Wakil Presiden Boediono merumuskan 17 kebijakan untuk menangani kemacetan Jakarta

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisyahbana, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Inspektur Pengawasan Umum POLRI Nanan Soekarna, dan pejabat-pejabat yang turut bertanggungjawab memecahkan masalah transportasi.

"Jika tidak ada langkah kebijakan yang luar biasa, Jakarta akan macet total pada 2012 nanti," tutur Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan  (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.saat memulai paparan. Wapres memang meminta Kuntoro melakukan diagnosa atas permasalahan ini.

Walhasil, setelah berembug lebih dari dua jam, rapat merumuskan sedikitnya 17 butir rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Selain itu Wapres menunjuk Kuntoro sebagai koordinator untuk mengawasi dan melaksanakan pengendaliannya sehingga langkah-langkah kebijakan itu benar-benar terlaksana. Ketujuh belas langkah itu adalah:

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau retribusi kendaraan untuk kendaraan yang melewati jalur-jalur tertentu pada jam tertentu pula.Penerapan ERP nanti, secara teknis bisa langsung oleh pemerintah provinsi atau bekerjasama dengan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Yang jelas, untuk menerapkan ERP Pemprov DKI membutuhkan Peraturan Presiden yang perumusannya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk merumuskannya. "Seminggu setelah Lebaran draf sudah siap," tutur Soeroyo Alimoeso, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2. Pemprov DKI melanjutkan sterilisasi jalur bus rapid transport atau busway sehingga lebih efisien. Selama ini, sterilisasi yang sudah berjalan bisa meningkatkan penumpang hingga 20%. "Terbukti orang bersedia naik angkutan umum asal jadwalnya tepat dan lancar," tutur Gubernur DKI jakarta Fauzi Bowo.

3. Pemprov DKI akan membenahi dan menerapkan peraturan parkir di tepi jalan. Ini termasuk mengkaji ulang tarif dan juga implementasi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan parkir dan mengakibatkan kemacetan.

4. Untuk perbaikan jalan yang rusak, Pemprov DKI Jakarta melakukannya melalui kontrak tahun jamak atau multiyears sehingga perbaikan jalan bisa berjaan secara kontinyu tanpa harus menunggu persetujuan anggaran setiap tahun yang makan waktu lebih lama.

5. Pemprov DKI menambah operasi busway di dua koridor baru hingga akhir tahun ini. Selain itu pada tahun depan akan ada tambahan dua koridor lagi, sehingga total ada 12 koridor busway pada tahun depan ketimbang saat ini yang cuma delapan. Selain penambahan koridor, Pemeirntah Pusat akan membantu Pemprov untuk perbaikan manajemen dan kontrak dengan Badan Layanan Umum  yang mengelola busway di Jakarta.Tanpa banyak orang yang menyadari, selama ini pengelolaan busway membebani Pemprov DKI dalam bentuk subsidi. "Tarif cuma Rp 3.500 sementara biaya rata-rata per trip adalah Rp 9.000," kata Fauzi.

6. Kementerian BUMN akan merumuskan harga gas khusus untuk transportasi yang lebih mendukung pemakaian gas secara luas untuk angkutan umum. Saat ini kebutuhan gas dipasok oleh Pertamina dan PGN. Selain tidak seragam, harga jual gas selalu berfluktuasi sehingga merepotkan pengelola angkutan umum pemakai gas. "Kalau toh ada subsidi, ini juga langsung subsidi untuk rakyat," tutur Fauzi. Jika penerapan harga khusus ini berjalan, Fauzi berencana akan menerapkan secara lebih tegas peraturan yang mewajibkan angkutan umum memakai bahan bakar gas.

7. Pemerintah akan mendorong peremajaan kendaraan angkutan umum yang kecil menjadi bus-bus besar agar lebih efisien dan mengurangi kemacetan. "Saya juga mengusulkan agar ada insentif, pajak khusus yang lebih rendah, untuk bus besar yang dipakai untuk angkutan umum," tutur Fauzi.

8. Kementerian Perhubungan akan melakukan penataan kembali jalur-jalur kereta komuter di Jabodetabek. Ini menyangkut pula perbaikan pelayanan kereta komuter di Jakarta.

9. Pemprov DKI menertibkan angkutan liar yang menimbulkan kemacetan.

10. Proyek-proyek angkutan umum massal, seperti kereta bawah tanah (MRT), Monorail, dan KA Akses Cengkareng akan diprioritaskan. Khusus proyek yang terakhir juga sudah masuk sebagai proyek prioritas atau showcase dalam skema public private partnership (PPP).

11. Pemerintah akan membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek, Gubernur  DKI Jakarta berinsiatif merintis dan merumuskan badan ini sebagai lead agent yang pada saatnya nanti akan dikembangkan oleh lembaga atau kementerian yang berwenang.

12.  Pemerintah merevisi Rencana Induk Transportasi terpadu Jabodetabek. Ini sekaligus menjadi payung hukum bagi Otoritas Transportasi yang akan terbentuk.

13. Di luar Jakarta, Pemerintah akan mempercepat proyek double-double track dari Cikarang sehingga kereta jarak jauh tidak berinterferensi dengan kereta komuter. Targetnya, jadwal kereta komuter bisa lebih kerap dan tepat waktu karena tak harus mengalah pada kereta jarak jauh.

14. Kementerian Perhubungan akan menggarap proyek jalur lingkar dalam kereta api komuter yang diintegrasikan dengan sistem angkutan yang lain. Sudah ada investor Korea Selatan yang siap mengerjakan proyek ini. Pemprov DKI Jakarta akan dilibatkan karena ini menyangkut pula pengembangan kawasan di sekitar stasiun.

15. Pemprov DKI Jakarta menggarap enam jalur tol baru di dalam kota yang berupa jalan layang. Kementerian Pekerjaan Umum sudah setuju menerbitkan izin jalan tol untuk enam proyek jalan layang itu.

16. Untuk jangka panjang, Pemerintah akan memikirkan pengaturan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor sehingga pertumbuhan yang pesat tidak menambah kemacetan

17. Menteri Dalam Negeri akan memberikan instruksi kepada gubernur di tiga provinsi: Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten untuk menyediakan lahan parkir di sekitar stasiun-stasiun busway maupun kereta komuter. Langkah ini untuk mendorong masyarakat memakai kendaraan umum dan memarkir kendaraan pribadinya di sekitar stasiun. Untuk mengatasi masalah ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menanganinya dengan mengoptimalkan pemakaian lahan milik PT KAI di sekitar stasiun. 

Selain 17 kebijakan itu, Wapres Boediono juga menaruh perhatian khusus untuk penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang saat ini sebetulnya tinggal seruas yang belum selesai, Ulujami-Kebon Jeruk, sepanjang kurang lebih tujuh kilometer. Pembangunan seruas JORR ini terhambat masalah klasik, pembebasan tanah. "Kita akan membahas secara khusus masalah ini," tutur Wapres. Jika JORR selesai, otomatis beban berat di jalan tol dalam kota akan berkurang secara signifikan. Kendaraan berat jarak jauh bisa punya alternatif melalui JORR. "Akhir bulan ini, akan kami pertegas dengan mengkonsinyasikan pembebasan lahan," tutur Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum mengakhiri rapat tak lupa Waprs mengingatkan pada para menteri. “Menteri yang terkait dengan masalah transportasi agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini,” ujar Wapres. (Bey Machmuddin

http://www.wapresri.go.id/index/preview/berita/617/2010-09