Sambutan Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, 25-11-2010

Kamis, 25 November 2010
Di baca 857 kali

 

SAMBUTAN PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET PARIPURNA

DI KANTOR KEPRESIDENAN

25 NOVEMBER 2010

 

 

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Wakil Presiden dan peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,

 

Alhamdulilah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna dengan dua agenda utama: satu, di bidang kesejahteraan rakyat; kedua, di bidang perekonomian.

 

Untuk bidang kesejahteran rakyat, kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Menko Kesra mengenai kemajuan dari pemulihan pasca bencana di Wasior, Papua Barat; di Mentawai, Sumatera Barat, dan langkah-langkah tanggap darurat lanjutan yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, berkaitan dengan meletusnya Gunung Merapi.

 

Yang ingin saya sampaikan di sini, sambil nanti kita dengarkan laporan dari Menko Kesra. Wapres tadi menyampaikan kepada saya, bahwa tim vulkanologi atau pakar dari negara-negara sahabat bertemu Wapres didampingi oleh para Duta Besar-nya, yang intinya menyampaikan bahwa ahli-ahli vulkanologi Indonesia memiliki profesionalitas yang tinggi dan kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mereka pun juga bisa ikut serta di dalam melakukan analisis, termasuk prediksi ilmiah tentang Gunung Merapi itu.

 

Tentu ini menggembirakan, karena ahli kita sendiri dinilai oleh para mitranya dari negara-negara lain, cukup profesional di dalam mengemban tugasnya. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, kita mengundang beberapa pakar vulkanologi dari negara-negara sahabat untuk bersama-sama memantau, melakukan analisis, dan juga prediksi ke depan dengan terjadinya letusan Gunung Merapi itu, antara lain, dari Jepang, dari Amerika Serikat, dari Perancis, dan dari Inggris. Mereka telah bekerja beberapa hari di sekitar Gunung Merapi.

 

Yang perlu saya sampaikan juga, sebagai bentuk apresiasi, apa yang kita lihat di lapangan sejumlah organisasi dan perseorangan telah melaksanakan tugas yang menurut saya melampaui panggilan tugasnya, patut untuk mendapatkan penghargaan dari negara nantinya, baik perseorangan maupun organisasi. Sebagian dari mereka gugur dalam mengemban tugas itu. Tercatat oleh saya misalkan dari Tagana, dari PMI, dan bahkan dari wartawan juga ada yang karena ingin berkontribusi dalam penyelamatan warga, mereka harus menebus dengan jiwanya.

 

Negara tentu berhutang budi dan pada saatnya nanti saya akan memberikan penghargaan. Demikian juga pelibatan TNI dan Polri yang dengan cepat dan masih bekerja hingga hari ini juga turut mengubah keadaan. Demikian juga pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, atas nama negara pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih, kebanggaan dan penghargaan kepada semua pihak, termasuk yang saya sampaikan tadi yang telah bekerja keras di dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusian.

 

Saudara-saudara,

 

Di bidang perekonomian, kita akan mendengarkan nanti presentasi dari Menteri Kehutanan, perihal kebijakan dan pengaturan kita, yang berkaitan dengan penggunaan kawasan di wilayah hutan untuk pertambangan bawah tanah, termasuk geothermal. Kita ingin agar kegiatan tambang yang tentu memiliki manfaat ekonomi itu tidak merusak, tidak menganggu kelestarian lingkungan di kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan, ada kebijakan yang tepat.

 

Saudara-saudara,

 

Setelah itu Kepala Bappenas akan mempresentasikan kepada kita, kebijakan pendanaan pembangunan, yang lebih sustain, termasuk kebijakan pinjaman luar negeri.

