Wakil Presiden membuka International Conference on Forest Tenure, Governance, and Enterprise

Di Indonesia Pemerintah juga menghadapi tantangan yang pelik dalam pelestarian hutan. "Pemerintah harus mencari titik keseimbangan yang tepat antara kemakmuran rakyat dengan pelestarian hutan demi lingkungan hidup," tutur Wapres. salah satu caranya, Indonesia menaruh perhatian besar untuk mengkonservasi lahan gambut dalam program moratorium yang berlangsung selama dua tahun.

Selama masa moratorium itu, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola hutan. Intinya, Pemerintah tidak ingin kehilangan aset hutan yang sangat krusial dan penting bagi masa depan anak-cucu. Itulah contoh konkret pengembangan institusi sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya alam. Sedangkan dalam hal teknologi, Indonesia saat ini terus belajar dan menimbang untuk mengadopsi teknologi yang dapat memberikan hasil optimal dalam pengelolaan hutan.

Sejauh ini, Indonesia memang sudah dapat mengurangi beberapa masalah kursial seperti pembalakan liar. Setelah Pemerintah memutuskan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi di wilayah Indonesia, kasus pembalakan liar telah berkurang meski bukan berarti sudah tuntas sama sekali. Persoalan lain yang menonjol adalah kebakaran hutan karena pembukaan lahan secara tidak bertanggungjawab.

Dalam laporannya, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa konferensi ini bertujuan mendorong dan mempercepat implementasi pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif dalam menemukan sistem tenurial. Tujuan berikut adalah  meningkatkan tata kelola hutan. Sedangkan tujuan yang tak kalah penting adalah mendukung usaha kehutanan berbasis masyarakat, khususnya di wilayah Asia.

Penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah juga tidak terlepas dari pertimbangan Indonesia yang merupakan negara pemilik hutan tropis ketiga terbesar di dunia. “Indonesia adalah negara yang mempunyai peran angat strategis dalam pengendalian dan penaggulangan perubahan iklim,” kata Menhut. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI yang akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dengan kekuatan sendiri, dan 46% dengan bantuan internasional pada tahun 2020.