Tujuh Arahan Presiden untuk TNI-POLRI

Pertama, perkuat sinergi, hilangkan kompartementalisasi dan kompetisi sektoral; 

Kedua, siap dan sigap bergerak mengatasi kejadian insendentil;

Ketiga, meminta TNI dan POLRI untuk ikut mendukung program-program prioritas yang sedang dijalankan Pemerintah;

Keempat, di era kompetisi yang semakin terbuka ini, tingkatkan produktivitas tingkatkan daya saing, baik di bidang pangan, energi, maupun kemaritiman;

Kelima, tingkatkan kemampuan antisipatif terutama dalam cegah konflik sosial, terorisme dan gangguan keamanan lainnya. Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran;

Keenam, harus melek teknologi informasi sehingga bisa memberikan respon yang lebih cepat lagi terkait dengan kecepatan penyebarkan informasi; dan

Ketujuh, seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri  agar turun ke lapangan. 

 

Perkuat Sinergi

 

Presiden memberikan apresiasi yang telah dilakukan dalam penanggulangan kerusuhan di Poso, pemadaman kebakaran hutan, evakuasi eks-Gafatar, dan penanggulangan aksi teror di Jalan M. H. Thamrin. Untuk itu diperlukan penguatan sinergitas secara terstruktur dengan pendidikan dan latihan bersama, gelar pengamanan, hingga operasi gabungan, sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.

 

“Di tahun 2016 ini, diharapkan tidak lagi ada kasus perselisihan TNI dan POLRI yang berujung kepada kekerasan fisik antar anggota,” ucap Presiden.

 

Siap dan Sigap Bergerak

 

Presiden mengatakan, bahwa respon cepat dalam penanggulangan aksi teror di Jalan M. H. Thamrin yang baru lalu mendapat banyak apresiasi. “Banyak negara-negara sahabat memberikan pujian pada reaksi cepat aparat keamanan kita dalam kendalikan keadaan sehingga situasi kembali normal,” kata Presiden. Oleh karenanya, TNI dan POLRI juga harus selalu siap dan sigap digerakkan ketika Negara membutuhkan seperti saat terjadi bencana alam.

 

Dukung Program Prioritas Pemerintah 

 

Presiden menyampaikan, bahwa pemerintah fokus bekerja untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% di tahun 2016 sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat menjadi 5,2-5,3 persen. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menargetkan menjadi 4,7%, terutama dengan mengendaliakan harga pangan sehingga angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9-10 persen.

 

Pemerintah, kata Presiden, juga kosentrasi menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi, sehingga rasio gini kita bisa mencapai 0,39% dan pembangunan infrastruktur ditingkatkan menjadi Rp311 triliun atau meningkat  76,2%. "Kita percepat pembangunan jalan tol sumatera, bendungan, pelabuhan, mempercepat pembangunan kereta Trans Sulawesi. Untuk itu, seluruh jajaran TNI dan POLRI harus paham kemana arah kita melangkah. Siap dan sigap menyiapkan langkah-langkah antisipasinya," tutur Presiden.

 

Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing

 

TNI dan POLRI juga harus dapat mendukung peningkatan daya saing dalam investasi terutama dalam selesaikan masalah pengadaan lahan dan tuntaskan masalah ketenagakerjaan. Untuk itu, ucap Presiden, kita perlu amankan penerimaan negara baik dengan memaksimalkan pajak maupun cegah penyeludupan.

 

"Kita harus pangkas ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, saya perintahkan untuk perangi dan berantas segala bentuk pungli, baik pungli di pelabuhan, pungli di bandara, pungli di pabrik, pungli di jalan-jalan. Lakukan tindakan tegas terhadap para mafia atau kartel, apakah itu kartel pangan, kartel energi, mafia illegal fishing, mafia illegal mining, illegal logging, yang semuanya justru menyengsarakan rakyat dan memperlemah daya saing ekonomi kita," ujar Presiden. 

 

Tingkatkan Kemampuan Antisipatif

 

Presiden memerintahkan TNI-POLRI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Pastikan agar rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan perlindungan dari berbagai berbagai jenis kejahatan yang mengusik rasa aman masyarakat. TNI dan POLRI harus menjadi pengawal Kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Presiden. 

 

Melek Teknologi Informasi

 

Presiden menjelaskan, bahwa perkembangan dunia digital sangat cepat bahkan di Indonesia terdapat 308,2 juta pengguna telepon seluler dan 72 juta pengguna media sosial."Untuk itu, TNI dan POLRI harus terbuka dengan kemajuan teknologi, memantau langsung dan segera mengambil tindakan," kata Presiden.

 

Jajaran Pimpinan TNI-POLRI Turun Ke Lapangan

 

Presiden meminta agar jajaran pimpinan TNI-POLRI tidak hanya bekerja dari belakang meja. "Lihat langsung kondisi di lapangan, karena kondisi lapangan bisa sangat dinamis. Beri solusi cepat di lapangan ketika timbul ancaman pada keamanan nasional," tutup Presiden.

 

Dalam laporannya, Kapolri Badrodin Haiti mengatakan, bahwa tema Rapim TNI adalah Dilandasi Profesionalisme dan Revolusi Mental, Sinergi TNI-Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah. Acara ini, lanjut Kapori, dihadiri oleh 173 orang peserta dari TNI dan Polri. (Humas Kemensetneg)