Pengantar Presiden RI pada acara Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP, Jakarta, 12 Juni 2013

Rabu, 12 Juni 2013
Di baca 724 kali

PENGANTAR PRESIDEN RI

PADA ACARA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LHP-LKPP)

DI ISTANA NEGARA, JAKARTA

TANGGAL 12 JUNI 2013

 

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden dan para Pejabat Pemerintahan,

 

Yang saya hormati, Saudara Ketua BPK dan para Unsur Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,

 

Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari Pimpinan BPK berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012. Acara ini sungguh penting agar kita semua bisa mendengarkan langsung hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kita. Mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Sederhana saja. Setelah kita dengar penjelasan dari Ketua BPK nanti, yang sudah baik ya kita jaga, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang belum baik, kita perbaiki. Kalau itu terus kita lakukan, insya Allah dari tahun ke tahun kualitas laporan keuangan kita akan makin baik.

 

Saudara-saudara,

 

Pengelolaan keuangan negara ini sangat, sangat penting. Penggunaan keuangan negara juga sangat penting. Pertama, berkaitan dengan akuntabilitas. Satu rupiah pun kalau itu uang negara, uang rakyat harus dapat kita pertanggungjawabkan, dalam arti penggunaannya benar. Yang kedua, uang negara ini tentu harus digunakan untuk kepentingan rakyat kita, melayani rakyat kita. Mereka yang harus mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya. Sedangkan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan perekonomian. Saudara tahu, bahwa pertumbuhan ekonomi di negara mana pun, salah satu komponennya adalah pembelanjaan pemerintah, government spending, government expenditure. Tentu ada komponen yang lain, seperti ekspor atau net antara ekspor dan impor, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Nah, ketika dunia sedang mengalami persoalan perekonomian seperti sekarang ini, banyak sekali, termasuk Indonesia, penurunan nilai ekspor, investasi juga tidak selalu mudah, maka peran dari pembelanjaan pemerintah menjadi sangat penting.

 

Oleh karena itu, uang negara di samping dibelanjakan dengan tepat, dengan akuntabilitas yang tinggi, harapan kita juga ikut menggerakkan perekonomian kita. Dengan bergeraknya perekonomian maka insya Allah kemiskinan dan pengangguran terus dapat kita kurangi. Itulah konteks utuh mengapa kita harus sangat serius di dalam menggunakan uang negara ini, sekaligus memastikan penggunaan uang negara itu benar. Saya berhenti di sini, dalam pengantar ini Pak Hadi, karena kita ingin mendengarkan apa yang telah dipotret, apa yang telah Bapak dengan tim periksa atas penggunaan keuangan pemerintah khususnya keuangan pemerintah pusat. Demikian, saya persilakan Pimpinan BPK untuk menjelaskan kepada kami semua. Terima kasih.

 

 

Penjelasan Ketua BPK

 

***

 

Terima kasih Pak Hadi Purnomo, Ketua BPK, atas penjelasan yang telah disampaikan tadi. Saya kira kita bisa mengikuti dengan gamblang, disertai dengan dokumen resmi yang tadi dengan resmi telah saya terima. Saya mencatat hal-hal penting yang disampaikan tadi. Saya berharap Saudara semua bukan hanya mencatat, tapi juga betul-betul menindaklanjuti apa yang harus ditindaklanjuti. Dengan demikian, kita akan membuat akuntabilitas keuangan kita makin ke depan makin baik.

 

Saya tentu bersyukur, bahwa keadaan atau penggunaan keuangan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi saya masih melihat sebenarnya kita bisa lebih meningkatkannya lagi. Kalau semua yang dikoreksi tadi betul-betul diperbaiki dengan sesungguh, sebaik-baiknya. Terima kasih BPK atas kerja kerasnya. Ini kita serahkan pada akhir Mei. Kemudian medio Juni sudah selesai, berarti Bapak juga kerja marathon non-stop. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Berapa bulan kerjanya? Dua bulan. Saya mulai dari e-audit. Tadi Bapak mengatakan masih ada satuan kerja dan instansi yang belum bisa diakses. Saya berharap semuanya bisa diakses. Tolong Pak Hadi, serahkan kepada saya daftar satuan kerja atau instansi pemerintah yang belum bisa bersambung dengan e-audit yang dimiliki oleh BPK. Kita akan tahu sebenarnya juga bukan hanya jajaran pemerintah tapi juga lembaga negara yang lain karena kalau pemerintah diminta tertib, lembaga negara yang lain juga sama. Karena keuangan negara bukan hanya digunakan oleh jajaran pemerintah tapi semua penyelenggara negara. Yang pertama, tolong dikasih tahu saya, Pak Hadi, mana-mana yang belum bisa diakses dan mengapa.

