Sambutan Presiden RI pada Asia Pasific Ministerial and Governors Conference, Jakarta,28 Agustus 2012

Selasa, 28 Agustus 2012
Di baca 732 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

ASIA PASIFIC MINISTERIAL AND REGIONAL GOVERNORS CONFERENCE ON SUSTAINABLE AND INCLUSIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

DI JAKARTA CONVENTION CENTER, JAKARTA

TANGGAL 28 AGUSTUS 2012

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahiim,

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang Mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat,

 

Para Menteri, para Gubernur, Bupati, dan Walikota,

 

Para Pimpinan Dunia Usaha, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,

 

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

 

Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini kita dapat menghadiri Konferensi Para Menteri dan Gubernur se-Asia Pasifik mengenai Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Inklusif, Asia Pasific Ministerial and Regional Governors Conference On Sustainable and Inclusive Infrastructure Development, yang dirangkaikan dengan Pameran Infrastruktur Internasional Indonesia 2012, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012.

 

Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia saya ucapkan selamat datang kepada para menteri dan gubernur, baik yang datang dari tanah air maupun manca negara. Kehadiran Saudara-saudara semua menunjukkan kepedulian kita bersama terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia Pasifik.

 

Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran KADIN yang bersinergi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, atas penyelenggaraan konferensi dan pameran yang penting ini. Saya berharap semoga konferensi dan pameran ini dapat melahirkan kerja sama, berbagi pengalaman, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

 

Saudara-saudara,

 

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini, kita masih menyaksikan banyak negara di kawasan Asia Pasifik yang masih menghadapi persoalan dan tantangan dalam bidang infrastruktur. Tantangan ini semakin mendesak untuk kita jawab, mengingat kawasan Asia Pasifik saat ini telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global. Kawasan Asia Pasifik diproyeksikan akan berkembang lebih pesat dibandingkan kawasan-kawasan lainnya di dunia. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diperkirakan akan mencapai 4,3 persen, sementara di tahun 2013 mendatang diperkirakan akan mencapai 4,7 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju di kawasan Asia Pasifik, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tentu harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Untuk keperluan pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik selama satu dasawarsa ke depan, diperkirakan memerlukan dana lebih dari US$ 60 milyar setiap tahunnya.

 

Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional kami. Sebab, infrastruktur selain merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi dan komponen penting bagi pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, juga merupakan bagian dari konektivitas antardaerah, domestic connectivity. Untuk tujuan itulah saya telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI. Di bawah masterplan ini, sebanyak 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil telah dimulai, dengan nilai investasi lebih dari Rp 490 trilyun, atau setara dengan kurang lebih US$ 50 milyar. Melalui MP3EI, selain pulau Jawa dan Sumatera yang relatif sudah lebih berkembang, kawasan-kawasan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, serta kepulauan Nusa Tenggara juga menjadi perhatian utama.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Pembangunan infrastruktur di tanah air menjadi sangat penting dan strategis karena berperan pula dalam upaya memperkecil kesenjangan pembangunan, baik di antara kelompok masyarakat, di antara kota-kota, dan di antara daerah-daerah. Di Indonesia bagian timur, misalnya, kita harus bekerja lebih keras untuk menanggulangi tingginya harga-harga barang serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih layak. Pembangunan infrastruktur juga memiliki multiplier effects yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta meningkatkan keterhubungan dan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil serta menengah yang merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur merupakan sebuah terobosan untuk menghindari perangkap pendapatan menengah, middle income trap, yang kerap dialami oleh banyak negara di dunia ini. Melalui pendekatan ini, alhamdulillah, kita telah mampu menghindari stagnasi pembangunan yang acap kali terjadi di negara-negara dengan pendapatan menengah.

 

Untuk tahun 2013, pemerintah telah menyiapkan US$ 20 milyar untuk pembangunan infrastruktur. Dana ini akan kita fokuskan pada sektor energi dan transportasi. Di sektor transportasi, kita ingin menambah kapasitas jalan-jalan nasional sepanjang 4.278 kilometer dari yang sudah ada. Kita juga berencana untuk membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 kilometer, rel kereta api sepanjang 380 kilometer, dan 15 pelabuhan udara baru.

