Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan pimpinan rapat Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama serta dihadiri Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Pengelolaan dan Serah Terima TMII di Ruang Nusantara TMII, Jumat (30/4).
Rakor Tim Transisi tersebut membahas laporan pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing pokja terkait pengelolaan aset, sumber daya manusia (SDM), hukum, keuangan, kehumasan, media dan kearsipan.
“Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul lagi di Ruang Rapat lantai 3 TMII dan juga bagi yang mengikuti rapat ini melalui zoom pagi ini kita akan berdiskusi tentang progres pengelolaan TMII sejak diambil alih Kemensetneg hingga saat ini. Alhamdulillah, tadi saya begitu masuk ke area sudah melihat banyak perubahan, meskipun minor tapi sudah terlihat, terasa,” ujar Setya Utama saat memulai rakor.
Tomo, sapaan akrab Setya Utama menerangkan TMII yang saat ini pengelolaannya dialihkan ke Kemensetneg harus melakukan perubahan agat terlihat lebih indah dari sebelumnya. “Kemarin, pas kesini masih banyak spanduk yang lecek sekarang lebih bagus, rapih, rumput-rumput sudah dipotongi. Belum terlihat perubahan yang mayor atau membangun sesuatu yang besar karena kita juga harus menghemat uang operasional kita, karena APBN bukan hanya belanja pegawai, gaji karyawan, sebisa mungkin memang harus kita lakukan perubahan-perubahan biar terlihat lebih bersih, lebih indah, supaya masyarakat, siapapun yang masuk melihat ada perubahan,” sambungnya
Putu Supadma Rudana sebagai Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Budaya TMII menjelaskan ada empat Pokja di TMII untuk transisi ini, yaitu Pokja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pokja Bidang Hukum, Pokja Bidang Aset dan Keuangan dan Pokja Bidang Kehumasan, Media dan Penyelamatan Arsip.
Terdapat dua unit dibawah Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII, yaitu Unit Kerja dan Unit Usaha. “Kedua unit tersebut membawahi sembilan area unit kerja pada bidang operasional, keuangan, dan administrasi di bawah BPP TMII. Lalu ada 17 unit usaha yang operasionalnya di bawah BPP TMII namun beberapa di antranya pihak ketiga, dan beberapa diantaranya sudah ditutup,” jelas Putu.
Selain membahas SDM dan unit yang ada di bawah BPP TMII, dalam kesempatan ini Putu juga menjelaskan beban operasional di bawah BPP TMII. “Adapun beban operasional BPP TMII seperti biaya karyawan, operasional, marketing, produksi, umum dan juga pemeliharaan, dan biaya karyawan, alhamdulillah di bantu Kemensetneg dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Selama masa pandemi Covid-19 BPP TMII mendapatkan dana talangan sampai dengan bulan Maret 2021 dari Yayasan Harapan Kita,” kata Putu.
Terakhir, Putu mengatakan TMII bersiap menjelang pekan lebaran. “Karena ada larangan mudik, pasti akan penuh, kami sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Kapolres maka dari itu kita betul-betul menyiapkan tim untuk pengarahkan pengunjung dan pada saat pekan lebaran ini seluruh karyawan masuk,” tutup Putu.
Menanggapi pembahasan dari Putu, Tomo meminta kepada pemilik aset yang ada di TMII segera melakukan perbaikan-perbaikan. “Kita layangkan surat ke Kementerian/Lembaga, ke Pemerintah Provinsi juga Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembenahan-pembenahan terhadap aset mereka meskipun saya yakin mereka belum siap tapi paling tidak ada pembenahan dari sisi kerapihan, kebersihan dan lain-lain,” ungkap Tomo.
Rakor ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Dadan Wildan; Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Sari Harjanti; Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nandang Haris; Kepala Biro Umum Kemensetneg, Piping Supriatna; Kepala Biro Keuangan, Eka Denny Mansyur; Kepala Biro Perencanaan. Hindun Sridadi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Eddy Cahyono Sugiarto serta seluruh Tim Transisi Pokja TMII. (ART/YLI/DEW/SRN-Humas Kemensetneg)