 

Saudara-saudara,

 

Mari kita petik pelajaran dari negara-negara sahabat, yang sekarang ini mengalami krisis ekonomi, termasuk krisis keuangan di negaranya masing-masing yang dipicu oleh situasi anggaran mereka. Kita saksikan sekarang ini, krisis demi krisis terjadi di Eropa, bahkan, contohnya Irlandia juga telah mendapatkan suntikan dana, bailout yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, karena memang untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Dan sepertinya masih kita saksikan beberapa negara yang lain di luar negara itu juga mengalami masalah yang berat.

 

Oleh karena itu, sebagaimana yang saya arahkan di Papua kemarin, kebijakan dasar kita dalam pembiayaan pembangunan yang tepat adalah meningkatkan penerimaan negara, revenue, sambil terus memastikan bahwa pembelanjaan kita, spending kita, itu optimal, seraya jangka menengah dan jangka panjang, kita memperbaiki rasio hutang kita terhadap GDP. Tahun demi tahun perkembangannya positif, kita semua sudah tahu. Tetapi tentu kita ingin makin ke depan makin baik, termasuk kita harus bisa memiliki kebijakan pinjaman luar negeri yang tepat.

 

Berkali-kali saya menyampaikan kepada para Menteri dan anggota Kabinet, jangan gemar dan jangan gembira, kalau kita menerima kredit ekspor, karena itu sesungguhnya juga pinjaman luar negeri. Apalagi kalau itu tidak diperlukan, apalagi pengelolaannya tidak benar dan tidak ada manfaat yang sungguh nyata dalam penerimaan kredit ekspor itu.

 

Kita harus menganut satu policy, berkaitan dengan pinjaman luar negeri, bahwa pinjaman itu manakala harus dilaksanakan itu benar-benar solusi, ada multiplier-nya, syukur-syukur mendorong investasi, tanpa persyaratan politik, dan jumlahnya patut, tetap dalam semangat terus mengurangi beban hutang kita, jangka menengah, jangka panjang. Segaris dengan itu, Kepala Bappenas nanti, tentunya dalam koordinasinya dengan Menteri Keuangan akan mempresentasikan kepada Sidang Kabinet ini.

 

Dua agenda utama itulah yang akan kita bahas dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini. Namun demikian, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar yang tidak langsung berkaitan dengan materi atau agenda utama dari sidang kita hari ini.

 

Pertama, saya telah menerima analisis dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, yang cukup komprehensif. Saya sudah pelajari ringkasan ekskutifnya. Dan kemarin malam, saya menelepon Pak Emil Salim, Ketua Wantimpres, bahwa apa yang saya baca itu, laporan ataupun analisis dan pertimbangan, termasuk di dalamnya rekomendasi, itu tajam, relevan dan juga kontekstual. Sembilan puluh persen saya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Wantimpres, bahkan 70% dari materi yang disampaikan itu klop dengan pikiran saya, Pak Emil dan anggota Wantimpres yang lain. Sepuluh persen, saya melihat dari sisi yang berbeda, nanti kita diskusikan pada saat pertemuan antara Kabinet dengan Wantimpres.

 

Saya berharap pada saatnya para menteri bisa mempelajari apa yang disampaikan oleh Wantimpres itu. Dan manakala ada kritik, terimalah kritik itu. Kalau ada rekomendasi, pelajari rekomendasi itu, karena semuanya untuk peningkatan kinerja kita.

 

Saya pun, Saudara-saudara, meskipun tidak selalu terbuka, saya juga menerima kritik, masukan-masukan yang tidak selalu menyenangkan saya. Tentu disampaikan langsung kepada saya, tidak kepada publik, tidak di depan pers, tapi saya terima dan saya mengucapkan terima kasih, termasuk dari staf saya sendiri. Jadi jangan khawatir, kalau ada orang mengatakan, "Ah, pasti yang disampaikan kepada Presiden itu ABS". Tidak. Saya mengertilah mana-mana yang hanya untuk menyenang-nyenangkan saya dan saya tidak suka, karena justru objektif dan manakala saya harus mengatakan sesuatu yang harus terima, sampaikan secara tepat.

