"Sehingga program JKN/KIS tetap dapat berlangsung secara normal dalam masa pergantian Direksi dan Dewan Pengawas tersebut," kata Presiden ketika menerima ‎Direksi BPJS Kesehatan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 20 November 2015, sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit‎.
Selain melaporkan akan berakhirnya periode kepemimpinan BPJS Kesehatan, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan kepada wartawan bahwa saat ini sedang diadakan penerimaan direksi baru untuk kepemimpinan baru.
Fachmi juga menjelaskan‎ hasil riset yang menunjukkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini berkontribusi sebesar Rp18,6 triliun kepada ekonomi Indonesia. "Program ini dianggap subsidi charity, ternyata uang ini kembali langsung Rp18,6 triliun dalam hal ini untuk konstruksi rumah sakit," ujar Fachmi.
Dampak ekonomi dari BPJS sebesar Rp18,6 triliun meliputi pembangunan rumah sakit, fasilitas rumah sakit, penyedia logistik bagi pasien seperti makanan. Pasokan makanan meningkat berbanding lurus dengan pemasok makanan seperti peternak telur yang ikut meningkat seiring banyaknya jumlah pasien. "Tapi ini bukan berarti kami senang banyak yang sakit," ucap Fachmi.
‎Program ini juga membuka lapangan kerja bidang kesehatan sehingga sumber daya manusia di rumah sakit bertambah. "K‎ita tidak berharap semakin banyak orang sakit program ini semakin sukses, bukan seperti itu. Tapi program ini untuk memberikan jaminan kepada yang sakit," ucap Fachmi. (Humas Kemensetneg)