Tingkatkan Langkah Produktivitas dan Nilai Tambah, Pemerintah Tidak Lagi Ekspor Mentah
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri, Jumat (16/8).
“Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan,” ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi juga bersyukur karena telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp158 triliun selama 8 tahun terakhir.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” tegas Presiden.
Selain hasil tambang, dalam kesempatan ini Presiden menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengarah ke ekonomi hijau karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo.
Kemudian, di sektor teknologi dan digitalisasi, Presiden menyampaikan pula bahwa Indonesia memiliki INA Digital, yaitu sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Presiden mengatakan, “Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini". (Humas Kemensetneg)