Mensesneg Instruksikan Transformasi Digital Harus Terintegrasi dan Koheren

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menginstruksikan agar transformasi digital harus dilakukan secara terintegrasi dan koheren untuk memudahkan pengguna serta tingkatkan produktivitas ASN.

Pesan Mensesneg ini disampaikan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan (Hublemmas), Gogor Oko Nurharyoko, saat memberikan sambutan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah” pada Jumat (10/12).

Menghadapi akselerasi transformasi digital, Kemensetneg mulai menggeser proses digitalisasi menjadi automasi sehingga membuat ASN bekerja lebih mudah, sehat, dan menyenangkan (Happy, healthy, dan wealthy).

“Intinya kami ingin gagasan, instruksi, dan harapan Pak Menteri terkait transformasi digital terlaksana tidak hanya dengan wajar tapi diiringi dengan antusiasme dan semangat kita semua karena kita yakin di titik akhir dari transformasi digital ini kerja di Kantor Setneg ini justru makin menyenangkan bukan merepotkan,” ujar Gogor.

Forum diskusi yang diadakan secara daring ini menghadirkan tiga narasumber. Sebagai narasumber pertama, Pakar UI/UX dan Digital Services, juga seorang Chairman Vemobo, Tyovan Widagdo memaparkan pegalaman ketika berinteraksi dengan lembaga/instansi pemerintah di daerah dalam mengedukasi terkait dengan transformasi digital.

Tyovan menjelaskan tujuh masalah yang dihadapi yaitu implementasi teknologi terutama hardware dan software sangat mahal; pengadaan aplikasi yang pengadaannya kerap dimainkan oleh penyedia; masalah sustainability pada banyak aplikasi yang sudah jadi namun tidak dipakai; banyak data pemerintah yang dipegang oleh vendor/penyedia aplikasi sehingga terkendala; SDM yang tidak kompeten; adanya pergantian pimpinan yang menyebabkan pergantian aplikasi yangtelah diciptakan; dan tidak adanya standardisasi nasional sehingga data masing-masing instansi sulit diselaraskan.

Masih tingginya ego sektoral antardivisi juga dinilai Tyovan sangatlah menjadi masalah. Ia memberikan solusi antara lain, Presiden dapat membentuk badan yang berfungsi sebagai “Software Factory/House-nya Pemerintah” yang tugasnya menyediakan perangkat lunak/software yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia mulai level daerah hingga pusat.

Narasumber kedua yaitu Ferro Ferizka Aryananda. Menurutnya, dunia pemerintahan merancang segala sesuatu dari optik/sudut pandang pemerintah, sementara yang rakyat ingin adalah pelayanan dari pemerintah. “Pemerintah itu melayani rakyat. Rakyat tidak peduli dengan banyaknya aplikasi. Rakyat itu inginnya kalau bisa hanya ada dari satu portal/pintu/titik, dari saya lahir, sekolah, kerja, sakit, mendapatkan bantuan sosial sampai meninggal ya dari satu titik/pintu itu. Itulah transformasi digital. Kita bisa dianggap berhasil Ketika bisa membuat siklus rakyat Indonesia itu bisa diakses dari satu titik yang simple. Kemudian, ketika kompleksitas itu bisa disembunyikan di belakang itulah keberhasilan dari transformasi digital,” kata Pakar Strategi Inovasi sekaligus Rektor Universitas Mahakarya Asia tersebut.

Pemapar ketiga yaitu Ardhanti Nurwidya. Sebagai VP Public Policy and Government Relation GoTo Group, ia memaparkan mengenai transformasi digital UMKM di GoTo. Tantangan dan dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan kesejahteraan UMKM sangatlah berdampak pada pemasaran karena turunnya permintaan dan sulitnya mencari bahan baku serta modal. Namun Ardhanti menerangkan pandemi juga menjadi momentum bagi UMKM go-digital.

Adanya transformasi digital menurut Ardhanti berarti ada peningkatan konsumen baru, yang semula hanya dapat menjual di destinasi pariwisata, sekarang dapat menjual dan menjangkau sampai luar kota, sehingga marketing channel-nya pun bertambah. Mitra usaha gojek juga mengalami kenaikan menjadi 80%. Hal itu juga didukung dengan kebijakan terkait lockdown. Ardhanti menjelaskan yang menarik terkait kebijakan masa pandemi yaitu munculnya pengusaha-pengusaha baru. “Kunci untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh ekonomi digital adalah melalui on going dialogue antara pelaku industri dan pemerintah untuk mencapai Indonesia Digital 2030,” pungkas Ardhanti.

Dalam diskusi terpumpun ini, Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Kebijakan, Adhi Pradana juga memandu sesi tanya jawab para peserta diskusi dengan tiga narasumber yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya pada dunia transformasi digital. (DEW/YUL-Humas Kemensetneg)