KEMSETNEG KONSISTEN LAKSANAKAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selenggarakan Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga terhadap 300 responden dari pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang dipilih dengan system  random sampling dalam Rangka Penilaian Kenaikan Tunjangan Kinerja di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Tujuan dari kegiatan ini adalah Meyakinkan Bahwa Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Telah Sesuai Dengan Acuan Nasional, Kebijakan, Strategi Dan Standar Yang Ditetapkan Oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, “Kegiatan ini akan menjadi basic pengembangan Reformasi Birokrasi Nasional, bukan hanya di Kementerian Sekretariat Negara” Wakil Penanggung Jawab 1 Tim evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Bambang Utoyo menjelaskan kepada seluruh peserta. 

Peserta acara Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 300 orang yang mewakili dari setiap satuan organisasi, di Kementerian Sekretariat Negara dan dipilih dengan system  random sampling sehingga peserta atau responden terpilih secara acak.

Untuk memperoleh data yang akurat tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga perlu dilakukan verifikasi lapangan,  oleh sebab itu tim dari evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh Junedi melaksanakan verifikasi lapangan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dengan pendalaman informasi yang didasarkan pada hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dibuat oleh Kementerian Sekretariat Negara dan hasil pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Hasil dari verifikasi lapangan akan menjadi bahan untuk menentukan rekomendasi dalam menentukan kenaikan, atau penurunan atau tidak ada keputusan dan kenaikan dari tunjangan kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

Ada beberapa kriteria informasi yang menjadikan dasar penilaian  dari Tim evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain:

1. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hasil-hasil yang telah diperoleh dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi K/L
2. Hasil-hasil (outcome) yang diperoleh dari berbagai kegiatan dari program-program Reformasi Birokrasi
3. Dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap para pemangku kepentingan 
4. Pelaksanaan Quick wins, Kemajuan yang diperoleh, keberlanjutan serta dampak yang dihasilkan terhadap para pemangku kepentingan
5. Perubahan perilaku para pegawai aspek kinerja, perilaku, kedisiplinan, prilaku terhadap pengguna layanan
6. Pandangan para pengguna terhadap hasil-hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi
8. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
9. Anggaran yang sudah dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
10. Pandangan K/L terkait dengan seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L