Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011

Buka File PDF:

• Cover
• Salinan Mensesneg
• Daftar Isi
• Susunan Anggota Tim

 

A. Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Presiden

1. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

a. Biro Umum

• 1) Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 2) Standar Pelayanan Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan dan Utilisasinya di Lingkungan Sekretariat Presiden, Kediaman Presiden, dan Rumah Dinas Kepala Sekretariat Presiden
• 3) Standar Pelayanan Penatausahaan Bangunan di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 4) Standar Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Negara  di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 5) Standar Pelayanan Penyiapan Kendaraan bagi Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, Tamu Penting Lainnya, dan Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan
  Sekretariat Presiden
• 6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kerja di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 7) Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Kejadian Perkara di Lingkungan Sekretariat Presiden

 

b. Biro Pengelolaan Istana

• 1) Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya
• 2) Standar Pelayanan Penataan/Display Benda-Benda Seni Koleksi Sekretariat Presiden
• 3) Standar Pelayanan Pagelaran Kesenian pada Acara Jamuan Kenegaraan bagi Tamu Negara
• 4) Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Sekretariat Presiden
• 5) Standar Pelayanan Penyiapan Dekorasi Rangkaian Bunga dalam Rangka Acara Kunjungan Tamu Negara di Istana Kepresidenan Jakarta
• 6) Standar Pelayanan Pemberian Izin Kunjungan Masyarakat  ke Istana-istana Kepresidenan di Daerah
• 7) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Rumah Tangga dan Linen di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 8) Standar Pelayanan Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan  di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 9) Standar Pelayanan Penataan Peralatan Upacara untuk Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya
  

2. Deputi Kepala Sekretariat  Presiden Bidang Protokol, Pers, Media, dan Informasi

a. Biro Protokol

• 1) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan Istri/Suami Presiden ke Daerah
• 2) Standar Pelayanan Penyiapan Kunjungan Kerja Presiden dan Istri/Suami Presiden ke Luar Negeri
• 3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan Istri/Suami Presiden
  
• 4) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden

 

b. Biro Pers, Media dan Informasi

• 1) Standar Pelayanan Pendokumentasian Naskah, Foto, dan Audio Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di Lingkungan Sekretariat Presiden

• 2) Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya
• 3) Standar Pelayanan Perizinan Pas Media Kepresidenan bagi Wartawan
  
• 4) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pemantauan Berita Media Cetak Nasional (Summary of Daily Media Report)
• 5) Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di Lingkungan Sekretariat Presiden
• 6) Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya
  

 

B. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

 

1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik

 

a. Asisten Deputi Hubungan Internasional

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hubungan Internasional

b. Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

c. Asisten Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

d. Asisten Deputi Komunikasi Politik

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Komunikasi Politik

e. Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi

• 1) Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Asing, dan Kegiatan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
• 2) Standar Pelayanan Diseminasi Informasi Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Asing, dan Kegiatan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Melalui Media Umum dan Website serta Hasil Analisis Berita Kliping Media Cetak dan Media Elektronik/Online

 

2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi

 

a. Asisten Deputi Program Ekonomi Khusus

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Logistik Nasional, Restrukturisasi BUMN, dan Industri Kreatif

b. Asisten Deputi Perdagangan dan Pariwisata

• Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Pariwisata serta Penyerapan Pandangan Publik

c. Asisten Deputi Industri dan Sumber Daya Alam

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian, Kelautan, Industri serta Kehutanan dan Perubahan Iklim

d. Asisten Deputi Infrastruktur dan Energi

• Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Kebijakan Pemerintah di Bidang Infrastruktur dan Energi

 

3. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

 

a. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga 

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan dan Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan

b. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Bencana, Pemukiman, dan Perumahan

c. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan, Peningkatan Akses Sumber Daya Usaha Mikro dan Kecil, dan Peningkatan Kredit
  Usaha Rakyat

 

4. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan

 

a. Asisten Deputi Reformasi Birokrasi

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Reformasi Birokrasi

b. Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah

c. Asisten Deputi Pelayanan Publik

• Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

 

5. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi

 

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

• 1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Perencanaan Program dan Anggaran pada Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden)
• 2) Standar Pelayanan Pelaksanaan Revisi Anggaran Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden)
  
• 3) Standar Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Bagian Anggaran 007.04 (Sekretariat Wakil Presiden)
  
• 4) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS), di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
  

 

b. Biro Tata Usaha dan Kepegawaian

• 1) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
• 2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
  

 

c. Biro Protokol dan Kerumahtanggaan

• 1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Wakil Presiden dan Acara Harian Istri/Suami Wakil Presiden
• 2 ) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Daerah
  
• 3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri
  
• 4) Standar Pelayanan Penyiapan Sidang/Rapat yang Dipimpin oleh Wakil Presiden
• 5) Standar Pelayanan Pengelolaan Notulen Audiensi, Rapat, dan Kunjungan Kerja Wakil Presiden
• 6) Standar Pelayanan Pengelolaan Naskah Pidato Wakil Presiden
  
• 7) Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden  dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden  di Dalam Negeri
  
