Jakarta, wapresri.go.id – Kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog, terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan penurunan angka backlog menjadi 5 juta pada 2024, yang membutuhkan anggaran sebesar 780 triliun rupiah, baik dari APBN maupun swasta. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, termasuk Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
“Terlebih menurut informasi yang saya peroleh, mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI APERSI secara virtual, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (09/02/2021).
Lebih lanjut, Wapres mengimbau agar industri properti syariah ikut dikembangkan, seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah nasional bersama lembaga keuangan syariah lainnya.
Hingga akhir tahun 2020, aset industri jasa keuangan syariah telah mencapai 1.802,86 triliun rupiah. Oleh karena itu, APERSI beserta pengembang perumahan lainnya diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi pengembangan properti dengan pembiayaan syariah sebagai upaya mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyatakan bahwa pemerintah terbuka menerima masukan dari berbagai pihak guna menyediakan perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik untuk sektor formal maupun informal.
Ia juga berharap Munas ke-VI APERSI menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan demi terwujudnya Kebutuhan perumahan di Indonesia.
“Semoga Munas ke-VI APERSI berjalan dengan baik, serta dapat merumuskan ide-ide, terobosan-terobosan, dan gagasan-gagasan baru untuk kemajuan pembangunan perumahan di tanah air,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APERSI Junaedi Abdillah melaporkan bahwa sejak berdirinya APERSI pada 1998, APERSI telah memiliki 3.500 anggota tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sejak pandemi Covid-19 terjadi, lanjutnya, pengembang sempat merasakan dampak. Penjualan dan proyek sempat terhenti. Oleh karena itu, peran pemerintah di sektor perumahan dinilai sangat penting, karena perumahan mampu membangkitkan ekonomi nasional. Terdapat 174 industri turunan yang mampu menggerakkan ekonomi, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar.
“Untuk itu, APERSI siap membangun rumah MBR, dengan menjaga kualitas rumah. APERSI siap menjadi yang utama, dalam menggerakkan lokomotif ekonomi nasional di tengah pandemi dan perubahan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Sebagai informasi, Munas ini diselenggarakan untuk merumuskan strategi bagi organiasi serta menetapkan Ketua Umum APERSI Periode 2020-2024.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)