Membangkitan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik, Kemensetneg Gelar Webinar Kehumasan
Implementasi keterbukaan informasi publik yang baik menjadi salah satu alat ukur untuk melegimitasi pemerintah di mata rakyat. dan menjadi fondasi penting demokrasi. Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik atas berbagai kebijakan pemerintah, tercipta tata kelola pemerintah yang baik (good governance), publik lebih sadar informasi, serta turut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, dalam sambutannya pada kegiatan Webinar Kehumasan dengan tema Akselerasi Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Digital, Kunci Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dengan tema "Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Digital, Kunci Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik," pada Selasa (14/9).
Esensi keterbukaan informasi publik adalah bagaimana Pemerintah dalam hal ini humas pemerintah sebagai garda terdepan untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat terkait kerja-kerja positif pemerintah, sehingga publik dapat memahami segala kebijakan yang dikeluarkan dan berkontribusi didalamnya. Perlu berbagai upaya untuk memastikan proses transmisi informasi tersebut dapat berjalan dengan baik, diantaranya melalui inovasi, kolaborasi, dan transformasi digital.
"Bagi publik, terbukanya informasi diharapkan membuat masyarakat lebih sadar informasi dan secara umum memahami berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah untuk memastikan proses transmisi informasi berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi," jelas Setya.
Bagaimana menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi Government Public Relations (GPR) di era revolusi digital menjadi tema pertama yang dibahas pada sesi pemaparan oleh Hary Budiarto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Kebutuhan masyarakat akan informasi di era digital, disrupsi, ditambah lagi dengan pandemi saat ini, bisa dijadikan momentum kita semua untuk melakukan berbagai terobosan dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas pemerataan infrastruktus digital,” ungkap Hary.
Lebih lanjut Hary menyampaikan peran GPR pada era digital harus memenuhi unsur 5C, yakni Credibility, menjadikan pemerintah menjadi sumber informasi yang dipercaya, Context, isi informasi harus sesuai dengan kharateristik khalayak, Clarity, Humas harus dapat menjelaskan dengan baik kepada masyarakat, dari informasi yang kompleks menjadi informasi yang sederhana, akurat, dan mudah dipahami, Contuinity, layanan informasi harus terus menerus diberikan kepada publik, dan memenuhi ruang-ruang informasi dengan cerita-cerita optimisme bangsa, dan Channel, menggunakan berbagai kanal yang dapat memudahkan masyarakat mengkakses informasi.
Sosok yang juga pernah mengemban tugas sebagai Deputi Data dan Informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjelaskan bahwa untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kominfo telah meluncurkan program pelatihan Government Tranformation Academy (GTA) Digital Talent Scholarship 2021 yang didesain untuk menciptakan ekosistem inovasi berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM salah satunya dibidang informasi dan komunikasi.
Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat, sebagai pemapar pada sesi kedua menyampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Humas didalamnya, tidak hanya sekedar memproduksi, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi saja, lebih dari itu, PPID harus mampu mendorong kepercayaan dan partisipasi publik melalui transparansi, menciptakan akuntabilitas melalui layanan informasi, yang kesemuanya untuk keberhasilan program/kebijakan serta performa Pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Cecep juga juga menambahkan bahwa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP pada seluruh Kementerian tahun 2020, Kemensetneg masuk dalam kategori informatif yang artinya, kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Kemensetneg telah objektif, akuntabel, partisipatif, dan diharapkan akan berlanjut dengan terus melakukan inovasi.
“Dengan masuknya Kemensetneg ke dalam kategori badan publik informatif, bisa menjadi salah satu indikator bagaimana responsifnya Kemensetneg menjawab berbagai tantangan atas dinamika informasi yang ada pada saat ini,” Pungkas Cecep.
Sebagai pemapar terakhir, Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto mengingatkan kembali bahwa Humas harus melakukan transformasi kerja yang kekinian, cepat, adaptif dan agile terhadap perubahan sehingga diharapkan dapat mengisi ruang publik dengan informasi positif dan optimisme terhadap kerja-kerja pemerintah.
"Ada tiga strategi yang kami lakukan yaitu deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi yang kami sebut sebagai triple track strategies. Jadi kami mencoba melakukan transformasi menuju pelayanan yang digital, bekerja secara profesional, akuntabel, bisa bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah inovatif. Hal inilah yang menjadi role dari setiap pergerakan yang kami lakukan," Jelas Eddy.
Kementerian Sekretariat Negara selalu berupaya mendorong pengembangan ekosistem inovasi, hal ini dilakukan melalui 153 inovasi berupa sistem informasi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Salah satunya yaitu Kemensetneg turut mengembangkan ekosistem besar inovasi lewat program yang diberi nama Setneg X.
“Melalui program ini, Kemensetneg bereksperimen dan berkolaborasi dalam membangun cara kerja baru yang dikembangkan dengan berbagai macam training, pendampingan dan pemberian dukungan fasilitas inkubasi inovasi-inovasi baru kepada para pegawai,” ujar Eddy.
Webinar berlangsung meriah dengan pertunjukkan Stand Up Comedy serta Tim Humas Kemensetneg mempersembahkan dua buah lagu. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari para peserta. Tidak hanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), peserta juga berasal dari kalangan Non-PNS seperti mahasiswa, akademisi, pegawai swasta, praktisi di bidang kehumasan, hingga wirausahawan. Antusiasme peserta yang tinggi dalam webinar kali ini, ditandai dengan dengan beragamnya pertanyaan yang diajukan, dan jumlah peserta yang mencapai 700 orang lebih yang mengikuti hingga akhir acara. (LCI/KHA/ART-Humas Kemensetneg)