• 8) Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden  dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden  ke Luar Negeri
  
• 9) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pengadaan Suvenir (Cinderamata) untuk Acara Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden
  
• 10) Standar Pelayanan Penyediaan Jamuan, Dekorasi, Natura serta Peralatan Rumah Tangga, dan Perawatan Linen untuk Acara  Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara serta Kegiatan  Lainnya di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
  

 

d. Biro Umum

• 1) Standar Pelayanan Perawatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
• 2 ) Standar Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat, Istana, Kantor dan Kediaman Resmi Wakil Presiden
  
• 3) Standar Pelayanan Pengembangan Bangunan/Gedung di Lingkungan Sekretariat, Istana, Kantor dan Kediaman Resmi Wakil Presiden
  
• 4) Standar Pelayanan Penyiapan Kendaraan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, Tamu Penting Lainnya, dan Bagi Seluruh Pejabat/Pegawai di
  Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
• 5) Standar Pelayanan Ketertiban dan Keamanan Dalam di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
• 6) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

 

C. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden

 

a. Biro Personel TNI dan Polri

• 1) Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Golongan Pati/Pamen TNI dan Polri
• 2) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan
  
• 3) Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri
  
• 4) Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan TNI dan Polri
  
• 5) Standar Pelayanan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Dipertahankan Dalam Dinas Aktif Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  
• 6) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penugasan Personel TNI/Polri Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

 

b. Biro Pengamanan

• 1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri
• 2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya ke Luar Negeri
  
• 3) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Kunjungan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing
  
• 4) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Sandi dan Elektronika terhadap Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri
  
• 5) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyiapan Sarana Angkutan Kunjungan Presiden, Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/
  Kepala Pemerintahan Negara Asing
  
• 6) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

 

c.  Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

• Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

 

 

D. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

a. Biro Perencanaan

• 1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis  Kementerian Sekretariat Negara
• 2) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi
  Kementerian Sekretariat Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Renja Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 4) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 5) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Anggaran Bagian Anggaran 007.01 (Sekretariat Negara)
  
• 6) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Permohonan ABT/Anggaran Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 7) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Triwulanan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 8) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 9) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 10) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan SBK pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 11) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Sekretariat Negara
  
• 12) Standar Pelayanan Penyusunan Proposal Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)
  
• 13) Standar Pelayanan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Pemerintah yang Bersumber dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Sekretariat Negara
  
• 14) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Sekretariat Negara dengan Komisi terkait di DPR
  

 

b. Biro Keuangan

• 1) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Non Belanja Pegawai Satuan Kerja Sekretariat Negara
  
• 2) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Sekretariat Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
  

• 4) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Non Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA.999.08) dan
  Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
  

• 5) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Sekretariat Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA.999.08) dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
  
• 6) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan  Audited Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 999
  

• 7) Standar Pelayanan Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 8) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan  Unaudited Sekretariat Negara BA 007.01 dan 999.08
  

• 9) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan  Unaudited  Sekretariat Negara BA 007.01.403013 dan 999.08.979001
  

• 10) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan  Unaudited Kementerian Sekretariat Negara BA 007 dan 999
  

• 11) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Perkembangan dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara
  
• 12) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi, Pengujian, dan Pembayaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Sekretariat Negara
  
• 13) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada Satuan Kerja Sekretariat Negara
  

• 14) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pejabat Perbendaharan Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dan Bagian Anggaran 999
• 15) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 999 Bagian Anggaran Pelaksana 007.01
  
• 16) Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara
  

 

c. Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat

• 1) Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Surat Masuk di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 2) Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Surat Keluar di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Reproduksi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 4) Standar Pelayanan Peminjaman Arsip di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 5) Standar Pelayanan Pemindahan Arsip Inaktif di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 6) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Administrasi Kegiatan Keprotokolan Menteri Sekretaris Negara
  
• 7) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pelayanan kepada Pimpinan
  
• 8) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengumpulan dan Penyiapan Bahan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 9) Standar Pelayanan Pengurusan dan Pengendalian Memorandum di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 10) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 11) Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 12) Standar Pelayanan Penerimaan dan Pengaturan Kunjungan Delegasi Masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara
  
• 13) Standar Pelayanan Analisis dan Pelaporan Berita-Berita Media Massa Cetak dan Online yang Berkaitan Dengan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 14) Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang Berkaitan Dengan Kementerian Sekretariat Negara
  

 

d. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri

• 1) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Penugasan Tenaga Asing Dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri
• 2) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik  Bidang Keimigrasian Kepada Tenaga Asing
• 3) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Perpajakan Kepada Mitra Kerja Sama Asing
• 4) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Diplomatik atas Impor/Pembelian Kendaraan Bermotor Completely Build-Up (CBU) untuk Keperluan Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
• 5) Standar Pelayanan Administrasi Penugasan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Indonesia Untuk Tugas Belajar dan Tugas Dinas Lainnya
• 6) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Kepabeanan Kepada Mitra Kerja Sama Asing
• 7) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberian Fasilitas Kerja Sama Teknik Bidang Kendaraan Kepada Mitra Kerja Sama Asing
  

e. Biro Umum

• Standar Pelayanan Penanganan Perbaikan/Renovasi/Pengembangan/Pembangunan  Gedung Kantor, Rumah Dinas, Wisma, serta Sarana dan Prasarana yang Berada Dalam
  Penguasaan Kementerian Sekretariat Negara

