Bertempat di Auditorium Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP) pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan", Rabu (9/10).
Forum Konsultasi Publik menghadirkan beberapa narasumber yaitu: Ika Setiowati Suprihatin sebagai perwakilan dari BKN, Noor Cholis Madjid dan Finy F. Basarah dari unsur akademisi, Kikin P. Tarigan dari unsur kelompok masyarakat rentan serta Irfan Maulana Amrullah dari unsur media dengan dihadiri peserta dari instansi pusat maupun daerah.
Forum ini merupakan evaluasi terhadap implementasi SIAPP dan sebagai sarana untuk berdiskusi serta mendapatkan masukan atas berbagai tantangan pemberian layanan pada Biro APP agar lebih optimal, inklusif dan mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan termasuk penyandang disabilitas atau kaum rentan.
Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Yanti Ariavianti dalam sambutannya mengatakan dalam pemberian layanan, Biro APP menciptakan inovasi dengan melakukan pembangunan SIAPP yang dirancang untuk mendukung proses administrasi pejabat pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel.
“Evaluasi terhadap implementasi SIAPP menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan harapan dan mampu menjawab tantangan dan permasalahan di lapangan, forum ini menjadi ruang bagi kita semua untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan mencari solusi atas berbagai tantangan dalam pemberian layanan pada Biro APP,” ujar Yanti, sapaan akrabnya.
Yanti berharap melalui kegiatan ini, Biro APP dapat merumuskan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem dalam memberikan layanan. “Dalam pemberian layanan, Biro APP dapat lebih optimal, inklusif dan mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan, termasuk para penyandang disabilitas atau kaum rentan,” kata Yanti seraya meresmikan pembukaan acara.
Evaluasi dimulai dari Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Noor Cholis Madjid, yang menilai tata letak SIAPP yang bersih dan sederhana. “Secara umum tata letak sudah sederhana dan langsung ke tujuan, Instruksi sudah jelas mengenai apa yang harus diinput pengguna yaitu NIP, lalu kemudahan penggunaan yang sudah terdapat fitur tambahan seperti "Help" atau "Kontak" jika mengalami kesulitan, terdapat tombol dan elemen interaktif yang dimana tombol "Cek Usulan" perlu memiliki warna atau gaya yang lebih menonjol sehingga mudah terlihat dan diakses oleh pengguna, terutama yang tidak terlalu paham teknologi,” jelas Noor Cholis Madjid.
Noor Cholis Madjid juga menerangkan tentang feedback, keterbacaan dan aksesibilitas aplikasi SIAPP. Untuk feedback, Noor Cholis menilai perlu dipertimbangkan untuk menambah 1 kolom yaitu keterangan untuk (disamping log) untuk memberikan informasi apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.
“Dalam hal keterbacaan, teks memiliki ukuran yang cukup besar dan kontras warna yang baik agar mudah dibaca, terutama untuk pengguna yang mengakses di perangkat mobile, label pada form input sudah jelas dan menjelaskan secara spesifik apa yang dibutuhkan dari pengguna yaitu Masukkan NIP/NIK sehingga perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki tampilan pada mobile phone terakhir untuk meningkatkan aksesibilitas, gambar dan elemen interaktif perlu memiliki alt text (alternative text) misalnya dengan perintah suara untuk pengguna dengan disabilitas dan pastikan ada kontras warna yang cukup antara teks dan latar belakang untuk pengguna dengan masalah penglihatan,” ucap Noor Cholis Madjid.
Dalam hal aksesibilitas layanan SIAPP dari Komisi Nasional Disabilitas (KND), Komisioner KND Kiki P. Tarigan mengatakan bahwa melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi, serta kerjasama dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. “Fitur disabilitas pada website adalah fitur yang dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi penyandang disabilitas, beberapa contoh fitur disabilitas pada website, antara lain responsive voice, widget accessibility dan papan ketik, dan terdapat beberapa hambatan pengguna seperti kontras warna, belum adanya Dyslexia friendly, dan pause animations,” terang Kiki.
Pada sesi terakhir, perwakilan dari seluruh unsur yang hadir baik narasumber bersama Person in Charge (PIC) SIAPP menandatangani komitmen dan rekomendasi perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara FKP ini. Sebagai informasi, SIAPP pertama kali dilakukan pada tahun 2017, dan pada 16 Maret 2023, Biro APP meluncurkan SIAPP New Version (SIAPP NV) dengan fitur penyampaian usulan secara online oleh instansi pusat dan daerah melalui aplikasi yang terintrgrasi dengan SIASN BKN sehingga instansi pengusul cukup menyampaikan usulan pada SIAPP NV. (ART/YLI-Humas Kemensetneg)