Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus memperkuat perannya sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan masyarakat dengan menghadirkan solusi nyata melalui proses penyerapan serta fasilitasi aspirasi publik. Wujud nyata dari komitmen tersebut tercermin dalam penerimaan kunjungan Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI), yang terdiri atas PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), PGMM (Persatuan Guru Madrasah Indonesia), PGIN (Persatuan Guru Inklusi Nasional), dan PGMNI (Persatuan Guru Madrasah Non-PNS Indonesia), pada Kamis (30/10).
Pertemuan ini berfokus pada sejumlah isu strategis yang menjadi aspirasi para guru, antara lain pemenuhan prioritas pengangkatan guru swasta di sekolah dan madrasah swasta menjadi PPPK/ASN, penyelesaian pembayaran tunggakan inpassing tahun 2011–2014, percepatan proses sertifikasi guru, serta dorongan penerbitan SK Inpassing bagi tenaga pendidik di sekolah dan madrasah swasta.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, guna merumuskan langkah terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status para tenaga pendidik.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg, Yuli Harsono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, serta Jajaran Kemensetneg yang berlangsung dalam Ruang Aspirasi Kemensetneg.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta audiensi atas partisipasinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para guru, sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, sinergi, serta kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Pertemuan ini merupakan momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus berdialog secara langsung mengenai berbagai isu yang dihadapi para guru di lapangan,” ujar Juri.
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Junaidi, Ketua VI Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI), yang menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan dalam rangka melakukan demonstrasi atau aksi massa, melainkan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dengan cara yang konstruktif dan bermartabat.
“Aspirasi kami sederhana. Kami ingin berdialog secara terbuka dan konstruktif untuk memahami arah kebijakan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru swasta dan madrasah,” ujar Junaidi.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Koordinator Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMM) Tedy Malik, menyampaikan bahwa madrasah swasta memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional. Tedy menegaskan perlunya kebijakan yang adil dan setara bagi seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta, sebagai wujud pemerataan kesempatan dalam dunia pendidikan.
“Harapan kami sederhana, yakni agar kebijakan pendidikan dapat berjalan secara proporsional sehingga madrasah dan sekolah swasta memperoleh perlakuan yang setara sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional,” ujar Teddy.
Selanjutnya, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Tengah Muhammad Zen, menyampaikan bahwa tujuan utama perjuangan mereka adalah meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah swasta yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pinggiran.
“Sebagian besar madrasah berada di wilayah pinggiran. Dalam satu kecamatan, sering kali hanya terdapat satu sekolah negeri, sementara sisanya merupakan madrasah swasta. Oleh karena itu, kesejahteraan guru madrasah perlu menjadi perhatian bersama,” tutur Zen.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Hadi Sutikno, menegaskan bahwa pelaksanaan audiensi ini merupakan puncak dari proses panjang perjuangan para guru madrasah, yang telah dilakukan secara berkelanjutan dan bukan sesuatu yang terjadi secara spontan.
“Kegiatan kita hari ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang telah kami perjuangkan selama bertahun-tahun. Melalui berbagai jalur dan kesempatan, kami terus menyuarakan aspirasi ini hingga akhirnya dapat tersampaikan secara langsung dalam pertemuan hari ini,” ujar Hadi.
Aspirasi senada turut disampaikan oleh Ketua Umum Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama, yang menegaskan bahwa para guru hadir dari berbagai daerah dengan semangat yang sama, yakni memperjuangkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami datang dengan niat baik dan penuh rasa hormat, bukan untuk menimbulkan kegaduhan, melainkan untuk menyampaikan harapan serta menantikan arahan langsung dari Bapak Presiden. Kami meyakini bahwa setiap keputusan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap masa depan para guru madrasah,” ujar Heri.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wamensesneg Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan, baik di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
Juri mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan terus menjadi prioritas, termasuk renovasi sekolah keagamaan swasta yang mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun ini. Di sisi lain, Juri juga menekankan bahwa kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama pemerintah, dan untuk isu terkait status guru madrasah, pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna merumuskan kebijakan yang tepat, adil, dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bersekolah. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, untuk mencapai ke arah sana, maka tenaga pendidik dan fasilitas terus menjadi prioritas untuk ditingkatkan” ujar Juri.
Lebih lanjut, Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan bahwa seluruh masukan akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai wujud tanggung jawab Kemensetneg dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami pastikan bahwa aspirasi Bapak dan Ibu guru madrasah yang disampaikan hari ini akan diteruskan secara langsung kepada Bapak Presiden. Semangat kita sejatinya sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh guru,” tegas Juri.
Menutup pertemuan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno, menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait guru madrasah memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah daerah, agar setiap langkah dapat dijalankan secara tepat, transparan, dan akuntabel.
“Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan diawasi secara ketat, guna memastikan tidak terjadi manipulasi data dalam pelaksanaan program inpassing,” pungkas Amien. (ANA/KHA – Biro Humas Kemensetneg)