Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (Biro KTLN) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan Working Group II on Administration and Facilitation Indonesia-United Nation Consultative Forum (IUNCF), Rabu (23/10).
Bertempat di Ruang Rapat Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kegiatan ini bertujuan memperkuat kemitraan dalam hal peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan kemitraan kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kepala Biro KTLN, Noviyanti dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini ialah kegiatan kedua setelah sebelumnya diadakan WG I yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Working Group on Information Sharing and Cooperation Strengthening atau dikenal sebagai WG I, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri dan Working Group on Administration and Facilitation atau dikenal sebagai WG II, yang dikoordinasikan oleh Biro KTLN, Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Noviyanti.
Sebagai salah satu co-chair IUNCF, Noviyanti menjelaskan Biro KTLN Kemensetneg bersama dengan para pemangku kepentingan terkait telah bekerja sama untuk meningkatkan aspek-aspek operasional dan administrasi dalam mendukung pelaksanaan/implementasi kerangka kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Badan-badan PBB.
“Di internal Biro KTLN sendiri, terus berupaya meningkatkan pelayanan fasilitasi kerja sama teknik. Awal September 2022 lalu, kami telah me-launching aplikasi Portal Perizinan Tenaga Asing dan Fasilitas (PINTAS), sebuah sistem untuk mendukung pelayanan penugasan tenaga asing dan fasilitas keimigrasian. Aplikasi PINTAS ini masih terus berkembang dan tentu dengan penggunaan yang terus-menerus serta masukan konstruktif kita semua akan menjadikan PINTAS terus berkembang jauh lebih baik dalam mendukung kerja kita semua. Saat ini aplikasi PINTAS juga sudah digunakan untuk proses fasilitasi perpajakan dan diharapkan seluruh Badan PBB dapat memanfaatkan PINTAS untuk pengajuan terkait fasilitasi perpajakan,” jelas Noviyanti.
Di moderator oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro KTLN, Gaung Antardayu kegiatan ini dimulai dengan paparan dari Kepala Biro KTLN, Noviyanti. Noviyanti menjelaskan rangkaian technical meeting WG II ini dimulai pada tanggal 26 Maret 2024 yang dimulai dengan pengintegrasian sistem SIMPRO (Sistem Informasi Manajemen Proyek Kerja Sama Pembangunan) dengan UN Info. Pada technical meeting kedua pada tanggal 12 Juli 2024, rencana penugasan UN Volunteer dan Internship di Indonesia serta fasilitasnya serta isu fundraising yang dilakukan oleh badan UN seperti UNICEF dan UNHCR terkait laporan donasi masyarakat yang dilakukan oleh badan UN. Terakhir, pada tanggal 29 Agustus 2024, dijelaskan alur pemberian fasilitasi perpajakan kendaraan kepada mitra-mitra PBB.
Paparan selanjutnya, Chair of Operations and Management Team of the United Nations (UN OMT) dan selaku co-chair Working Group II IUNCF, John Benjamin menjelaskan ada 4 prioritas kerja sama yang antara pemerintah Indonesia dengan PBB, yaitu pembangunan manusia yang inklusif, transformasi ekonomi, pembangunan hijau, perubahan iklim dan bencana alam dan inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pembicara ketiga, Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Agustin Aryana, menjelaskan pada tahun 2022, World Bank menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara upper-middle income mencapai pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia US$4.580. Angka ini meningkat sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya.
“Indonesia telah membuat progres yang substansial dalam mengurangi kemiskinan. Menurut BPS, pada tahun 2024 tingkat kemiskinan dilaporkan sebesar 9,03%, visi Indonesia adalah High-Income Country, untuk menjadi high-income country yaitu dengan melihat PNB per kapita suatu negara melebihi US$ 12,535, agar dapat mencapai status tersebut, upaya yang dilakukan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi kebijakan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan upaya-upaya tersebut tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029,” jelas Agustin.
Agustin menjelaskan pentingnya kerja sama dalam mencapai target-target pembangunan. Agustin menjelaskan beberapa contoh kerja sama antara UN dan Bappenas, seperti Koordinasi kerja sama RI-UN, Bappenas-UN Forum on Development Cooperation, Keselarasan UNSDCF 2021-2025 dengan RPJMN 2020-2024.
“4 prioritas kerja sama yang tadi dijelaskan oleh Pak John Benjamin dengan Bappenas itu di beberapa aspek, contohnya untuk Inclusive Human Development, kerja sama Bappenas dan UN itu untuk Youth Entrepreneuship and Employement Support Services bersama IFAD dengan outcome menciptakan dan mendukung 30,000 usaha dengan lebih 80% bertahan lebih dari dua tahun, lalu untuk economic transformation outcomenya lebih dari 900 pabrik untuk produksi pupuk, besi, baja dan tekstil,” jelas Agustin.
Sebagai informasi, IUNCF dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme serta regulasi teknis dan administratif dalam kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dan PBB. Selain itu, IUNCF juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan administratif dalam kerja sama tersebut, mendiskusikan solusi untuk menghadapi tantangan yang ada di bidang teknis dan administratif, serta melakukan harmonisasi sistem, mekanisme, dan regulasi terkait.
Seiring perkembangannya, IUNCF telah membentuk dua kelompok kerja (Working Group), yaitu WG I yang fokus pada berbagi informasi dan memperkuat kerja sama, serta WG II yang menangani administrasi dan fasilitasi. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok kerja ini akan disahkan dalam sidang pleno yang direncanakan berlangsung pada November tahun ini. (Humas Kemensetneg)