 

 

E. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan

a. Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Dalam Negeri

• Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Dalam Negeri

 

b. Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional

• Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Internasional

 

c. Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan

• 1) Standar Pelayanan Penerjemahan Surat-Surat Presiden
  
• 2) Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah Melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Dari Jabatan Lain
  

• 3) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Penarikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat, dan Penerimaan Penempatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia
  
• 4) Standar Pelayanan Pencatatan Secara Verbatim dan Pendokumentasian Pidato/Pernyataan Presiden Republik Indonesia

 

d. Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika

• 1) Standar Pelayanan Penyajian Data Dukungan Kebijakan Nasional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 2) Standar Pelayanan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Dukungan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 4) Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Jaringan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 5) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan
  
• 6) Standar Pelayanan Pengembangan Bahan Pustaka di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 7) Standar Pelayanan Perawatan Bahan Pustaka
  

 

F. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

a. Biro Administrasi Pejabat Negara

• 1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya
  

• 2) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi yang Berkaitan dengan Pemasalahan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya

 

b. Biro Kepegawaian

• 1) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 2) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Sekretariat
  Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Administrasi Pindah Instansi/Alih Status PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• 4) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pengaktifan Kembali PNS Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara
  
• 5) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 6) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Pemberhentian/Pensiun PNS di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 7) Standar Pelayanan Penanganan Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 8) Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 9) Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 10) Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Istri/Suami Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  

• 11) Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  

• 12) Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Askes Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 13) Standar Pelayanan Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 14 ) Standar Pelayanan Pengurusan Tunjangan Anak di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 15) Standar Pelayanan Pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  

 

c. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

• 1) Standar Pelayanan Evaluasi, Penyusunan, dan Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  

• 2) Standar Pelayanan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 3) Standar Pelayanan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 4) Standar Pelayanan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 5) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 6) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara
  
• 7) Standar Pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  
• 8) Standar PelayananPengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Sekretariat Negara
• 9) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara
  
• 10) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Idikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara
  

 

G. Standar Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

a. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural

• 1) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara

• 2) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Rapat Kerja, Rapat Pembahasan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara, dan Pembahasan RUU antara Menteri Sekretaris Negara dengan DPR
• 3) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural
  

b. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik

• 1) Standar Pelayanan Penanganan Surat Permohonan dan Penyampaian Aspirasi dari Lembaga Daerah dan Organisasi Politik kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara

• 2) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik
  

 

c. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

• 1) Standar Pelayanan Penanganan Surat Permohonan dan Penyampaian Aspirasi dari Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara

• 2) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

 

d. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat

• 1) Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

• 2) Standar Pelayanan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

 

H. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Perundang-undangan

a. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian

• 1) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Bidang Perekonomian
• 2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Perekonomian
  
• 3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Perekonomian
  
• 4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Perekonomian
  
• 5) Standar PelayananAnalisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian
  
• 6) Standar Pelayanan Penyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan yang Berkaitan dengan Rancangan dan Produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian
  
• 7) Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian
• 8) Standar Pelayanan Standar Pelayanan Penyiapan Pertimbangan Menteri Sekretaris Negara terhadap Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Perekonomian
  
• 9) Standar Pelayanan Otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian
  
• 10) Standar Pelayanan Evaluasi dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Perekonomian
  

b. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat

 

• 1) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 5) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 6) Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan
  Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 7) Standar Pelayanan Evaluasi dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  
• 8) Standar Pelayanan Penyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan yang Berkaitan dengan Rancangan dan Produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
  

 

c. Asisten Deputi Hukum

• 1) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Penanganan Perkara/Gugatan
  
• 2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Permohonan Perlindungan Hukum
  
• 3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional menjadi Undang-Undang
  
• 4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional
  
• 5) Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan RUU dan R Perpres di Bidang Pengesahan Perjanjian Internasional
  
• 6) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Surat Presiden (Amanat Presiden) untuk Pengajuan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional kepada DPR
  
• 7) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Izin Prakarsa Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional
  
• 8) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Permohonan Ekstradisi
  
• 9) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Grasi
  
• 10) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi
  
• 11) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara
  
• 12) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan (Naturalisasi)
  
• 13) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Permohonan Prerogatif dan Naturalisasi
  
• 14) Standar Pelayanan Pendistribusian, Publikasi, dan Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan
  

 

I. Standar Pelayanan di lingkungan Inspektorat

• 1) Standar PelayananAudit Kinerja (Operasional) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• 2) Standar Pelayanan Audit Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• 3) Standar Pelayanan Reviu Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

 

J. Standar Pelayanan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

 

• 1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• 2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• 3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara