Akselerasi Pencapaian Target, Setwapres Gelar Knowledge Forum Strategi Penanggulangan Kemiskinan  

Jakarta, wapresri.go.id - Strategi penanggulangan kemiskinan kerap berhadapan dengan beragam tantangan seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan (knowledge forum) yang berfokus pada tantangan strategi penanggulangan kemiskinan saat ini dan peluang di masa depan di Indonesia.

Kegiatan knowledge forum ini diselenggarakan pada Rabu (15/05/2024) pukul 08.00-12.00 WIB di Auditorium Setwapres. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan terkait capaian, strategi, dan tantangan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai peluang ke depan, khususnya dalam mempersiapkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada RPJMN 2025-2029 mendatang.

Saat memberikan sambutan pembuka, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS pada Maret 2023, angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen, sedangkan target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen. Sehingga menurutnya, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat mencapai minimal 7,5 persen pada 2024.

“Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target 0% dapat terwujud. Hasil perhitungan BPS menyatakan, penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini sudah mencapai 1,12%, optimis di 2024 setidaknya dapat mendekati 0%,” sambungnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, salah satu cara yang ditekankan oleh Suprayoga dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui kolaborasi pentahelix.

“Kolaborasi pentahelix tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesoris, namun perlu diperluas dan diberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan kerja sama antar pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.” Ungkap Suprayoga.

Suprayoga berharap kegiatan knowledge forum ini akan menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan berdampak dalam bergotong-royong membangun Indonesia yang bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial.

Sementara itu, dalam paparan evaluasi strategi penanggulangan kemiskinan yang dipaparkan Bappenas, ditekankan delapan langkah utama perbaikan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yakni peningkatan ketepatan sasaran program, pemuktahiran data, penajaman tata kelola, pendanaan yang berkesinambungan, kesinambungan dan komplementaritas, perlindungan sosial yang adaptif, sosialisasi dan edukasi, serta optimalisasi keluhan.

“Langkah strategis lainnya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dan optimalisasi ruang fiskal serta peningkatan intervensi kegiatan kementrian dan lembaga terkait,” hal ini diungkapkan Tirta Sutedjo.

Sudarno Sumarto, Kepala Tim Penasihat Kebijakan TNP2K dalam paparannya menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak capaian pengentasan kemiskinan dalam 10 terakhir, namun masih terdapat berbagai masalah kemiskinan yang belum terentaskan, kerentanan ekonomi, dan ketimpangan yang meningkat.

“Beberapa masalah kunci terkait kesejahteraan, antara lain masih tingginya exclusion error, komplementaritas program yang masih kurang, konsentrasi kemiskinan di beberapa daerah, mobilisasi program pemberdayaan ekonomi yang belum optimal, kebijakan bansos yang masih pukul rata, serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih kurang optimal.” ungkap Sudarno.

Foto: BPMI Setwapres 

Paparan berikutnya terkait meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, dibawakan oleh Ririn Salwa Purnamasari, Ekonom Senior dari Bank Dunia. Ririn menyatakan pentingnya untuk menjadi ambisius dalam pengentasan kemiskinan, karena tidak hanya menyasar masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan, namun juga kepada apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kondisi ekonomi dapat terus bertumbuh.

“Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan adalah melalui perluasan kesempatan kerja. Namun kenyataannya di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang membuat mereka menjadi lebih rentan. Jika ada shock, mereka adalah yang pertama bisa langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan”, ujar Ririn.

Pembicara selanjutnya, Arief Anshory Yusuf dari Universitas Padjajaran, menjelaskan terkait konsep Leaving No One Behind yang menjadi kunci dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Meskipun konsep ini sangat penting, namun masih jarang dioperasionalisasikan. Padahal, konsep kunci ini bisa meningkatkan target pensasaran untuk program kemiskinan”, ungkap Arief.  

Kegiatan Knowledge Forum ini dimoderatori oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres, Adyawarman. Hadir pula dalam kegiatan, perwakilan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta media. (EP/Vika-BPMI Setwapres)