 

Saudara-saudara,

 

Ini kesempatan yang baik untuk kita bisa menyamakan persepsi dan sekaligus komitmen kita dengan BPK. Yang kedua, kesempatan bagi saya juga untuk menyampaikan arahan saya kepada jajaran pemerintah yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan kita. Saya punya pandangan begini, para Pimpinan BPK yang hadir pada hari ini, yang kita sentuh, yang kita perbaiki ini hulu dari penggunaan keuangan negara. Sistemnya, mekanismenya, pengawasannya, semua. Kalau yang kita perbaiki adalah di wilayah hulu, saya yakin wilayah hilir akan makin baik. Pasti akan makin berkurang yang dilakukan KPK, yang dilakukan Kepolisian, yang dilakukan Kejaksaan. Jadi sebetulnya kerja auditor, BPK, ada BPKP, ada inspektorat di satuan-satuan yang lebih bawah itu menggarap bersama-sama penyelamatan uang negara dari hulunya. Boleh dikatakan preventif atau preventive action sebelum KPK kita harus bekerja keras termasuk Kepolisian dan Kejaksaan untuk menegakkan hukum. Jadi, semangat ini harus tetap hidup. Tujuannya kan bukan mengadili dan menghukum seseorang, tujuan yang utama itu, the ultimate goal, itu menyelamatkan uang negara sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya.

 

Tadi disebutkan, dan saya senang mendengarnya, bahwa memang dibandingkan dengan anggaran atau APBN 2011, defisit di APBNP 2012 itu meningkat. Ini perlu untuk didengar oleh rakyat Indonesia: mengapa APBN 2013 kita lakukan perubahan sekarang ini, yang hari-hari ini sedang dibahas secara bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Karena kalau kita lepas, lebih tinggi lagi defisitnya. Defisitnya lebih tinggi, lebih dari tiga persen menabrak undang-undang. Dan bukan hanya itu, ekonomi kita tidak sehat. Jadi kalau ada yang berkomentar pemerintah mengada-ada, DPR pun juga dituduh begitu, tidak paham bahwa fiskal kita, APBN kita mengalami masalah yang tidak boleh kita biarkan. Mengapa defisitnya meningkat, subsidinya membengkak? Luar biasa. Jadi kalau mengurangi subsidi juga ada alasannya, ada tujuannya, bukan lagi-lagi dikatakan; buat apa mengurangi subsidi. Ini kita harus menjadi bangsa yang rasional, yang bisa menalar dengan baik. Kemudian, ya biang keladinya memang pertumbuhan perekonomian dunia melambat termasuk pertumbuhan di negeri kita. Dari 6,5 persen turun, dan turunnya itulah akhirnya juga pajak yang masuk juga berkurang. Kalau kita melihat televisi asing sekarang ini di Eropa itu sosialnya lebih gaduh karena spending cut-nya itu luar biasa, austerity measures dijalankan secara keras ya, severe. Sebetulnya kita tidak sekeras itu. Oleh karena itu, kepada para pimpinan kementerian lembaga, kalau ada pengurangan belanja Saudara yang itu cukup moderat, relatif kecil, itu pahamilah itu bagian dari solusi.

 

Sampaikan juga pada teman-teman DPR itu bagian dari solusi. Belum apa-apanya dibandingkan austerity measures atau spending cut yang ada di negara-negara Eropa sekarang ini. Tolong mari kita bersama-sama memahami situasi untuk menyelamatkan perekonomian kita, dan semuanya akhirnya juga untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Saya kira di negeri ini semua sayang pada rakyat, tidak ada; kamu enggak sayang, yang sayang hanya kami. Saya kira terlalu sombong kalau mengatakan seperti itu.

 

Saudara-saudara,

 

Ini juga kesempatan, kami sering bertemu dengan BPK, sekali dua kali bertemu dengan Pimpinan KPK, utuh, terbuka, dan juga tentunya jajaran Kepolisian dan Kejaksaan. Saya masih tetap mengindikasi selama hampir sembilan tahun saya menjadi Presiden, tinggal satu tahun empat bulan lagi insya Allah, itu penyimpangan penggunaan keuangan negara yang bocor, yang dikorupsi lebih terkonsentrasi kepada hal-hal yang ingin saya sampaikan ini: satu, pengadaan barang dan jasa, pusat - daerah, bantuan sosial, kadang-kadang kurang jelas. Pusat-daerah, pajak. Ya kalau menurunnya pajak karena memang pendapatan perusahaan-perusahaan berkurang karena pertumbuhan ekonomi sedunia termasuk ekonomi kita juga menurun itu bisa dimengerti.Tetapi kalau kurangnya penerimaan pajak oleh soal yang lain berarti ada yang tidak benar. Ini termasuk yang harus kita kritisi dan kita lihat secara seksama. Yang keempat, biang keladi dari kebocoran dan korupsi ini ya perizinan. Banyak sekali pimpinan daerah yang harus diperiksa oleh penegak hukum urusan perizinan ini. Jumlahnya bukan puluhan Pak, ratusan. Bayangkan. Kalau empat arena ini ditangani bersama-sama: BPK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Auditor pada tingkat pemerintah, misalkan BPKP dan semuanya, saya kira kita bisa berbuat lebih baik lagi. Hulunya kita sentuh, sehingga hilirnya tidak terlalu banyak, meskipun hilirnya juga tidak bisa diabaikan. Yang lain, Pak Hadi, masalah aset, kita dengar tadi. Makin baik memang tetapi masih bisa kita tuntaskan.