 

Bulan depan saya sudah merancang pertemuan nanti antara kita, Kabinet, khusus dengan Wantimpres. Dan saya berikan kepada Wantimpres untuk menyampaikan pikiran-pikirannya sesuai dengan telaah yang telah Wantimpres lakukan selama satu tahun ini untuk menuju ke tahun depan yang, insya Allah, lebih baik. Itu pengantar pertama.

 

Pengantar kedua, saya terus menerima perkembangan penyelesaian kasus dua TKI yang ada di Saudi Arabia. Saya simak dan saya ikuti, Saudara-saudara. Pesan saya kepada para Menteri terkait, terus tangani secara serius dan tuntas. Tim terpadu yang telah kita bentuk juga agar bekerja penuh dan diplomasi yang dijalankan oleh Menlu dengan jajaran, juga saya harapkan terus dilanjutkan.

 

Saudara-saudara,

 

Selama ini yang lebih kita soroti, saya sendiri lebih menyoroti apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Publik juga demikian, pers juga demikian. Kita terima, karena itu harapan dari rakyat agar lebih bagus pengelolaan TKI ini. Tetapi satu hal, saya juga banyak menerima masukan tentang profesionalitas dan apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengirim tenaga kerja itu. Yang mengirim tentu bukan pemerintah, tapi ada lembaga, ada agen, ada perusahaan. Saya ingin mereka pun juga berbenah diri. Kita harus melakukan evaluasi yang objektif terhadap semuanya itu. Kalau ada kesalahan di tempat mereka, ,dampaknya bisa panjang dan besar.

 

Oleh karena itu, sambil di pihak pemerintah pun, termasuk pemerintah daerah yang langsung mengelola permasalahan itu, saya ingin memastikan bahwa semua perusahaan pengirim tenaga kerja kita tidak lalai dan juga melaksanakan tugasnya.

 

Dalam waktu dekat, saya, Wapres, para Menteri terkait nanti secara terpisah akan sidak dan melihat langsung perusahaan-perusahaan yang mengirim tenaga kerja Indonesia itu. Kalau harus kita lakukan koreksi, kita koreksi. Kalau harus mendapatkan sanksi, kita berikan sanksi. Ini soal manusia tidak boleh ada kelalaian apa pun dalam pelaksanaan tugas itu.

 

Saya juga menerima rekomendasi, kebetulan melalui unjuk rasa oleh ibu-ibu. Saya cek, ada apa Ibu-ibu unjuk rasa di depan Istana. Temanya yang saya terima dari staf adalah menginginkan ada undang-undang tentang tenaga kerja wanita. Saya pikir, pikiran itu baik. Baik dalam arti, kita lihat undang-undang yang ada. Kalau undang-undang tenaga kerja kita yang ada itu, kandungan tentang itu kecil, atau tidak luas, atau kurang memenuhi harapan, tidak lagi bisa merespon apa yang ada sekarang ini, kita bisa lakukan revisi, atau bisa saja diperlukan undang-undang khusus tentang itu.

 

Silakan Menakertrans dengan Menteri terkait mengolahnya. Terima apa yang disampaikan ibu-ibu itu, dalam arti apa yang bisa kita lakukan ke depan. Hanya memang, di samping undang-undangnya harus benar, ada, cukup, memadai begitu, tidak semuanya bisa kita atur dalam undang-undang, apalagi menyangkut negara sahabat, negara-negara di mana menerima kehadiran saudara-saudara kita itu. Oleh karena itu, diplomasi harus terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Pendek kata, marilah kita tempuh dua-duanya. Kita beresi urusan dalam negeri kita, termasuk kemungkinan undang-undangnya kita perbaiki, kita sempurnakan, kita lengkapi. Dan langkah diplomasi, kerja sama dengan negara-negara sahabat. Itu soal yang kedua.

