Keterangan Pers Presiden RI - Tentang BPJS Kesehatan..., Jakarta, 10 Maret 2016

Kamis, 10 Maret 2016
Di baca 926 kali

KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG BPJS KESEHATAN, KARTU INDONESIA SEHAT,

DAN KARTU INDONESIA PINTAR

ISTANA MERDEKA, JAKARTA

10 MARET 2016

 

 

 

Presiden:

Ya sore hari ini saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan BPJS, termasuk didalamnya ada distribusi Kartu Indonesia Sehat dan juga—beberapatadi saya sampaikan—mengenai Kartu Indonesia Pintar. Tetapi, untuk lebih jelasnya, nanti biar dijelaskan oleh Bu Menko, sama Bu Menteri, dan Pak Dirut BPJS. Saya persilakan.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

Ya terima kasih,Rekan-rekan media.

 

Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa, berkaitan dengan kartu sakti, kartu perlindungan sosial, yang baru-baru ini muncul beritanya bahwa itu tidak bisa tersalurkan atau kemudian ada manfaat yang belum bisa dilakukan karena ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan belum menerima kartu-kartu atau Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia pintar, bisa saya jelaskan bahwa memang, berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat,kami sedang melakukan hal teknis yang masih harus dilakukan bulan Maret sampai bulan April. Namun, insya Allah, pendistribusian Kartu Indonesia Sehat sudah 90% terlaksana, dan insya Allah, sampai nanti Maret-April ini, semua selesai.

 

Dan bahkan verifikasi, validasi data juga kami update terus sehingga memang hanya penerima yang berhak yang akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.Dan tahun ini yang akan menerima Kartu Indonesia Sehat bertambah menjadi 92 juta.

 

Kemudian, berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar, memang Kartu Indonesia Pintar hanya diberikan setahun sekali, setiap kenaikan kelas atau tahun ajaran baru pada bulan Juni atau Juli. Dan kami juga, pemerintah berharap bahwa bulan April semua distribusi Kartu Indonesia Pintar memang sudah bisa diterima oleh semua anak Indonesia yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar sebelum pemanfaatan itu bisa mereka ambil pada bulan Juni dan Juli.

 

Untuk kartu-kartulain atau program lain, ada Program Keluarga Harapan yang akan diberikan oleh Mensos atau Ibu Khofifah, dimana pelaksanaannya itu nanti akan dilakukan oleh Bapak Presiden pada akhir bulan Maret ini di tempat yang sedang kita cari, yang sesuai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dimana semua Keluarga Harapan yang memang berhak menerima insya Allah, dengan data yang baru,memang tidak akan terlewatkan.Dansemua keluarga yang kemudian kemarin mendapatkan, mohon maaf, kalau kemudian ternyata tidak berhak untuk menerima,akan kami tarik dan kami ganti kepada keluarga-keluarga yang akan mendapatkan.

 

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.Untuk teknisnya, nanti Kepala BPJS dan Ibu Mensos akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Bu Mensos.

 

Menteri Sosial:

Terima kasih, Ibu Menko.

 

Jadi hal-hal yang terkait dengan berbagai program perlindungan sosial, apakah KKS, KIS, KIP, dan sekarang PKH, ini sekarang sedang terus kita lakukan maksimalisasi untuk bisa melakukan ketelitian presisi dari seluruh data yang kita punya karena BPJS misalnya, sebagai pelaksana Kartu Indonesia Sehat, itu pada saat ini sebenarnya sudah bisa memberikan pelayanan bagi 92,4 juta. 92 jutanya untuk masyarakat dan 400 ribunya untuk bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu.Pada posisi ini, sesungguhnya pemerintah sudah bisa menyiapkan sekitar 35 persen dari 40 persen data untuk keluarga kurang mampu.SementaraKKS itu mensasar 25 persen keluarga kurang mampu.

 

Sekarang ada PKH (Program Keluarga Harapan) yang sering dikenal dengan conditional cash transfer.DariAPBN yang ada, sekarang kita bisa mensasar 11 persen dari keluarga tidak mampu.

 

Jadi format seperti inilah jikalau misalnya kita melihat kenapa ini belum, ini belum, ini belum, karena memang ada prosentase tertentu yang belum terpenuhi dari budget APBN kita. Seandainya kita bisa memenuhi 40 persen dari keluarga kurang mampu, semuanya mendapatkan KIS, seandainya kita bisa memenuhi 40 persen keluarga kurang mampu mendapatkan KKS atau mendapatkan PKH, mungkin kita sudah tidak lagi menemukan ini belum tersisir, ini belum tersisir, dan seterusnya.

 

Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi kita,tentu harapan kita bersama bahwa,dari 40persen masyarakat dengan status ekonomi terendah—jadi 40 persen terendah, itu kita sudah melakukan pe-rangking-an—harapannya adalah 40 persen ini seluruhnya bisa mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, apakah KKS, KIP, KIS,maupun PKH.

 

Terima kasih.

 

Dirut BPJS Kesehatan:

Baik, untuk BPJSKesehatan sendiri, ada dua hal yang menjadi atensi Bapak Presiden.

 

Yang pertama sudah disampaikan Ibu Menko dan Ibu Mensos, yaitu tentang distribusi Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua tentang ramai dipemberitaan konon kabarnya BPJScollapsed. Dua hal ini yang menjadi atensi Presiden.