 

Saya masih ingat tahun 2006, banyak sekali rekening liar duh, ribuan. Ternyata bisa kita tertibkan. Di situlah awal kita menertibkan aset yang antah berantah. Waktu itu Pak Hadi. Saya sudah membayangkan ini bukan pekerjaan setahun, setahun dua tahun. Ini pekerjaan lima, sepuluh, lima belas, dua puluh tahun. Tetapi kita ingin memang pada saatnya nanti tidak ada aset negara yang tidak terdaftar, tidak tertib penggunaannya, tidak jelas pengelolaannya, kepemilikannya dan sebagainya. Jadi saya dukung penuh itu penertiban aset itu dan to the point saja, BPK kalau memang di mana yang enggak pas ini, tadi sudah ada di situ. Dengan demikian, perbaikan dari menteri, kementerian lembaga juga sesuai dengan apa yang ditemukan oleh BPK itu. Menyangkut target tidak bisa dicapai, ini begini, saya punya pengalaman sekali lagi karena hampir sembilan tahun mengelola pemerintahan ini, ikut menganalisis, mengevaluasi, dan akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan mengapa target sering meleset. Ini bukan rahasia lagi. Kita sering terlalu tinggi menetapkan sasaran.

 

Terus terang, kalau mau realistik melihat pertumbuhan global terkini dari versi lembaga apa pun yang membikin assesment atau perkiraan, maka pertumbuhan itu 6,1 persen, 6,2 persen, maksimum. Kalau tidak salah pembicaraan kita dengan DPR sekarang ini pada 6,3 persen. Menurut saya pribadi masih terlalu tinggi, tapi oke-lah dari pada APBN-P ini tidak jalan, situasi lebih tidak bagus, ya kita bisa berkompromi di 6,3 tapi dengan catatan yang lainnya harus kita kelola dengan baik. Kita itu ingin pas saja memperkirakan itu lifting minyak berapa, lifting gas berapa kemudian pertumbuhan berapa, budget berapa dan sebagainya. Makin realistik makin baik. Tapi kalau tinggi-tinggian dengan harapan ada uang yang banyak, dengan uang yang banyak itu barang kali digunakan A, B, C, D, lebih bagus kita tahu memang target itu yang tepat ya sekian. Saya kalau target tidak tercapai, saya bisa argue, paling tidak mari kita duduk bersama. Mengapa? Ini bukan target penerimaan pajak tapi juga yang lain-lain.

 

Saya ingin Pak Hadi, juga dijelaskan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini pusat. Tahun demi tahun kita men-desentralisasikan anggaran yang makin besar. Sudah tembus 400 trilyun. Saya ingin tahu seperti apa penggunaannya karena setiap saya dilapori ada keterlibatan kepala daerah A, B, C, D, provinsi 1, provinsi 2, kabupaten X, kabupaten Z, saya khawatir ada yang miss dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tolong disiapkan forum saya ingin mendengar langsung dari BPK seperti apa. Jangan sampai kita benahi yang di pusat, jebol nanti yang di daerah. Maunya kita dibenahi semua, pusatnya baik, daerahnya baik.

 

Saya kira itu komentar saya, baik untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Hadi dan sekaligus arahan saya kepada jajaran pemerintah untuk sama-sama kita jalankan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan sama dengan pengantar saya tadi, kita sudah tahu, sudah mendengar mana-mana yang sudah baik, mari kita jaga. Yang masih belum baik tadi disebutkan cukup banyak, itulah yang harus kita perbaiki. Dan, mestinya kalau sudah diingatkan beberapa kali, ya sudah respon yang bagus. Nanti, silakan siapa yang akan mengkoordinasikan, apakah Menteri Keuangan, apakah Menko Perekonomian, apa Kepala UKP4, tolong yang sudah berkali-kali ditemukan atau berkali-kali menjadi temuan kemudian response-nya lambat supaya kita tahu kementerian mana, lembaga mana. Era transparansi harus begitu. Jangan sampai yang salah dua orang, yang dimarahi semua. Biasanya begitu. Mungkin yang salah malah enggak ada di ruangan ini, sedang ke mana gitu, yang dimarahain yang enggak salah. Saya kira begitu Pak Hadi. Terima kasih sekali lagi BPK. Mari kita lanjutkan tugas kita sesuai dengan amanah konstitusi dan semuanya untuk rakyat Indonesia. Sekian.

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

AsistenDeputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

KementerianSekretariat Negara RI