 

Soal yang ketiga, Saudara, adalah yang sekarang sedang hangat, tapi juga memprihatinkan adalah ketegangan baru yang muncul di Semanjung Korea, termasuk insiden militer yang terjadi beberapa saat yang lalu. Saya harus mengatakan bahwa situasi itu membahayakan. Dan kalau berlanjut, bisa memicu konflik yang lebih besar dan bahkan bisa memicu terjadinya peperangan baru. Kalau meluas, tidak mustahil bisa melibatkan negara-negara lain dalam konflik di Semenanjung Korea itu.

 

Indonesia telah mengeluarkan pernyataan, tetapi mengingat situasi sekarang menurut saya masih tetap membahayakan. Setiap saat bisa eskalatif dan bisa terjadi betul konflik militer yang lebih luas, maka saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, bahwa tentu Indonesia sangat prihatin dengan insiden dan ketegangan baru yang terjadi di Semanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan, dan bahkan yang telah menimbulkan korban jiwa, termasuk warga sipil.

 

Indonesia berpendapat, bahwa tindakan melancarkan serangan militer kemarin, berupa tembakan artileri yang bisa memicu terjadinya konflik yang lebih besar dan peperangan baru, itu tidak tepat dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Indonesia berharap agar menghadapi situasi yang tidak menentu ini, dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk negara-negara kunci, bisa mencegah terjadinya konflik yang lebih luas, bahkan mudah-mudahan tentu tidak terjadi kemungkinan terjadinya peperangan baru di Semenanjung Korea itu. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

 

Saudara-saudara,

 

Tahun depan, Indonesia, kita, akan menjadi Ketua ASEAN dan kita juga akan menjadi host dari East Asia Summit. Salah satu agenda dan topik yang kita rancang dalam pertemuan East Asia Summitadalah regional political and security dialogue, dialog politik dan keamanan di kawasan kita. Saya pandang tepat, kalau nanti kita bisa acarakan seperti itu karena EA Summit itu sendiri akan dihadiri oleh 10 negara ASEAN, ditambah 8 negara lain, yaitu Korea Selatan sendiri, Jepang, Tiongkok, India, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. nanti

 

Saya kira melihat 8 negara, di samping 10 negara ASEAN ini, tepatlah kalau kita berinisiatif, kalau saya ajak nanti para leaders untuk mendialogkan bagaimana masa depan kawasan di Asia Pasifik ini, apalagi dengan munculnya ketegangan baru di Semenanjung Korea dan lanjut dalam batas tertentu juga ketegangan di Laut Cina Selatan. Padahal kita tahu, kita memerlukan kawasan yang betul-betul stabil, aman, dan damai agar perekonomian kita juga terus tumbuh di kawasan ini, sebagai penyangga, sebagai pilar dari perekonomian global.

 

Saudara-saudara,

 

Yang terakhir saya ingin memberikan arahan khusus kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Ini saya menilai beberapa tugas yang harus Saudara laksanakan terlambat untuk diselesaikan, saya harap bisa segera diselesaikan. Misalnya, saya sudah meminta agar segera dipersiapkan Instruksi Presiden tentang penghematan biaya, baik APBN maupun APBD, sebagaimana yang kita bahas dalam Sidang Kabinet di Bogor, tanggal 21 Oktober 2010 pada saat dulu dilaksanakan peringatan Hari Agraria.

 

Ini sangat penting. Ketika semua menyadari pentingnya anggaran yang betul-betul sehat, sustain, dan bisa membiayai pembangunan dengan baik. Saya masih melihat banyak yang masih bisa kita hemat. Contoh, Sekretariat Negara bersama Lembaga Kepresidenan telah bisa mengemat dari penggunaan anggaraan 2011 mendatang nanti, yang kita rencanakan sebesar kurang lebih 11% atau setara dengan 200 miliar lebih. Saya yakin, di kementrian, lembaga Saudara pun masih ada pos yang bisa dihemat. Kalau ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya pemerintah, tapi juga lembaga negara yang lain, ditambah dengan penerimaan negara yang makin baik, maka anggaran kita akan lebih kuat lagi untuk membiayai pembangunan. Tolong segera dirampungkan oleh para pejabat terkait.

