Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto
Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024 menjadi ajang pemerintah memperkenalkan teknologi pemerintahan Indonesia (Government Technology/GovTech) bernama INA Digital. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menegaskan pentingnya kemudahan akses birokrasi dalam pelayanan pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” tutur Presiden Jokowi.
Mengulik kembali bagaimana kenyataan yang ada masih jauh dari harapan tersebut. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah justru hadir dengan 27 ribu aplikasi dan platform yang berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, dan sering kali tumpang tindih, yang tentunya memperlambat dan mempersulit birokrasi. Menyadari hal tersebut, Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru dan mengalihkan fokus pada integrasi sistem yang sudah ada.
Arahan Jokowi: Berhenti Membuat Aplikasi Baru
Presiden Jokowi menyampaikan dalam SPBE Summit 2024 bahwa mulai tahun ini, tidak akan ada lagi pembuatan aplikasi baru. Sebaliknya, pemerintah diminta mengoptimalkan dan mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan guna menghentikan orientasi proyek yang sering kali hanya menghasilkan aplikasi baru setiap adanya pergantian pimpinan.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ujar Presiden.
Foto: BPMI Setpres
Digital PR: Integrasi Pendekatan Modern
Dalam konteks digitalisasi humas, penting untuk memiliki strategi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Digital Government Public Relations (GPR) harus mampu memanfaatkan teknologi digital guna menyampaikan informasi dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Integrasi aplikasi dan data menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal ini.
Melalui teknologi digital PR, organisasi pemerintah mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dengan komunikasi terbuka dan dua arah kepada warga negara. Pemanfaatan berbagai platform media sosial menjadi suatu solusi dalam menumbuhkan tingkat transparansi dan kepercayaan publik secara lebih optimal. Tidak hanya itu, penerapan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) oleh digital PR menjadikan komunikasi yang terjalin menjadi lebih efisien, terutama dalam menargetkan audiens, memahami perilaku, dan demografi audiens.
Didukung dengan Big Data dan AI, digital PR mampu menyokong organisasi pemerintah dalam mengoptimalkan strategi komunikasi masa depan berbasis data. Pemberdayaan AI akan memberikan data lebih mendalam seperti, melacak metrik berupa jangkauan, sentimen, dan keterlibatan. Hal ini tentunya turut berpotensi besar dalam mengatasi permasalahan lainnya, dimana komunikasi yang berjalan secara proaktif akan mampu melahirkan citra publik yang lebih positif.
Dengan demikian, Humas pemerintah dapat meningkatkan laju komunikasi secara lebih strategis dan didasarkan pada data. Keefektivitasan dan komunikasi bermakna kepada audiens menjadi sebuah langkah menuju terciptanya reputasi positif di era digital yang semakin kompleks ini.
Keamanan Data dalam Digitalisasi
Digitalisasi tidak hanya mementingkan kemudahan akses, tetapi juga menyangkut tentang keamanan data. Dimana, kasus-kasus kebocoran data pribadi di berbagai organisasi pemerintah menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data dalam proses digitalisasi. Oleh karena itu, implementasi keamanan siber yang kuat turut masuk ke dalam prioritas utama.
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara terus berkomitmen dalam pemanfaatan kekuatan digital PR, terutama AI, dan Big Data guna mendukung komunikasi organisasi pemerintah. Dengan pengaktifan digitalisasi modern tersebut, Kemensetneg dapat melayani publik dengan lebih baik, terutama dalam membangun kepercayaan kembali, dan memastikan adanya transparansi dalam semua usaha.
Pendekatan ini menjadi dorongan baru agar warga negara dapat lebih terlibat dan terinformasi, sehingga hubungan yang terjalin antara kemitraan pemerintah dengan publik menjadi lebih kuat dan kolaboratif. Selain itu, isu-isu yang terjadi dapat dengan cepat teratasi secara tepat dan efektif guna kesejahteraan masyarakat.
Dengan begitu, digitalisasi PR mampu menciptakan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan transparan. Adanya integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan ego sektoral. Harapannya, semoga semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama menyukseskan terobosan baru INA Digital untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi dan efisien demi memberikan layanan terbaik kepada 270 juta masyarakat Indonesia.