"Setiap saya datang ke provinsi, ke kabupaten, selalu keluhannya sama. Listriknya hidup dan mati, listriknya byar pet. Itu yg selalu keluar," cerita Presiden mengawali sambutannya.
Sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, pada kunjungan sebelumnya, dalam sambutannya Presiden mengutarakan bahwa membangun pembangkit listrik bertenaga batu bara akan memakan waktu yang lama. Oleh karenanya, untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat dan kebutuhan industri secara lebih cepat, pemerintah membangun pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga mesin gas yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat, yakni 18 bulan sejak perencanaan.
"Jadi PLTMG ini untuk mempercepat kekurangan listrik di daerah. Sebagai contoh di sini yang sebentar lagi akan kita resmikan berdaya 184 MW. Kalau ini tidak ada bagaimana investasi bisa masuk ke Aceh? Ya pasti akan mundur investor itu," terangnya.
Presiden kemudian menambahkan, bila dibandingkan dengan pembangkit listrik bertenaga batu bara, PMTG ini memang sedikit lebih mahal. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk menggunakan alternatif ke dua (PMTG) agar kesulitan masyarakat dapat segera teratasi.
"Ya harus diputuskan pemakaian cara yang lebih cepat. Saya tanyakan juga pada Dirut PLN ini akan dilanjutkan lagi, tambahannya 250 megawatt. Setelah itu saya kejar di tempat lain," tambah Presiden.
Di penghujung sambutannya, Presiden meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun seraya berharap pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi rakyat banyak.
"Dengan mengucap bismillah, saya resmikan PLTMG Arun. Semoga bermanfaat bagi rakyat," tutupnya.
Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
Dalam kunjungan Presiden kali ini, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo agar Lhokseumawe mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus. Merespons keinginan tersebut, Presiden menungkapkan keinginan yang senada dengan apa yang diharapkan oleh Gubernur Aceh tersebut.
"Saya perlu menyampaikan bahwa kawasan ini harus dihidupkan kembali. Karena di sini ada pabrik kertas Aceh, pupuk Iskandar Muda, ada juga pupuk AAF. Industri semen juga ini harus dihidupkan kembali. Tadi malam saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, diskusi dengan menteri BUMN, agar segera dicarikan solusi hambatan di lapangan," ujar Presiden.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Presiden juga menginginkan pembangunan Tol Trans-Sumatera di Aceh segera dimulai tahun ini. Presiden berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol dapat segera dilakukan.
"70 tahun kita merdeka itu hanya bisa bangun tol 810 km. Yang saya minta dalam 5 tahun ini 1000 km. Tidak usah ditepuki karena di Tiongkok itu setiap tahun bisa membangun jalan tol antara 4000-5000 km. Kalau negara lain bisa, mestinya kita juga bisa," tegasnya.
Pemimpin Harus Ajak Rakyat Bicara
Presiden juga mengingatkan bahwa permasalahan utama penghambat segala pembangunan proyek infrastruktur yang selama ini terjadi ialah sulitnya membebaskan lahan milik warga. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan persuasi kepada masyarakat dan terjun langsung ke lapangan untuk memberi pengertian kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan tersebut.
Presiden menceritakan pengalamannya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dimana saat pembangunan jalan lingkar luar di Jakarta selama 14 tahun berhenti karena 143 keluarga tak mau pindah, "Semuanya sudah selesai tinggal 1,5 km tidak selesai 14 tahun, gara-gara masyarakat tidak mau pindah," ujar Presiden.
"Kalau tidak ada yang turun ke lapangan, kapanpun juga tidak akan selesai. Saya selesaikan 4 bulan saat saya jadi gubernur, caranya saya ajak makan empat kali, rampung. Ya rakyatnya perlu diajak bicara, didekati dan dijelaskan. Insya Allah bisa menjawab persoalan di lapangannya," tandas Presiden.
Ditambahkan oleh Presiden, bahwa dirinya tidak menginginkan pemerintah daerah menggunakan cara-cara represif untuk menekan warga agar bersedia melepaskan lahan yang dimilikinya untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Dirut PLN Sofyan Basir. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?