Kemensetneg Perkuat Dukungan Kelembagaan dan Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Presiden
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus memperkuat dukungan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang dalam hal ini mewakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pengantar tersebut, Mensesneg menegaskan bahwa Kemensetneg bukan merupakan pelaksana teknis program-program prioritas Presiden. Peran Kemensetneg adalah memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib serta selaras.
“Peran kami adalah memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan administrasi pemerintahan yang tertib, sinkron, dan akuntabel,” demikian disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pengantar yang dibacakan oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.
Mensesneg menjelaskan bahwa program strategis Presiden yang tertuang dalam Asta Cita telah dijabarkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta delapan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup delapan klaster, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Melalui PKPN, seluruh kementerian dan lembaga didorong untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, agar tidak terjadi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, maupun hambatan koordinasi yang dapat memperlambat pencapaian target pembangunan,” demikian disampaikan Mensesneg.
Dalam dua tahun pemerintahan, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan 5,04 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada Agustus 2026, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen. Adapun persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, atau sekitar 920 ribu orang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
“Capaian tersebut tentu perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Mensesneg dalam pengantarnya.
Mensesneg juga menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap rupiah APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” tegas Mensesneg dalam pengantar yang dibacakan Wamensesneg.
Dalam mendukung percepatan program strategis Presiden, Kemensetneg menjalankan tiga peran utama. Pertama, dukungan kelembagaan melalui penguatan instansi baru yang secara administratif dikoordinasikan oleh Kemensetneg, termasuk dukungan pengisian aparatur dan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan, Kemensetneg juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, yang telah diraih selama 17 tahun berturut-turut.
Kedua, sinkronisasi kebijakan melalui penguatan regulasi dan penetapan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026, Kemensetneg telah mengundangkan sebanyak 639 produk peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 136 undang-undang, 105 peraturan pemerintah, 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden.
Ketiga, tindak lanjut program prioritas Presiden melalui upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan program (debottlenecking), koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi. Kemensetneg juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan terhadap sejumlah program, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan revitalisasi sekolah.
Sejumlah program prioritas yang turut menjadi perhatian pemerintah meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Magang Nasional dan pelatihan vokasi, KDKMP, serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Dalam pengantar tersebut, Mensesneg juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain cakupan MBG yang masih perlu ditingkatkan, operasional KDKMP yang perlu dipercepat, serta keterbatasan pembiayaan pada program perumahan.
Melalui rapat kerja tersebut, Kemensetneg berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi XIII, semakin kuat. Masukan, pandangan, dan rekomendasi dari para anggota dewan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas Kemensetneg)