Wujudkan E-Library Demi Terwujudnya E-Government

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari koordinator  teknis situs Presiden, Wakil Presiden dan Kemenpora sekaligus dosen Universitas Gunadarma, Dr. rer. Nat. I Made Wiryana, SKom, SSi, MAppSc dan dosen FIB UI, Utami Budi Rahayu Hariyadi, M.Lib., M.Si. Dalam sambutan Deputi Dukungan Kebijakan yang dibacakan oleh Asisten  Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Andrie Syahriza sangat mendukung kegiatan ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis E-Government. Dengan e-library maka akan mempermudah pembaca dalam mengakses buku-buku yang sudah tersedia demi terwujudnya E-Government. 

Istilah e-library(electronic library) yang menyiratkan makna “elektronik” sebagai kepanjangan dari huruf “e”  sudah cukup lama digunakan di dunia  kepustakawanan, seperti halnya istilah e-books (electronic books), dan e-journals(electronic journals). Istilah  istilah dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan di Indonesia, daripada  padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk e-library, e-books dan e-journals , yaitu,  “perpustakaan elektronik”, “buku elektronik” dan jurnal elektronik”. Sedangkan e-government  di Indonesia dipayungi oleh Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Dalam Inpres tersebut dikemukakan beberapa pertimbangan yang melandasi perlunya ditetapkan Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menerapkan e-government.  Pertimbangan yang signifikan adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta potensi pemanfaatannya untuk pengelolaan informasi dalam skala besar dengan lebih cepat dan lebih akurat. Proses pemerintahan yang memanfaatkan TIK (E-government), akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).  

Adapun kunci pendukung untuk suksesnya E-Library yang disajikan oleh dosen dari Universitas Gunadarma ini adalah: 1. Dukungan manager senior, 2. Payung hukum dan peraturan, 3. Keterlibatan pengguna dalam perencanaan dan pengembangan, 4. Melakukan standarlisasi sebanyak mungkin, 6. Pelatihan penggunaan system dan lingkungan kerja virtual. (humas setneg)