Kebijakan BBM Satu Harga: Upaya Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama. Demikian rilis Kepala Biro Pers, Media, da Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden.

 

Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

 

"Di sini harga 60 ribu rupiah per liter atau seratus ribu rupiah per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Presiden.

 

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

 

"Kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang 'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.

 

Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

 

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

 

"Oleh sebab itu kita membeli Air Tractor (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," ujar Presiden.

 

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

 

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan 9 lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di 8 kabupaten, yakni 7 kabupaten di Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

 

"Syukur alhamdulillah, program yang kami laksanakan dapat terlaksana. Dengan demikian, mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS," terang Dwi Soetjipto.

 

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (Humas Kemensetneg)