Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (22/9).
Evaluasi reformasi birokrasi ini bertujuan bertujuan memberikan penilaian atas perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, indeks reformasi birokrasi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020 adalah 82,82 dengan kategori A dan nilai SAKIP adalah 77,06 kategori BB” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Nanik Purwanti dalam sambutannya.
Nanik menjelaskan bahwa Kemensetneg mendapat dukungan penuh dari Menteri Sekretaris Negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan terus berinovasi di Kemensetneg yaitu dengan terus melakukan deregulasi, debirokratisasi, digitalisasi, serta melaksanakan pola kerja yang kolaboratif serta agile. “Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukan penyederhanaan organisasi dan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional (JF), sehingga saat ini organisasi Kemensetneg dapat dikatakan ‘ramping’ dengan persentase jabatan fungsional sebesar 74,6%, kemudian Kemensetneg juga telah melaksanakan deployment, penugasan mandiri, pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pokja sesuai dengan perubahan JF”, jelas Nanik.
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum dan Reformasi Birokrasi, Andri Kurniawan memaparkan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tahun 2021. “Dengan slogan “Setneg Teladan Baik” dan core value ASN BerAKHLAK (Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaftif Kolaboratif) menjadi acuan Kemensetneg untuk merubah pola kerja menjadi kolaboratif dalam Reformasi Manajemen Perubahan,” jelas Andri.
Adapun Pembaruan yang telah dilaksanakan, yaitu Deregulasi Kebijakan seperti mekanisme pemberdayaan JF dalam penyelesaian analisis rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada pembaruan penataan dan penguatan organisasi, telah dilaksanakan akselerasi pola kerja baru dengan penyederhanaan birokrasi. Pada pembaruan Manajemen SDM, Implementasi OKR dan pelatihan telah dilakukan secara daring.
Pada penataan tata laksana, penyempurnaan grand design IT di lingkungan Kemensetneg juga telah dilakukan. Proses implementasi Big Data Analytics (BDA) di berbagai bidang hukum, perundang-undangan, pengaduan masyarakat dan talent profiling. Penguatan akuntabilitas juga dilakukan secara daring.
Penguatan pengawasan dalam pembaruan aplikasi whistle blowing system terkait pelaporan digital dan aplikasi SIMONARI (Sistem Monitoring Manajemen Risiko), diharapkan dapat berlangsung untuk seluruhnya pada akhir tahun ini. Dalam pelayanan publik, perubahan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang kolaboratif dan sinergi, pengembangan berbagai konten kreatif, pengembangan berbagai kegiatan kehumasan, dan penggunaan berbagai aplikasi pelayanan publik.
“Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Kemensetneg melakukan implementasi reformasi birokrasi pada berbagai aspek kebijakan. Seperti adanya Setneg X sebagai inkubator inovasi,” ujar Andri. Pemberian vaksinasi kepada pegawai dan keluarga turut dilaksanakan sebagai implementasi reformasi birokrasi pada aspek Pelayanan Kesehatan. Dalam aspek sarana dan prasarana, pelaksanaan pelayanan administrasi surat dan pengaduan masyarakat, dilaksanakan menggunakan media teknologi.
Sebagai informasi, di tahun 2021 ini Kemensetneg berhasil meraih beberapa penghargaan yang diantaranya adalah penghargaan pada dua kategori pada Badan Kepegawaian Negara Award Tahun 2021, yaitu peringkat I Kategori Implementasi Penilaian Kinerja Kementerian Tipe B dan Peringkat I Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian Kementerian Tipe B; Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori Akreditasi A dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori Akreditasi A, serta Sertifikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 2, dan; Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan telah mendapat penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari Kemenpan RB. (NIS/ART-Humas Kemensetneg)