Wujudkan Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting, Hilangkan Ego Sektoral

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai upaya menurunkan angka stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak) agar lebih efektif, penyatuan berbagai program atau konvergensi di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan. Namun, dalam implementasinya tidaklah mudah, karena membutuhkan sinergi antar pihak. Untuk itu, setiap lembaga yang terlibat harus menghilangkan ego sektoral agar konvergensi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antar pihak,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).

Dalam acara yang mengangkat tema “Membangun dan Memperkuat Komitmen Percepatan dan Pencehahan Stunting” tersebut, Wapres menekankan, konvergensi harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu analisis situasi dan pemetaan program untuk mengetahui realitas data stunting, serta program terkait stunting yang telah ataupun belum ada di daerahnya.

“Dengan melakukan pemetaan, tumpang tindih antar program dapat dihindari dan program yang dibutuhkan tapi belum tersedia dapat diidentifikasi,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 oleh Kemenkes, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.

Oleh karena itu, ia menegaskan, stunting harus dicegah bersama-sama untuk menghindari terciptanya generasi penerus yang lemah.

“Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketaqwaan, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Bupati/Wali kota dalam acara ini. Ia berharap setiap kepala daerah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya percepatan pencegahan stunting ini.

“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting,” tutur Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengimbau, agar di masa pandemi ini pemerintah daerah melakukan upaya inovatif untuk memastikan layanan kesehatan dijalaankan dengan protokol kesehatan, sehingga jumlah prevalensi stunting tidak meningkat.

“Jangan sampai, masa pandemi COVID-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah menaruh komitmen yang besar terhadap penangganan stunting karena Indonesia masih memiliki permasalahan gizi yang dapat menganggu kualitas tenaga kerja Indonesia di masa mendatang, terlebih pada masa emas bonus demografi di 2045. Oleh karena itu Effendy mengajak seluruh komponen khususnya pemerintah daerah agar mengoptimalkan program dan kegiatan untuk menunjang penanganan stunting.

“Para pemimpin daerah harus dapat mengidentifikasikan program dan kegiatan yang sudah ada dan program dan kegiatan apa saja yang masih diperlukan untuk melakukan percepatan pecegahan stunting,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan potensi kerugian akibat stunting sangat besar, bisa mencapai 2-3% dari PDB. Sehingga, stunting bukanlah permasalahan satu kementerian atau daerah saja, tetapi persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi semua pihak untuk penanganan stunting agar mencapat target 14%.

Sri Mulyani pun mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong agar program stunting menjadi prioritas utama. Ia juga menghimbau pemimpin daerah untuk memberikan arahan kepada dinas terkait dan perangkat di daerahnya agar mampu memahami stunting, memiliki komitmen, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penangganan dan pendataan stunting yang akurat.

Mulyani juga berharap di masa pandemi ini, daerah dapat berinovasi dan terus bekerja sama dengan pelbagai pihak baik swasta, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan untuk bekerja sama menyelamatkan generasi mendatang dari stunting.

“Dalam kondisi dimana pandemi Covid-19 menyedot perhatian kita semua, jangan pernah melupakan investasi yang paling penting bagi Indonesia dan bagi generasi kedepan yaitu investasi untuk memperbaiki gizi anak anak kita,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah yang mengikuti acara ini. Bambang juga menegaskan kembali bahwa komitmen pimpinan, baik di pusat dan daerah, sangatlah penting dalam upaya mencapai target penurunan stunting di 2024 sebesar 14%.

“Di pengalaman di berbagai negara komitmen pimpinan dari tingkat Presiden, Wakil Presiden, gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ini sangat menentukan penurunan dari prevalensi stunting,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom ini, antara lain para gubernur, bupati, dan organisasi perangkat daerah dari wilayah prioritas stunting, serta lembaga donor. (IO/AF/SK-KIP, Setwapres)