Maka itu, hampir dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di sana. Kali ini, dalam kunjungannya ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Presiden menyerahkan langsung sejumlah 2.187 sertifikat kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Kenapa kita percepat? Supaya tak terjadi sengketa. Kalau sudah pegang kemudian orang mau klaim, tidak bisa. Ini milik saya. Ada nama, alamat, luas, ada semua, kita jadi enak," ujar Presiden di alun-alun Purwokerto, Jumat, 16 Juni 2017.
Presiden tak hentinya mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut untuk bijak dalam pemanfaatannya.Â
Ia juga meminta agar sertifikat tersebut dipegang dan disimpan dengan baik. "Yang sudah pegang, tolong diberi plastik, jadi kalau genteng bocor tidak rusak. Fotokopi, kalau hilang punya fotokopi sehingga mengurusnya mudah," ucapnya.
Luas tanah yang ada dalam sertifikat pun harus diingat betul oleh pemiliknya. "Semua harus mengerti karena ini hak hukum atas tanah," kata Presiden.
Presiden meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan sebelumnya melakukan perhitungan sesuai dengan kemampuan.
"Kalau ambil pinjaman ke bank, misal sertifikat dapat Rp200 juta, jangan Rp100 juta buat beli mobil, tidak boleh. Kalau tidak bisa kembalikan bisa repot. Jadi kalau ambil, semua dipakai untuk modal kerja dan investasi, bukan untuk beli barang mewah yang bersifat pribadi. Pinjaman bank harus dikembalikan," tuturnya.
Untuk diketahui, pada tahun ini Presiden memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya. Target tersebut akan semakin meningkat tiap tahunnya di mana pada tahun 2018 mendatang sejumlah 7 juta sertifikat harus diberikan. Adapun pada tahun setelahnya, Presiden Joko Widodo menetapkan target sebesar 9 juta sertifikat diberikan kepada masyarakat.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?