Namun, kesan terhadap Indonesia di mata dunia luar yang dinilai masih rendah membuat upaya pemerintah tersebut belum berjalan maksimal. Inilah yang mengusik Presiden Joko Widodo sebagaimana yang ia sampaikan dalam rapat terbatas sore ini mengenai Tindak Lanjut Program Nation Branding, Jumat, 3 Februari 2017.
"Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah. Baik untuk perdagangan, investasi, maupun pariwisata dibandingkan negara-negara lain," ungkapnya di Kantor Presiden.
Presiden kemudian menerangkan bahwa berdasarkan data yang ia terima, saat ini kekuatan brand Indonesia di bidang perdagangan dan investasi baru mencapai angka 6,4 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah beberapa negara tetangga dan rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen. Demikian seperti dilansir dalam siaran pera Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.Â
"Sedangkan di bidang pariwisata, brand power Indonesia berada pada angka 5,2 persen, artinya juga masih berada di bawah Thailand 9,4 persen, yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen," ujarnya mengimbuhi.
Kepala Negara berpendapat bahwa hal tersebut harus segera dibenahi. Sebab, dirinya melihat langsung bagaimana negara-negara lain sangat serius menggarap 'nation branding'-nya. Hal tersebut membuktikan bahwa sama seperti Indonesia, negara-negara lain pun juga ingin meningkatkan daya saing yang utamanya di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.
"Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power melalui diplomasi kebudayaan, film, kuliner, sampai olahraga," ujar Presiden.
Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan jajaran terkait sejumlah hal yang harus dilakukan guna mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama ialah mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indonesia.
"Kita perlu mengetahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan kita dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang kita," ucapnya.
Kemudian, dalam upaya mempromosikan dan membangun citra Indonesia di dunia luar, Kepala Negara meminta agar tiap kementerian dan/atau lembaga untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia ke depannya memiliki satu citra yang terintegrasi dan melekat erat di benak masyarakat dunia.
"Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline 'Remarkable Indonesia', Kementerian Pariwisata mengusung 'Wonderful Indonesia'. Demikian juga promosi di BKPM yang punya tema sendiri," ujarnya mencontohkan.
Selain itu, konsolidasi yang lebih intens dalam ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri juga dinilai perlu dilakukan. Meningkatnya promosi yang dilakukan tersebut diharapkan akan turut berdampak nyata dalam menaikkan citra Indonesia.
Presiden Joko Widodo kemudian menutup pengantarnya dengan memberikan kesadaran bahwa nation branding tidaklah terbatas pada pembuatan logo maupun slogan semata. Sebab, reputasi atau citra positif akan datang dengan sendirinya bila para wisatawan datang ke Indonesia dan merasakan sendiri kelebihan, kemudahan, dan keramahan yang ditunjukkan oleh Indonesia.
"Artinya, perlu upaya bersama untuk bekerja lebih fokus dalam mewujudkannya dan sekaligus menjaga citra positif negara kita," ujar Presiden.
Sebelumnya, pada 27 September 2016 lalu, pemerintah Indonesia telah memulai untuk lebih berfokus dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Sebab, reputasi Indonesia yang baik pada akhirnya dapat digunakan sebagai instrumen kekuatan lunak dalam membangun hubungan dengan dunia luar.Â
"Indonesia harus memiliki citra atau reputasi yang positif di dunia internasional sehingga akan memperkuat kebanggaan identitas nasional kita sebagai bangsa sekaligus meningkatkan daya saing negara kita," ucap Kepala Negara kala itu.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg)Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?