Standar Pelayanan Setneg RI Tahun 2008

Share berita ke :

KATA PENGANTAR

Sebagai unsur lembaga pemerintah pusat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalammenyelenggarakan kekuasaan negara, Sekretariat Negara harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Upaya tersebut telah dilakukan antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara untuk menyusun standar pelayanan. Penyusunan standar pelayanan ini sejalan pula dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut di atas, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara telah menyusun standar pelayanan, yang seluruhnya berjumlah 152 standar pelayanan, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008. Pengguna pelayanan dari standar pelayanan tersebut mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara/instansi lain/masyarakat luas, serta pengguna pelayanan yang bersifat khusus, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Wakil Presiden, dan Deputi masing-masing, serta Tamu Negara.

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Bagi satuan organisasi/unit kerja yang secara fungsional memiliki tugas di bidang ketatalaksanaan agar mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan tersebut, serta berkoordinasi dengan unit pelayanan untuk menyempurnakan dan mengembangkannya.

__________________________________________________________

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

M. HATTA RAJASA

Buka File PDF:

A. Standar Pelayanan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan

1. Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana
a. Biro Umum

Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan

b. Biro Pelayanan Kerumahtanggaan

Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya

c. Biro Istana-istana

1) Standar Pelayanan Permohonan Izin Kunjungan Masyarakat ke Istana-istana Presiden di Daerah

2) Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Rumah Tangga Kepresidenan

2. Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol Pers dan Media
a. Biro Protokol

1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan Istri/Suami Presiden

2) Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden

b. Biro Pers dan Media

1) Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya

2) Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan

c. Biro Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pers dan Media

1) Standar Pelayanan Dokumentasi Naskah, Foto, dan Audio Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan

2) Standar Pelayanan Sistem Informasi Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya

B. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
a. Biro Hubungan Internasional

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hubungan Internasional

b. Biro Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

c. Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban

d. Biro Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

Standar Pelayanan Pengolahan Data, Informasi, dan Laporan Masalah di Bidang Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

e. Biro Kewilayahan dan Wawasan

Standar Pelayanan Pengamatan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kewilayahan dan Wawasan

2. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi
a. Biro Moneter dan Keuangan

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Keuangan Negara, Penanaman Modal, Badan-Badan Usaha, dan Perpajakan

b. Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional

Standar Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral pada Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional

c. Biro Produksi

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Produksi

d. Biro Prasarana Dasar dan Energi

Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Prasarana Dasar, Perhubungan, Transportasi, Telekomunikasi, dan Energi

3. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat
a. Biro Agama dan Sosial

Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama, Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana

b. Biro Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

c. Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat

d. Biro Pemberdayaan Perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bimbingan Anak, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan

4. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
a. Biro Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Standar Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

b. Biro Dukungan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara

Standar Pelayanan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara

c. Biro Pemantauan Pemberantasan Korupsi

Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemantauan Pemberantasan Korupsi

d. Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat

Standar Pelayanan Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat

5. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi
a. Biro Protokol dan Persidangan

1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden

2) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Daerah

3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri

b. Biro Umum

1) Standar Pelayanan Pengelolaan Anggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

2) Standar Pelayanan Penyiapan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

3) Standar Pelayanan Penataan Lingkungan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

c. Biro Tata Usaha

Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Sistem Online) 193

d. Biro Media Massa

Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden serta Layanan Media Massa

e. Biro Perlengkapan dan Kerumahtanggaan

Standar Pelayanan Urusan Perlengkapan, Bangunan dan Kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat, Istana dan Kediaman Resmi Wakil Presiden

f. Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah

1) Standar Pelayanan Penerjemahan Dokumen di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

2) Standar Pelayanan Penghimpunan Notulensi Audiensi, Rapat, dan Kunjungan Kerja Wakil Presiden

3) Standar Pelayanan Pendokumentasian Transkrip Naskah Pidato Wakil Presiden

C. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Militer

a. Biro Administrasi TNI dan Polri

1) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan TNI dan Polri

2) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Golongan PATI/PAMEN TNI dan Polri

3) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri

b. Biro Operasi dan Pengamanan

1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri

2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya ke Luar Negeri

3) Standar Pelayanan Pengkoordinsian Pengamanan Kunjungan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing

4) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Sandi dan Elektronika Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluargannya

5) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyiapan Sarana Angkutan Kunjungan Presiden, Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara

6) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Kelauarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

c. Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan

Standar Pelayanan Administrasi Penganugerahan Gelar dan Tanda Kehormatan

D. Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara

a. Biro Perencanaan

1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Stratejik Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

3) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja (Renja) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

4) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

5) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

6) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Definitif Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

7) Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01

8) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

9) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara

10) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara 356

11) Standar Pelayanan Penyusunan Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

12) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulanan)

13) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

14) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

15) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

b. Biro Keuangan

1) Standar Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bagi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, dan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

2) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

4) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Duka Wafat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

5) Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus Pelayanan Tugas Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

6) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

7) Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

8) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara

9) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara

10) Standar Pelayanan Penggantian Uang Persediaan pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01

11) Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03

12) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Kerja pada Satuan Kerja Komisi Ombudsman Nasional

13) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara

14) Standar Pelayanan Pembayaran Insentif Pasukan Pengamanan Presiden pada Bagian Anggaran 069.03 Sekretariat Negara

15) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara

16) Standar Pelayanan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara

17) Standar Pelayanan Penetapan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007 dan 069 Sekretariat Negara

18) Standar Pelayanan Penetapan Staf Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan dan tim Pemeriksa Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03 Bagian Anggaran Pelaksana 007.01

19) Standar Pelayanan Penyusuanan Laporan Keuangan Audited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069

20) Standar Pelayanan Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sampai Dengan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPAE1) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara)

21) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE1) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03

22) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Negara dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara

23) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069

24) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Perkembangan dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Sekretariat Negara

c. Biro Tata Usaha

1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Acara dan Pelaksanaan Keprotokolan Menteri Sekretaris Negara

2) Standar Pelayanan Peminjaman Arsip di Lingkungan Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Pengkoordinasian, Pengendalian, dan Pengurusan Surat di Lingkungan Sekretariat Negara

4) Standar Pelayanan Penyimpanan Arsip Inaktif di Lingkungan Sekretariat Negara

5) Standar Pelayanan Reproduksi di Lingkungan Sekretariat Negara

d. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri

Standar Pelayanan Administrasi Penugasan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Indonesia untuk Tugas Belajar dan Tugas Dinas Lainnya

e. Biro Umum

1) Standar Pelayanan Penanganan Perbaikan atau Pengembangan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Wisma serta Sarana dan Prasarana yang Berada dalam Penguasaan Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Penyediaan Jamuan Rapat Bagi Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Perawatan Kendaraan Dinas Sekretariat Negara

4) Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Gedung Serbaguna, Ruang Rapat, dan Wisma Sekretariat Negara

5) Standar Pelayanan Kesehatan Dasar di Lingkungan Sekretariat Negara

6) Standar Pelayanan Bidang Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

E. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan

a. Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri

Standar Pelayanan Analisis Kebijakan Dalam Negeri

b. Biro Dukungan Hubungan Internasional

Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Internasional

c. Biro Naskah dan Penerjemahan

Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Penarikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat dan Penerimaan Penempatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia

d. Biro Dukungan Informatika

1) Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran Skala Kecil di Lingkungan Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara

4) Standar Pelayanan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara

5) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan di Lingkungan Sekretariat Negara

6) Standar Pelayanan Penyediaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Sekretariat Negara

7) Standar Pelayanan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Sekretariat Negara

8) Standar Pelayanan Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem di Sekretariat Negara

9) Standar Pelayanan Penyajian Data dan Informasi Hasil Pembangunan Nasional di Lingkungan Sekretariat Negara

F. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia

a. Biro Kepegawaian

1) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

3) Standar Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara

4) Standar Pelayanan Administrasi Pindah Instansi/Alih Status Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Negara

5) Standar Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara

6) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya

b. Biro Organisasi dan Humas

1) Standar Pelayanan Pengusulan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Pemberian Informasi Kegiatan melalui Peliputan dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Negara

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara

2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Negara

3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Sekretariat Negara

G. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan

a. Biro Hubungan Lembaga Negara

1) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga- Lembaga Negara

2) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Rapat Kerja, Rapat Pembahasan Anggaran Sekretariat Negara, dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang antara Mensesneg dengan DPR

3) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Negara, Komisi dan Dewan Nasional

b. Biro Hubungan Lembaga Daerah

1) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga-Lembaga Daerah

2) Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Lembaga Daerah

c. Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat

1) Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat

2) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan

Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

H. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan

a. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri