Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Lintas Profesi
Pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan tenaga pelayanan lainnya.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam konferensi pers di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, pada Jumat (06/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian yang difasilitasi oleh pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian.
Mensesneg menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. “Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang (merupakan) pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Mensesneg.
Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlaku bagi PPPK penuh waktu lintas profesi. “Bagi Saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” ungkap Mensesneg.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg juga menyampaikan keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026. Kebijakan ini mencakup sekitar 172.323 guru serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Kebijakan serupa juga akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan tertentu, termasuk batasan usia, bagi tenaga yang nantinya akan mengikuti proses seleksi menjadi PNS.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara, baik dalam rangka penyegaran komposisi pegawai seiring adanya PNS yang memasuki masa purna, maupun untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Proses pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada November 2026, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) sebagai ketua tim pelaksana seleksi.
Mensesneg menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait kebijakan kepegawaian tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. “Di tengah segala permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, kami berkomitmen untuk satu per satu mari kita selesaikan. Alhamdulillah hari ini masalah kepegawaian sudah bisa kita benahi,” pungkas Mensesneg.
“Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status, adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang meskipun semua tentu kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” lanjut Mensesneg.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian secara bertahap melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga yang telah mengabdi sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. (KHA - Humas Kemensetneg)