"Pendapatan yang disetorkan PT Freeport Indonesia ke negara tahun 2007 sebesar Rp16 triliun tetapi dana yang diberikan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat sebesar Rp28 triliun," kata Wapres M Jusuf Kalla saat membuka rapat kerja Gubernur, Bupati dan walikota se-Papua di Jayapura, Papua, Sabtu.
Menurut Wapres, dana yang diberikan ke Propinsi Papua baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak Rp20 triliun. Sedangkan untuk Propinsi Papua Barat sebanyak Rp8 triliun.
"Artinya seluruh (hasil) kekayaan alam Papua sudah diberikan seluruhnya ke Papua. Jadi tidak ada satu senpun yang digunakan oleh Jakarta (pemerintah pusat.red). Malah kita ditambah," kata Wapres menegaskan.
Karena itulah, tambah Wapres semua harus bertanggung jawab agar dana sebesar itu bisa benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Wapres memberikan hitung-hitungan kasar, jika dana sebesar total Rp28 trilyun tersebut dibagikan langsung ke penduduk Papua yang hanya 2,8 juta maka setiap orang akan mendapatkan sekitar Rp10 juta per orang.
Wapres juga menegaskan bahwa anggaran pembangunan untuk Papua saat ini sudah lima kali lipat dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. "Jadi keputusan otonomi khusus bukan hanya di mulut tetapi sudah dilaksanakan dengan baik bahkan ditambah," kata Wapres.
Karena itu Wapres meminta Gubernur dan para bupati bisa mengelolanya dengan baik. Yang utama, tambah Wapres, adalah apa yang terbaik bagi rakyat bukan apa yang terbaik bagi gubernur atau bupatinya. "Apa yang terbaik untuk rakyat karena itu rakyat harus dapat kue pembangunan yang terbesar," kata Wapres.
Dalam pandangan Wapres dengan gelontoran dana yang cukup besar tersebut harusnya bisa membangun lebih baik. Wapres mengkawatirkan selama ini yang terjadi justru ongkos pemerintahan yang lebih besar dari pada pembangunan itu sendiri. "Masalahnya ini di pengelolaan. Harusa ada efisiensi pemerintahan," kata Wapres.
Wapres juga menceritakan 18 tahun lalu, sebagai ketua KADIN Sulsel diundang ikut rapat bersama Gubernur Barnabas Suebu (waktu itu) untuk rapat soal percepatan pembangunan di Papua. Menurut Wapres, permasalahan yang dibicarakan 18 tahun lalu sama persis dengan yang dibicarakan saat ini. "Yang dibutuhkan untuk membangun adalah inovasi serta kearifan lokal. Bukan kearifan Jakarta atau kearifan Jayapura," kata Wapres.
Wapres mencontohkan mahalnya harga semen di Wamena yang bisa mencapai Rp300 ribu sampai Rp400 ribu per sak. Menurut Wapres, kenapa harus dipaksakan pembangunan rumah di Wamena dengan menggunakan semen, kenapa tidak gunakan kayu saja. "Jadi kearifan lokal yang menentukan pembangunan, jangan kearifan Jakarta," kata Wapres.
Dalam pidatonya Wapres juga menyingung soal keinginan melakukan pemekaran wilayah. Menurut Wapres kadang-kadang orang ingin menerabas (short cut) soal kesejahteraan dengan melakukan pemekaran wilayah. Padahal tambah Wapres soal kemakmuran tidak bisa diterabas sehingga tiba-tiba bisa makmur.
"Pemekaran kadang dinilai sebagai terobosan (short cut) untuk menuju kemakmuran. Tetapi kadang yang terjadi pemekaran justru sebaliknya yakni menambah ongkos atau biaya tinggi," kata Wapres.
Semalam saat berdialog dengan Kader Partai Golkar Papua, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemekaran wilayah hanya diperbolehkan apabila hal itu bisa mencapai tujuan kemakmuran rakyat. Jika tidak bisa maka pemekaran harus di stop.
Â
Â
Â
Â
Sumber:
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=323764&kat_id=23
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=323764&kat_id=23
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?