Kemensetneg Gandeng Kemlu Perkuat Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Pusat Pembinaan Analis Kerja Sama (Pusbin AKS) berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama di Gedung Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri (Pusdiklat Kemlu), Jakarta, Senin (07/09/2026).
Pelatihan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama (JFAKS), khususnya dalam menyiapkan, menyusun, menelaah, dan menegosiasikan dokumen perjanjian kerja sama.
Kepala Biro Pusbin AKS Kemensetneg Andri Kurniawan mengatakan, peningkatan kompetensi JF AKS menjadi penting seiring dengan dinamika pemerintahan dan semakin kompleksnya pengelolaan kerja sama. Menurutnya, dokumen perjanjian kerja sama tidak sekadar menjadi bagian dari proses administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam tata kelola kerja sama.
“Dokumen perjanjian kerja sama bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen tata kelola kerja sama yang esensial. Bagi Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyusun dokumen perjanjian kerja sama secara sistematis, profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang paling utama, selaras dengan kepentingan nasional Indonesia,” kata Andri saat membuka pelatihan.
Selama lima hari, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pengenalan dan analisis kebutuhan dokumen perjanjian kerja sama, struktur dan teknik penyusunan klausul, proses penyusunan perjanjian internasional, legal drafting, legal review, hingga teori dan simulasi negosiasi.
“Melalui metode ceramah, diskusi, praktik, dan simulasi, kami berharap pelatihan dapat membekali teman-teman kompetensi yang lebih komprehensif dalam menyiapkan, menyusun, menelaah, dan membahas dokumen-dokumen kerja sama secara profesional, akuntabel, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia,” ujar Andri.
Andri juga mendorong peserta memanfaatkan pelatihan sebagai ruang untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memperluas jejaring antarinstansi.
“Jadikan ruangan pelatihan ini sebagai ajang untuk berdiskusi aktif, bertukar pikiran, memperluas jejaring dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi sebagai JFAKS, serta untuk pengelolaan kerja sama yang lebih efektif, berorientasi dampak, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat Kemlu Khasan Ashari menyampaikan bahwa pelatihan tersebut terselenggara berkat kolaborasi antara Kemensetneg dan Kemlu. Ia mengapresiasi proses bersama yang dilakukan kedua pihak, termasuk dalam mempersiapkan materi dan modul pelatihan.
Khasan menilai peningkatan kapasitas analis kerja sama semakin penting seiring dengan semakin luasnya ruang lingkup kerja sama internasional. Menurutnya, kementerian teknis juga semakin banyak melakukan kerja sama secara mandiri dengan mitra dari negara lain.
“Di era globalisasi ini isu kerja sama, area kerja sama itu sudah semakin luas. Semakin banyak kementerian teknis, kementerian di luar Kementerian Luar Negeri, juga sudah secara mandiri melakukan kerja sama dengan mitra dari negara-negara lain,” jelasnya.
Karena itu, JFAKS perlu memahami konteks politik dan hubungan internasional agar kerja sama yang dibangun tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana meletakkan konteks kerja sama ini dalam konteks politik internasional, hubungan internasional, sehingga apa yang dikerjasamakan itu tetap berada dalam koridor kepentingan nasional,” tegas Khasan.
Pelatihan berlangsung selama lima hari, 7-11 September 2026, dan diikuti oleh Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama dari berbagai kementerian dan lembaga. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pusbin AKS Kemensetneg dengan Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Pusdiklat Kemlu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum Kemlu Rayyanul Sangadji, Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri Harry Rusmana Irawan, serta para narasumber, fasilitator, dan panitia pelatihan.(FID/Humas Kemensetneg)