 

Saudara-saudara,

 

Kita menyadari bahwa dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik bukanlah tanpa tantangan. Terdapat sejumlah permasalahan yang harus kita hadapi, untuk mengatasinya antara lain, kondisi geografis, kerawanan dan dampak bencana alam, dan sumber pembiayaan yang tidak mudah diperoleh. Masalah pertama yaitu letak geografis. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, mengharuskan kita untuk lebih banyak membangun infrastruktur maritim. Jenis infrastruktur ini tentu tidak hanya memerlukan pendanaan yang sangat besar jumlahnya, tetapi juga teknologi dan keahlian yang tinggi. Melalui infrastruktur maritim, wilayah-wilayah pantai di seluruh Nusantara akan dapat dihubungkan. Tanpa faktor ini, industri di kawasan pantai dan lepas pantai akan sulit berkembang. Infrastruktur maritim juga penting bagi sustainability kota-kota di sepanjang garis pantai.

 

Saudara-saudara,

 

Strategi pembangunan infrastruktur maritim kita tujukan pada dua titik pengembangan yaitu pusat pelabuhan internasional di Kuala Tanjung, di Sumatera, untuk bagian barat Indonesia, serta pusat pelabuhan internasional di Bitung, Sulawesi, untuk bagian timur Indonesia. Kuala Tanjung dan Bitung terletak pada lingkar jalur pelayaran internasional dengan lalu lintas laut yang padat. Kedua pelabuhan itu juga dapat menunjang lalu lintas laut ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Saya meyakini, melalui strategi ini dapat menjadi faktor penarik atau pull factor yang dapat mendorong berkembangnya sentra-sentra ekonomi di luar Jawa.

 

Hadirin yang saya hormati,

 

Masalah kedua terkait dengan faktor bencana alam. Sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Tsunami, angin topan, banjir, abrasi tepi laut, dan longsor merupakan beberapa contoh bencana alam yang dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Oleh karena itu, kapasitas dan efektivitas penanganan bencana alam haruslah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur.

 

Pada tingkat nasional, kita telah mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan tanggap darurat secara cepat. Dalam kerangka regional, ASEAN telah memiliki ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Melalui center ini, negara-negara di kawasan ASEAN bekerja sama untuk memajukan kapasitas kawasan dalam mengelola penanganan bencana alam.

 

Dan masalah ketiga yaitu makin tidak mudahnya mencari sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Di saat dunia masih mengalami dampak dari krisis keuangan global, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tentu menjadi semakin langka. Indonesia memerlukan investasi tidak kurang dari US$ 250 milyar. Investasi sebesar itu, antara lain, akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi.

 

Indonesia senantiasa terbuka bagi peran serta pemerintah negara-negara lain serta kalangan swasta, untuk berinvestasi di negeri kami. Untuk mendukung upaya ini, kita telah mengembangkan berbagai modalitas bagi kemitraan yang komprehensif dan strategis. Kita kembangkan skema Public Private Partnerships atau PPP, yang insya Allah akan menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi. Banyak proyek infrastruktur dalam MP3EI yang akan dibiayai melalui skema ini. Untuk memfasilitasi pelaksanaan skema ini, kita telah mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang kuat dan kompetitif, bagi berbagai kegiatan pengadaan oleh para pemegang konsesi PPP, Public Private Partnerships.

 

Pemerintah memandang penting peran dari sektor swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek utama melalui skema PPP ini. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi, saya mengundang Saudara-saudara, para pimpinan dan wakil-wakil dunia usaha, yang hadir bersama kita di tempat ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan skema Public Private Partnerships.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Kerja sama kawasan dan internasional, merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Saya menyambut baik bahwa di ASEAN, telah terbentuk ASEAN Infrastructure Fund, AIF. Melalui skema ini, ASEAN dan Asian Development Bank atau ADB bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan, melalui pengumpulan dana dan penggunaan tabungan ASEAN. Akses pada dana yang terkumpul ini sangatlah penting bagi implementasi Masterplan on ASEAN Connectivity atau MPAC.

 

Dalam konteks ASEAN, konektivitas regional, saya ulangi, konektivitas regional, menjadi faktor penting bagi realisasi Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Konektivitas intraregional dan subregional dalam ASEAN, juga penting untuk mendorong perdagangan, investasi, pariwisata, dan pembangunan regional yang lebih luas dan dalam. Tidak dapat dipungkiri, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan merupakan kunci bagi sebuah transformasi, dari keterbelakangan ke kemajuan, dari kemiskinan ke kemakmuran dan dari stagnasi ke kondisi yang dinamis.

