"Beliau bahkan meminta kalau nanti anggaran di Departemen Pendidikan Nasional yang akan dipakai oleh provinsi dan kabupaten kota, misalnya untuk membangun gedung sekolah, PGRI bisa diberitahu dan bisa mengecek apakah benar dana yang dikirimkan ke daerah itu betul-betul dipakai untuk pembangunan gedung sekolah tersebut," ungkap Ketua Umum PGRI yang baru, Sulistyo, dalam keterangan pers, seusai bersama jajaran pengurus PGRI lainnya menghadap Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/9) siang.
Menurut Sulistyo, menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah tiga kali memenangkan PGRI dalam gugatan atas anggaran belanja 20 persen, PGRI menetapkan empat langkah terkait pemenuhan anggaran pendidikan tersebut. Pertama PGRI akan ikut mengawal agar anggaran pendidikan 20 persen itu betul-betul dipenuhi di APBN dan sesuai dengan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna DPR.
"Kedua, PGRI juga akan mengawal anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBD kabupaten kota dan APBD provinsi," tambah Sulistyo.
Selanjutnya, PGRI meminta supaya dengan anggaran pendidikan 20 persen, program pendidikan harus berbasis kualitas dan berpihak pada rakyat kecil. "Pendidikan yang baik itu memang mahal. Akan tetapi, kemahalannya itu jangan sampai ditanggung oleh rakyat, terutama rakyat kecil," papar Sulistyo. Langkah berikut pascakemenangan PGRI di MK adalah pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan anggaran 20 persen.
Dalam kesempatan itu, PGRI juga mempertanyakan mengapa hampir tiga tahun peraturan pemerintah (PP) tentang guru dan dosen belum juga ditetapkan, padahal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) PP tersebut harus sudah ada paling lambat setelah 18 bulan UU tersebut disahkan
Sumber:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/05/12595373/ wapres.ajak.pgri.awasi.anggaran.pendidikan.20.persen