Hadiri HUT ke-18 PKPI, Presiden Jokowi Tekankan Arah Kebijakan Ekonomi Pancasila

Dalam sambutannya pada peringatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekali lagi menekankan arah kebijakan yang diemban pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Presiden tak lupa mengingatkan bahwa dalam kondisi global yang dinamis dan serba tak menentu seperti sekarang ini, gerak cepat pemerintah dan seluruh elemen masyarakat amat diperlukan.

 

"Kita harus bergerak cepat mengantisipasi segala perubahan yang ada di dunia ini. Kita harus selalu siap mengantisipasi setiap perubahan. Terlambat sedikit saja kita mengantisipasi itu kita akan tergulung oleh sejarah," tekannya.

 

Belum lagi permasalahan di dalam negeri yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah juga masih banyak. Terutama persoalan mengenai kesenjangan antar wilayah dan antara kaya dan miskin yang belakangan menjadi fokus perhatian pemerintah.

 

"Meskipun gini ratio kita sudah turun sedikit, tetapi tetap masih pada posisi yang kuning menuju ke merah," imbuhnya.

 

Dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, disebutkan bahwa hal terkait penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan fitnah yang belakangan ini merebak juga disinggung oleh Kepala Negara. Ia berpesan untuk selalu mewaspadai hal tersebut bila bangsa Indonesia tidak ingin terpecah belah. Namun, di sisi lain, masyarakat Indonesia harus bersyukur telah memiliki Pancasila yang mampu mendeteksi dan mengukur setiap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

 

"Sebagai bangsa kita beruntung, sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila. Dengan Pancasila kita bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada. Dengan Pancasila kita bisa mengukur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan fitrah kita yang Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

 

Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo berharap agar PKPI mampu memberikan pedoman kepada masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi kesenjangan yang ada. Di hadapan para pimpinan PKPI, ia juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil Indonesia ialah kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila dengan semangat gotong royong.

 

"Perlu saya tekankan bahwa sejak awal pemerintah terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila. Yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong, kebijakan yang bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan terus menerus kita lakukan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

 

Paparan Capaian Pemerintah

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan paparannya mengenai capaian pemerintah selama beberapa tahun ke belakang. Hal yang pertama kali disinggungnya ialah mengenai kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga sebagai perwujudan dari pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

"Ini adalah sesuatu yang sudah satu setengah tahun yang lalu kita perjuangkan, tetapi baru bisa terlaksana tiga bulan yang lalu. Kita lihat bahwa harga BBM Premium di Papua, terutama yang di pegunungan harganya bisa Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu per liter. Padahal yang di Jawa hanya Rp 6.450,- Sudah berpuluh tahun itu terjadi dan alhamdulillah kemarin bisa kita samakan satu harga menjadi Rp 6.450,-" ungkapnya.

 

Meski demikian, Presiden mengakui bahwa tugas tersebut belum selesai. Masih ada sejumlah komoditas lainnya yang sampai dengan saat ini masih diupayakan dengan keras oleh pemerintah untuk turut mengalami pemerataan. Ia pun bertekad untuk terus memperjuangkan hal tersebut.

 

"Yang belum dan dalam proses yang sedang kita lakukan adalah semen. Semen juga sama, di Jawa Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Di Wamena harganya Rp 800 ribu sampai Rp 2 setengah juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan. Tapi insya Allah ini juga akan terus kita perjuangkan," tegas Kepala Negara.

 

Presiden juga menekankan soal perhatian pemerintah pusat yang kini turut memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan di daerah-daerah. Sebagaimana dalam pemerintahannya, untuk pertama kalinya jumlah alokasi transfer dana ke daerah lebih besar dari pada anggaran yang dimiliki oleh pusat, kementerian, dan lembaga.

 

"Dalam APBN Perubahan 2016, untuk pertama kalinya, jumlah anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran pusat dan kementerian serta lembaga. Begitu juga APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 764,9 triliun, yang lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin mendorong peredaran uang, perekonomian daerah itu bisa bergerak lebih baik lagi," terangnya.

 

Sejumlah hal lainnya turut dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya pembangunan pos lintas batas negara di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang disebut Presiden menunjukkan harga diri kita selaku bangsa Indonesia. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang mendukung mobilitas orang dan/atau barang juga menjadi salah satu hal yang turut dipaparkan. Namun, usaha pemerintah tidak berhenti sampai di pembangunan fisik saja.

 

"Selain pembangunan infrastruktur fisik, kita juga melakukan pembangunan infrastruktur sosial. Karena ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan pemberian makanan tambahan. Ini akan menjadi sebuah infrastruktur sosial yang bisa mengangkat masyarakat kita yang belum sejahtera untuk bisa naik ke level yang lebih baik," imbuhnya.

 

Mengakhiri sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para kader PKPI untuk bahu membahu membantu segenap upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dirinya berharap agar kerja sama yang telah dilakukan selama ini dapat terjalin dengan lebih erat lagi.

 

"Saya mengharapkan kerja sama pemerintah dengan PKPI ke depan agar semakin erat untuk mewujudkan Indonesia Raya. Selamat ulang tahun ke-18 PKP Indonesia," tutupnya.

 

Tampak hadir dalam acara tersebut di antaranya Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono. (Humas Kemensetneg)