Tren Perdagangan Positif, Indonesia-Norwegia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

“Nilai perdagangan 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia.  Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan, atau bahkan ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi kepada PM Erna yang pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2015 yang lalu.

 

Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade dari tiga lembaga rating dunia.

 

”Saya juga harapkan dukungan Yang Mulia agar negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini,” ujar Presiden Jokowi.

 

Selain bidang ekonomi, Presiden Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia Resolusi Parlemen Norwegia tanggal 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.

 

Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

 

“Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair,” ungkap Presiden.

 

Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Indonesia.

 

“Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan dan perlindungan laut,” tutup Presiden mengakhiri sambutannya.

 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Humas Kemensetneg)