Tingkatkan Pendapatan Pedagang, Pemerintah Daerah dan Pengelola Pasar Harus Lakukan Revitalisasi Manajemen dan Budaya

 
bagikan berita ke :

Selasa, 06 April 2021
Di baca 4 kali

Pariaman, wapresri.go.id – Sebagai upaya memudahkan akses dan meningkatkan pendapatan para pedagang dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah terus berupaya membangun dan merevitalisasi pasar. Revitalisasi ini tidak hanya selalu pembangunan fisik, namun juga meliputi revitalisasi manajemen, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah dan pengelola pasar harus lakukan revitalisasi manajemen dalam interaksi perdagangan.

 

“Pemerintah daerah bersama pihak pengelola juga harus melakukan revitalisasi manajemennya dalam tata niaga dan pelayanan pasar ini. Inti semua aktivitas ini bermuara pada revitalisasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan para pedagang,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Pasar Rakyat Kota Pariaman di Kelurahan Kampung Perak Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

 

Selain itu, Wapres menekankan, revitalisasi budaya juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat.

 

“Pasar Rakyat Kota Pariaman berada di lokasi strategis yaitu kawasan Pantai Gandoriah yang merupakan destinasi wisata favorit. Saya menilai Pasar Rakyat Pariaman berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata belanja, khususnya untuk produk khas daerah dan wisata kuliner,” ungkapnya.

 

Lebih jauh Wapres menjelaskan, revitalisasi pasar ini dapat turut mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), tidak hanya dari sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi.

 

“Mengingat pasar merupakan tempat dengan interaksi dan mobilitas tinggi, saya mendorong agar pemerintah daerah aktif juga mensosialisasikan dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada para pedagang pasar sebagai target penerima vaksinasi Covid-19,” pesan Wapres.

 

Sementara, untuk memulihkan ekonomi, Wapres menilai, program revitalisasi pasar rakyat sangat bermanfaat karena sifatnya juga dilakukan dengan padat karya.

 

“Dengan selesainya revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman ini, saya berharap pasar ini mampu menjadi motor penggerak perkembangan UMKM di Kota Pariaman. Jadi UMKM harus kita gerakkan dan juga untuk produk dalam negeri supaya produk dalam negeri ini juga bisa hidup. Para pelaku UMKM harus dipastikan menjadi pengisi setidaknya 360 unit kios di pasar ini,” tegas Wapres.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan, menghadapi perkembangan zaman, teknologi digital dan perdagangan elektronik menjadi faktor penting,  terutama dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi Covid-19. Ia pun mengimbau para pedagang untuk terus beradaptasi dan terus belajar, agar mampu bertahan.

 

“Digitalisasi di pasar rakyat cepat atau lambat pasti akan terjadi. Untuk itu, para pedagang perlu belajar memanfaatkan teknologi yang ada,” pesan Wapres.

 

“Di lain pihak pengelola pasar juga perlu membangun aplikasi, pangkalan data, dan kesempatan para pedagang untuk masuk ke pasar daring. Untuk ini, saya minta pemerintah daerah juga berperan aktif memberikan afirmasi kebijakan yang dibutuhkan,” sambungnya.

 

Sebelumnya, Walikota Pariaman Genius Umar mengungkapkan bahwa revitalisasi Pasar Rakyat Kota Pariaman dimulai sejak akhir 2019 dan menghabiskan dana sekitar 100 miliar rupiah.

 

“Pasar ini dibangun dengan konsep green building, hemat listrik, dan juga lebih sejuk, kemudian juga sangat ramah terhadap gempa, karena pondasinya cukup kuat,” paparnya.

 

Sementara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan kepada Wapres bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Barat terdapat 516 unit pasar rakyat. Namun sayangnya hanya 24 persen yang kualitas bangunannya memenuhi persyaratan.

 

“Untuk itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mohon dukungan revitalisasi cukup 5 pasar rakyat, sesuai dengan Pancasila Pak,” harapnya.

 

Menanggapi laporan ini, Wapres meminta kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, dan kementerian terkait untuk memperhatikan permohonan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

 

“Ini memang menjadi komitmen nasional kita, pemerintah, itu pasti, hanya soal waktu yang harus disesuaikan,” pungkas Wapres.

 

Hadir dalam acara tersebut, aMenteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo, Sekretaris Utama Badan Nasional Penaggulangan Bencana Harmensyah, Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang Refnaldi, serta jajaran pemerintah daerah Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat.

 

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Badlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja. (EP/SK-BPMI, Setwapres)

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0