Presiden Joko Widodo direncanakan untuk mendapatkan penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Ketua Umum LAM Riau, Datuk Seri H. Al Azhar mengatakan bahwa lembaga adat telah bersepakat untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Presiden dengan memberikan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara.
"Insyaallah kita sudah sepakat untuk memberikan ucapan terima kasih sekalung budi, tanda kita menyampaikan terima kasih. Yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau yang tertinggi adalah dengan memberikan gelar kepada Yang Mulia Bapak Presiden. Gelarnya adalah Datuk Sri Setia Amanah Negara yang berarti bahwa beliau adalah seorang petinggi yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau," kata Datuk Seri H. Al Azhar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.
Saat menerima perwakilan dari LAM Riau di Istana Merdeka, Presiden terlebih dahulu menjalani prosesi adat tepak sirih. Prosesi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden mengenai kesediaan menerima pemberian gelar adat.
Sejumlah pertimbangan diberikan oleh LAM Riau sebelum memutuskan untuk memberikan gelar adat tersebut kepada Presiden. Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM RIAU, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pertimbangan pertama ialah mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.
"Lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat adat Melayu Riau dan masyarakat Riau pada umumnya didatangi oleh asap. Lantas tuan Presiden mengambil kebijakan bahwa jangan ada lagi asap antara lain di Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini sebagaimana yang semua kita ketahui asap sudah tidak ada lagi di negeri kami," jelas Datuk Seri H. Al Azhar.
Kemudian, kebijakan Presiden mengenai pengelolaan ladang minyak dan gas di Blok Rokan juga diapresiasi oleh LAM Riau. Saat ini pengelolaan Blok Rokan telah kembali dikuasai Indonesia dan dapat dinikmati oleh pemerintah daerah Riau. Sebelumnya, blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh Chevron sejak tahun 1924.
"Sebagaimana kita ketahui blok Rokan ini adanya di Provinsi Riau dan telah kembali kepada bangsa Indonesia, dikelola oleh Pertamina, dan alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dapat bersama-sama mengelola Blok Rokan," jelas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selain itu, masyarakat adat Riau juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Melalui Perpres tersebut, tanah adat atau ulayat kini bisa disertifikatkan dan berdampak luar biasa terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat adat.
"Ini perjuangan panjang Lembaga Adat Melayu Riau. Hampir 20 tahun kami memperjuangkan ini dan tuan Presiden telah mengembalikan kepada masyarakat adat sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah ulayat ini," kata Syahril.
Syahril mengatakan, Kepala Negara berkenan untuk menerima penabalan gelar adat dari LAM Riau. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menerima gelar tersebut pada 15 Desember 2018.
"Ini yang menjadi dasar kami, di samping adanya jalan tol dan sebagainya, ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah. Beliau tampaknya berkenan dan insyaallah tanggal 15 akan datang ke Riau," imbuh Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat menerima perwakilan LAM yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Humas Kemensetneg)