 

Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, juga merupakan kunci bagi pengentasan kemiskinan dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs. Dari kunjungan saya ke berbagai wilayah, saya mengamati bahwa pembangunan berbagai sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sungguh telah membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi rakyat.

 

Saudara-saudara,

 

Dalam forum G20, saya juga telah mengajukan inisiatif global untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Inisiatif ini berfokus pada kebutuhan infrastruktur di negara-negara berkembang. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang lalu di Los Cabos, Mexico, para pemimpin G20 sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. Juga disepakati langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup, dan dukungan teknis untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk melalui Multilateral Development Banks atau MDBs.

 

Di masa depan, kita perlu menyelaraskan strategi pembangunan infrastruktur kita, dengan pandangan dan strategi baru pembangunan yang berkelanjutan. Inilah yang dewasa ini tengah menjadi perhatian dan agenda dari badan PBB yang belum lama dibentuk, yaitu UN High-Level Panel on Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda.

 

Sungguh saya merasa terhormat, Saudara-saudara, telah dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Bersama pada High-Level Panel ini. Terima kasih. Bersama-sama dengan Presiden Ellen Johnson-Sirleaf dari Liberia, dan Perdana Menteri David Cameron dari Inggris. Dalam satu tahun ke depan, panel ini akan bekerja untuk menggariskan visi dan substansi agenda pembangunan pasca 2015. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan panel ini dan akan memberikan kontribusi substantif, berdasarkan pengalaman, serta best practices di negeri kami, Indonesia.

 

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

 

Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dari apa yang saya yakini sebagai prinsip-prinsip dari pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan inklusif.

 

Pertama, pembangunan infrastruktur akan berkesinambungan, manakala lingkungan dijaga dan diperhatikan, manakala pro-environment atau environmentally friendly. Saya sungguh yakin akan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Kita juga perlu menyertakan perspektif eco-efficiency, dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan diversifikasi energi yang tersedia. Kita harus berinvestasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan dan berkesinambungan.

 

Kedua, pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan harus juga mempertimbangkan kemajuan yang seimbang di berbagai jenis infrastruktur, mulai dari infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah dimungkinkannya percepatan dalam penghapusan berbagai masalah yang menghambat arus barang dan jasa dalam supply chain. Kita sama-sama memahami bahwa arus barang dan jasa yang lebih baik akan berdampak positif terhadap produktivitas dan daya saing ekonomi.

 

Ketiga, pembangunan infrastruktur dinilai inklusif, apabila mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pada tahap perencanaan maupun tahap implementasinya. Pembangunan infrastruktur yang inklusif, juga harus memperhatikan potensi dan nilai-nilai lokal. Pembangunan infrastruktur adalah juga inklusif, jika dapat membuat hasil pembangunan tersebar makin adil dan merata. Inilah yang tengah kita lakukan dalam pembangunan infrastruktur di keenam koridor, sebagaimana yang digariskan dalam MP3EI kita.

 

Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, setiap orang dalam masyarakat lokal menjadi penting, menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Melalui pendekatan inilah, kita akan mendorong rasa kepemilikan, sense of ownership, dari masyarakat lokal, terhadap proyek-proyek infrastruktur yang kita bangun.

 

Sedangkan keempat, kunci bagi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan adalah konektivitas. Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan harus menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, pulau dengan pulau, kota dengan kota, dan desa dengan desa.

 

Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan harus ikut menciptakan konektivitas fisik, konektivitas institusional, dan konektivitas antarmasyarakat, people-to-people connectivity. Manakala konektivitas sudah terwujud, sebagaimana yang digariskan dalam masterplan, insya Allah, negara kita akan terhubung dengan jejaring konektivitas yang lebih luas, baik di tataran regional maupun global. Jejaring ini mencakup konektivitas yang lebih luas antara masyarakat, barang, jasa, dan modal.

 

Demikianlah sambutan saya, Saudara-saudara. Akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Para Menteri dan Gubernur se-Asia Pasifik mengenai Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Inklusif atau Asia Pacific Ministerial and Regional Governors Conference on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development bersamaan dengan Konferensi dan Pameran Infrastruktur Internasional Indonesia 2012 atau Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.

 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI