KETERANGAN PERS PRESIDEN RI PASCA KEJADIAN DEMONSTRASI ANARKIS DI MEDAN, 6-02-2009
KETERANGAN PERS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PASCA KEJADIAN DEMONSTRASI ANARKIS DI MEDAN
TANGGAL 6 FEBRUARI 2009
DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PASCA KEJADIAN DEMONSTRASI ANARKIS DI MEDAN
TANGGAL 6 FEBRUARI 2009
DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA
Saudara-saudara,
Kita bangsa Indonesia sepakat, agar demokrasi kita terus berkembang, tetapi anarki tidak boleh kita biarkan berkembang. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan langkah-langkah lanjutan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam melakukan hal-hal yang perlu pasca kejadian di Medan pada tanggal 3 Februari yang lalu.
Pertama, kepada mereka yang disangka melakukan kejahatan, kerusakan, unjuk rasa yang destruktif, kekerasan, proses hukum terus berjalan. Saya berharap penegak hukum tegakkan hukum secara tepat.
Yang kedua, sebagaimana Saudara ketahui, saya juga menilai ada kelalaian pada tingkat kepolisian lokal. Dan dalam hal ini karena itu bukan kejahatan, tetapi kelalaian dalam tugas, tentu ada sanksinya, dan sanksi itu saya serahkan sepenuhnya kepada Kapolri. Kapolri akan melakukan tindakan-tindakan yang perlu.
Dan yang ketiga, yang penting pula adalah karena negara telah bertindak sekarang ini, hukum ditegakkan, saya meminta kepada saudara-saudara kita yang ada di Medan, jangan ada tindakan-tindakan baru yang memperkeruh keadaan. Hari ini hari Jum’at, jangan sampai pula ada unjuk rasa-unjuk rasa yang juga mengarah kepada kekerasan atau radikalitas. Saya baru saja berbicara dengan Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan hal itu. Percayakan kepada penegak hukum bahwa negara dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
Kemudian, kemarin saya ditanya oleh sebagian dari Saudara tentang ini, yang berkaitan juga dengan isu pemekaran. Sikap pemerintah sudah jelas, saya menyampaikan statement berkali-kali, bahwa pemekaran itu harus sungguh memenuhi syarat-syarat yang mendasar. Sebagian pemekaran berhasil dengan baik, sebagian pemekaran saya nilai sendiri tidak berhasil dengan baik. Apalagi kalau pemekaran itu hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan elit-elit tertentu, elit-elit lokal, entah motivasi politik, entah motivasi ekonomi, dan sebagainya. Dan bukan untuk meningkatkan pembangunan, agar dengan dimekarkannya daerah bertambah maju, rakyat bertambah sejahtera, banyak yang bukan itu. Oleh karena itu, saya sudah menyampaikan juga kepada Pimpinan DPR, DPD, mari kita lakukan moratorium dulu, kita evaluasi dulu pemekaran yang berjalan selama ini. Jangan ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang terus terang bukan solusi, tetapi masalah.
Saya mengajak semuanya, jajaran pemerintah, DPRD, DPR, DPD, wartawan, elit, semua, untuk betul-betul melihat permasalahan pemekaran ini secara matang pemekarannya. Tetapi kalau unjuk rasa yang kemarin, kebetulan isunya pemekaran. Isu apapun tidak bisa unjuk rasa lantas diikuti dengan tindakan desktruktif, merusak, kekerasan, tidak bisa, malu kita sebagai bangsa. Sudah panjang perjalanan yang kita lalui tahun-tahun terakhir ini. Alhamdulillah, keadaan makin baik, jangan dirusak lagi dengan seperti itu. Ini bukan pikiran represif, ini menjaga demokrasi tetap mekar, tetapi hukum tegak, masyarakat merasa tenteram, pedagang-pedagang bisa menjalankan usahanya dengan baik, demikian juga pengemudi taksi dan lain-lain. Bayangkan kalau kotanya rusuh, mereka semua akan terganggu.
Saya kira itulah yang saya sampaikan, Saudara-saudara.
Terima kasih.