 

Untuk yang pertama, tentang distribusi Kartu Indonesia Sehat, per 31 Desember 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan, mencetak semua kartu yang terdapat di master fileBPJSKesehatan, itu tercetak 87 juta 6 ribuan kartu.Semuanyasudah 100 persen terdistribusi ke pihak ketiga.Dalam hal ini PT Pos, dan Tiki-JNE, dan juga mitra BPJS aparat Pemda setempat.

 

Presiden sangat concerned, bahwa kartu ini harus diterima oleh end-user, oleh rakyat, oleh mereka yang berhak. Untuk itulah, kami membuat posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS.Sampai hari ini, posko ini terus memantau apakah PT Pos sudah menyampaikan ini ke end-user,apakah Tiki-JNE sudah menyampaikan sampaiend-user.

 

Setiap hari kami entry datanya.Perhari ini sudah 90 persen lebih sudah diterima olehend-user.Target kami, akhir Maret ini harus ada kepastian apakah distributor ini dapat mengirimkan sampai ke end-user atau tidak.Kalau kemudian katakanlah ada perubahan alamat peserta, kemudian karena berjalannya waktu sudah meninggal, kita harus catat, harus kita rapikan.Biladiperlukan—atas izin Ibu Mensos—nanti tentu akan kita perbarui data pengganti. Itu terkait distribusi KIS.

 

Yang kedua, konon kabarnya BPJS collapsed.Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit kemudian tenaga kesehatan. Kami ingin tegaskan,balance sheet kita, antara pemasukan dan pengeluaran,itu balanced, no problem.

 

Nah tentu pemasukan ada dua: iuran dan sumber dana lainnya. Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran, memang mismatched karena iuran pada dasarnya hitungannya masih dibawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional.Kalaudalam bahasanya, kurang lebih “under pricing” dari iuran diharapkan.

 

Nah melihat ini, tentu pengalaman BPJS, sejak Askes 48 tahun, sudah mengalkulasi.Agarprogram ini tetap berjalan, tentu ada sumber pemasukan lain. Nah dalam hal ini pilihannya tiga.

 

Pertama, apakah manfaatnya dikurangi. Tentu kita tidak akan mengambil pilihan itu karena akan terjadi social cost yang besar. Masak orang cuci darah, kemudian mulai besok dikurangi?Itu tidak kita pilih.

 

Pilihan kedua, apakah menaikkan iuran sehingga matches dengan pengeluaran.Bapak Presiden menyampaikan, itu nanti setelah program ini dirasakan semakin baik. Nah untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut.

 

Jadi clear, untuk diketahui publicbahwa isu BPJS collapsed itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung, antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016, ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan.

 

Saya kira itu.

 

Wartawan:

(Audio tidak jelas)

 

Dirut BPJS Kesehatan:

Baik, tentu disetiap program pemerintah itu kanada rencana kerja anggaran tahunan.Kamisudah menyusun ini enam bulan sebelumnyaberdasarkan jumlah pemanfaatan,utilization ratepeserta jaminan kesehatan nasional, kemudian perhitungan kemungkinan penyesuaian kenaikan tarif pelayanan, jadi kami menghitung bahwa, antara iuran dan pengeluaran, itu ada mismatch. Nah untuk menutup mismatchitulah, dialokasikanlah anggaran untuk mempersiapkan kalau itu memang terjadi. Nah untuk itu sudah dialokasikan didalam Undang-Undang APBN, dan sudah dialokasikan melalui perpres yang mencantumkan cadangan jaminan kesehatan nasional sehingga masyarakat tidak usah khawatir tentang isu defisit ini karena pada dasarnya balance sheet-nya sudah kita persiapkan sejak enam bulan yang lalu.

 

Wartawan:

Pak, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa isu defisit lebih berpengaruh pada rumah sakit yang bekerja sama. Ada beberapa rumah sakit di Jakarta sudah tidak mau bekerja sama dengan BPJS. Itu kan apakah lebih santer lagi ini?

 

Terus yang kedua, apakah pemantauan terkait dengan obat yang digunakan untuk pasien BPJS itu ...?

 

Terima kasih.

 

Dirut BPJS Kesehatan:

Baik, terima kasih dari BeritaSatu.

 

Jadi kami membutuhkan data rumah sakit mana yang tidak ingin lagi bekerjasamakarena sampai hari ini trend pertumbuhan rumah sakit yang bekerja sama dengan kami sangat positif. Malah rumah sakit swasta semakin lama semakin meningkat dan cukup banyak.Jadi kami ingin informasi lebih nanti, rumah sakit mana yang kekhawatiran itu terjadi.

 

Kemudian yang kedua, terkait dengan obat, sistem kita adalah sistem paket pengobatan sampai sembuh, yang kita kenal dengan INA-CGBs. Disitu dijelaskan, obat merupakan bagian dari sistem pembayaran itu. Tentu pilihan obat, kemudian jenis regiment therapy-nya, dan lain-lain itu sangat tergantung indikasi medik yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit yang bersangkutan.

 

Jadiotoritas penuh, dan kami percaya penuh dengan profesionalisme dokter untuk meresepkan sesuai dengan, kalau patokannya, itu ada e-catalog, ada formula nasional yang ada sekarang ini.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi