yaitu sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah  layanan bagi masyarakat.

Presiden mengatakan, “Cakupan elektrifikasi  terus  kita  perluas  hingga mencapai  99% di tahun 2024. Demikian  juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan   hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi   UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini".  (Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0