 

Saya juga sudah meminta untuk dipersiapkan Inpres tentang antisipasi dan pengelolaan tanggap darurat yang lebih efektif, terutama bagi pemerintah daerah sesuai yang telah saya sampaikan di Mentawai, ketika saya berkunjung ke sana, pada tanggal 28 Oktober 2010.

 

Saya juga sudah meminta segera dituntaskan Peraturan Presiden yang baru tentang Kompolnas dan Komisi Kejaksaan, karena dalam waktu dekat saya akan memilih dan melantik ketua dan anggota Komisi Kejaksaan, serta ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional. Dan, insya Allah, dalam waktu sangat dekat akan saya angkat dan saya lantik Jaksa Agung yang baru. Dengan demikian, urgensi dari Kompolnas dan Komisi Kejaksaan sangat penting untuk segera saya angkat dan lantik pejabat-pejabatnya. Kemudian itu sudah jatuh tempo sebetulnya, saya berikan waktu bulan Desember semuanya harus sudah selesai, termasuk harus sudah saya lantik kedua komisi yang sangat penting dalam memastikan penegakan hukum di negeri ini dapat dilaksanakan dengan baik.

 

Saya ingatkan sekali lagi juga, bahwa master plan untuk peningkatan dan perluasan pembangunan ekonomi, termasuk pembentukan economic zone dan industrial cluster segera dirampungkan. Saya ingin bulan Januari sudah selesai. Ajak dan libatkan KEN (Komite Ekonomi Nasional), KIN (Komite Inovasi Nasional), dan para gubernur sehingga ada proses bottom-up juga dari pengembangan perekonomian di daerah.

 

Arahan yang kedua atau yang terakhir untuk para menteri utamanya dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, saya berharap terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik, itu Saudara bisa merespons dengan tepat dan cepat. Berikan pernyataan dan penjelasan yang utuh dan benar, disertai tindakan yang tepat dan yang diperlukan. Jangan biarkan, Saudara-saudara, sebuah isu berkembang ke sana ke mari, digoreng di sana, di sini, akhirnya justru makin membingungkan rakyat kita.

 

Dan jangan harus Presiden setiap saat yang menanggapi isu itu. Mari kita jalankan sistem dan ambil tanggung jawab serta peranlah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya ingin Saudara-saudara, kita semua, menyampaikan kepada masyarakat, manakala muncul sebuah isu atau lebih dari satu isu yang betul-betul menjelaskan tentang kebenaran, tentang fakta dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.

 

Mari kita berikan itu. Rakyat sesungguhnya tidak berpolitik dan tidak memiliki kepentingan politik kekuasaan. Yang mereka inginkan adalah manakala isu merebak di kalangan publik kita, di kalangan masyarakat kita adalah yang benar seperti ap. Tentang kebenaran, tentang fakta, bukan yang lain-lain. Oleh karena itu, sekali lagi, saya berharap saudara segera, sekali lagi segera, merespons setiap isu dengan cepat dan tepat.

 

Saya ingin beri contoh beberapa isu yang terus atau masih menjadi perhatian publik sekarang ini, misalnya TKI di luar negeri, tentang Krakatau Steel, tentang bencana alam dan penanganannya, beberapa saat yang lalu isu tabung gas 3 kg, isu Gayus dan penegakan hukum yang lainnya. Saya berharap agar semua itu bisa saudara respon, jelas, gamblang. Ambil tanggung jawabnya, manakala itu kewenangan saudara. Kalau memang kewenangan saya dan yang patut merespons saya, akan saya lakukan. Dengan demikian, sistem akan bekerja dengan baik.

 

Itulah yang saya sampaikan, Saudara-saudara, dalam kesempatan Sidang Kabinet Paripurna hari ini.