Kondisi moneter dan fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Demikian pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi baik dimana defisit APBN dapat ditekan pada angka 2,42 persen.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki tren positif, surplus neraca perdagangan semakin membaik, serta cadangan devisa juga meningkat dalam posisi USD130 miliar.
Pencapaian tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018 yang diselenggarakan di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menjabarkan sejumlah reformasi struktural ekonomi yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, reformasi tersebut juga telah mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga internasional.
Dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan Bank Dunia misalnya, sudah menempatkan Indonesia sebagai salah satu top improvers karena peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) tahun 2018 melonjak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir menjadi posisi 72.
Melihat kondisi ini, Presiden Jokowi mengibaratkan Indonesia sebagai manusia yang memiliki kesehatan fisik yang prima, dimana kolesterol, asam urat, jantung, ginjal, dan semua organ tubuh lainnya dalam kondisi sehat hanya sesekali terkena masuk angin.
"Tapi kenapa kita enggak bisa lari cepat? Ternyata setelah dikejar secara detail masih banyak masalah di lapangan," ujar Presiden.
Padahal kapasitas kredit yang dimiliki Indonesia cukup baik sebesar Rp640 triliun dan ketersediaan likuiditas juga pada angka Rp626 triliun.
Presiden memahami bila unsur kehati-hatian dalam mengelola perekonomian adalah hal yang penting, namun optimisme harus tetap dijaga. Industri perbankan misalnya, target pertumbuhan kredit tahun 2017 adalah 10-12 persen, namun realisasinya hanya 8,3 persen.
"Jangan sampai optimisme itu hilang gara-gara isu bertebaran di medsos," ujar Presiden.
Selain itu, berbagai lembaga dunia juga melihat Indonesia memiliki masa depan yang cerah, terutama bila melihat tren kenaikan dari harga komoditas, seperti batubara dan minyak kelapa sawit.
"Tinggal kita mau bagaimana, apakah dengan ekonomi yang sehat seperti ini, kita mau berjalan santai atau ingin cepat dan berlari kencang untuk memacu pertumbuhan setinggi-tingginya agar kita bisa menyerap pengangguran untuk atasi kemiskinan dan ketimpangan yang ada," tutur Presiden.
Pemerintah pun telah memulai program padat karya tunai atau cash for work pada tahun ini. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran, baik di kota maupun di desa. Presiden sendiri telah melihat secara langsung pelaksanaan program ini saat berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sebanyak 160-170 orang dalam satu desa terlibat dalam kegiatan ini dan diberikan upah mingguan.
Dalam sambutannya, Presiden juga ingin memastikan industri keuangan turut mendorong pertumbuhan yang berkualitas.
"Contohnya di perbankan, jangan sampai kita asyik mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK), tapi pemberian kreditnya susah, terutama pengusaha kecil menengah mikro," ujar Presiden.
Oleh karena itulah untuk meningkatkan pemberian kredit, Presiden mendukung pendirian bank wakaf mikro oleh OJK. Saat berkunjung ke Pondok Pesantren Khas Kempek di Cirebon pada 20 Oktober 2017 misalnya, OJK telah memulai membuka bank wakaf mikro di lingkungan pesantren.
“Kita akan terus buka, jadi UMKM harus diperhatikan, kalau kita ingin ketimpangan di negara kita semakin menyempit. Sekali lagi jangan sampai industri perbankan kita asyik mengumpulkan DPK tapi pemberian kreditnya susah. Atau di atas kertas, pemberian kreditnya bagus tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja, sehingga tidak menyebar dan tidak merata. Ini yang harus kita lakukan yaitu menyebar dan merata,” ucap Kepala Negara.
Saat program sertifikasi tanah digencarkan, seringkali Presiden menanyakan kepada masyarakat terkait penggunaan sertifikat tersebut dan mendapatkan jawaban yang serupa.
“Teriaknya masih sama, disekolahkan Pak. Rakyat ngomong apa adanya. Saya hanya titip kalau mau dipakai jaminan, hati-hati, dikalkulasi,” ujar Presiden.
Dengan menjaminkan sertifikat, Presiden berharap masyarakat dapat memanfaatkan kredit untuk usaha produktif sehingga meningkatkan pertumbuhan di lapisan bawah.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyayangkan pelaku industri keuangan yang tidak berani berekspansi dan berinvestasi dengan alasan situasi politik.
“Dari 2015 ada pilkada, menunggu terus, ya biarkan yang pilkada, yang politik ya politik. Ekonomi tetap harus jalan. Ini yang terus saya sampaikan, ekonomi main di ekonomi, politik main di politik,” jelas Presiden.
Kini saatnya kita berlari, mengejar ketertinggalan kita, menuju Indonesia yang maju. (Humas Kemensetneg)
| Kategori : |