Menurut Kalla, Senin (1/9) di Jakarta, selama ini, riset dan penelitian komoditas pertanian masih lemah dan harus diperkuat.
Oleh sebab itu, pemerintah tahun depan mengalokasikan peningkatan anggaran riset dan penelitian, termasuk untuk komoditas pertanian melalui pemenuhan anggaran 20 persen pendidikan di APBN. Tujuannya agar Indonesia dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dapat menjadi pemain besar di bidang pertanian.
Sebelumnya, sejumlah fakta terungkap, Indonesia sudah terjebak dalam â€perangkap pangan†negara-negara maju. Hal ini terlihat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas yang sangat bergantung pada produk impor. Dari tujuh komoditas tersebut, empat di antaranya, yakni gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, dinyatakan sudah masuk kategori kritis.
â€Penelitian kita lemah. Maka, kami minta bantuan universitas untuk turut melakukan penelitian dengan anggaran pendidikan yang sudah kita penuhi 20 persen pada tahun depan,†kata Kalla.
Kekuatan terbatas
Guru besar sosial ekonomi dan industri pertanian Universitas Gadjah Mada, M Maksum, mengingatkan, kekuatan ekonomi bangsa Indonesia untuk menghadapi dampak ketergantungan pangan impor sangat terbatas. Maka, pembangunan perekonomian harus bisa menumbuh- kan daya saing pangan domestik bukan sebaliknya, melumpuhkan.
â€Selama ini pangan diposisikan sebagai komoditas ’pengendali’ inflasi serta ’penjamin’ upah minimum regional dan upah minimum kota yang rendah bagi industri. Dampaknya, harga pangan tertekan dan investasi lesu. Pertanian domestik pun kehilangan daya saing,†ujarnya.
Rendahnya daya saing pertanian domestik menahan laju perkembangan riset. Hal itu karena pertanian tidak menghasilkan nilai tambah. Apalagi, pemerintah juga mengabaikan investasi di bidang penelitian yang tentunya membutuhkan modal besar.
Akibatnya, bangsa makin kesulitan memenuhi peningkatan permintaan benih kualitas terbaik. Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh perusahaan multinasional (MNCs).
Berdasarkan data proyeksi kebutuhan benih nasional PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku BUMN produsen utama benih nasional di samping PT Pertani, permintaan benih padi hibrida lima tahun ke depan melonjak lebih dari 48 kali lipat.
Permintaan benih padi hibrida 2007 sebanyak 4.000 ton, 2008 naik menjadi 6.000 ton, 2010 diperkirakan melonjak menjadi 20.000 ton, dan 2012 menjadi 50.000 ton. PT SHS sendiri pada tahun 2012 diperkirakan hanya akan mampu memenuhi 30 persen atau sebanyak 15.000 ton. Begitu pula kebutuhan benih jagung hibrida yang pada 2007 sebanyak 18.145 ton, pada tahun 2012 melonjak menjadi 56.250 ton. Adapun kebutuhan benih kedelai naik dari 18.354 ton (2007) menjadi 80.000 ton (2012).
Rendahnya kemampuan PT SHS menyediakan benih hibrida mendorong masuknya MNCs. Hal itu makin meminggirkan varietas lokal.
ASEAN Business Manager DuPont Andy Gumala menyatakan, saat ini Indonesia tidak mungkin membangun industri perbenihan yang setara dengan MNCs, khususnya untuk benih nonpadi.
â€Kalau industri benih padi masih mungkin karena di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Padi Departemen Pertanian banyak tersimpan plasma nutfah atau tetua-tetua yang bisa dijadikan modal pengembangan benih padi hibrida,†katanya.
Untuk pengembangan benih hibrida, selain padi, rasanya sulit karena Indonesia sudah jauh tertinggal dalam riset dan pengumpulan tetua. MNCs sudah sejak awal tahun 1900-an mulai mengumpulkan tetua-tetua di seluruh dunia sebagai modal pengembangan bibit.
Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan PT SHS Niswar Syafa’at, solusi yang bisa dilakukan adalah menjalin kerja sama perakitan benih hibrida. Kerja sama dilakukan dalam bidang pemasaran, pertukaran plasma nutfah, dan pembagian royalti.
Mutu pengelolaan
Maksum lebih jauh menjelaskan, untuk komoditas pangan seharusnya ada pertimbangan keadilan dan kedaulatan diutamakan mengingat kekuatan ekonomi bangsa amat terbatas.
Paket kebijakan fiskal yang membebaskan bea masuk impor kedelai dan gandum serta menurunkan bea masuk beras 18,2 persen merupakan bentuk bunuh diri karena akan mengakibatkan matinya daya saing domestik.
Wahono Sumaryono, Deputi Bidang Agro Industri dan Bioteknologi BPPT, mengatakan, pengembangan pertanian, termasuk perbenihan, tetap mengacu pada Deptan sebagai national vocal point sesuai dengan mandat dari pemerintah. Lembaga lain pun mendukung.
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/02/00395277/wapres.akui.riset.pertanian.masih.lemah