Sambutan Presiden RI pada Acara Raker Bidang Ekonomi, Istana Bogor, 21 Februari 2011

Senin, 21 Februari 2011
Di baca 801 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

RAKER BIDANG EKONOMI  

DI ISTANA BOGOR, JAWA BARAT,

TANGGAL 21 FEBRUARI 2011

 

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

 

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarokaatuh.

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,

 

Peserta rapat kerja bidang ekonomi sekalian yang saya cintai,

 

Alhamdulillaah hari ini kita dapat bersama-sama, atas rida Allah Subhaanahu Wata'aala, untuk menyatukan langkah dan tindakan kita, guna mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi yang akan kita laksanakan di tahun-tahun mendatang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua, dan saya berharap, forum yang kita selenggarakan ini, yang akan berlangsung selama dua hari, dapat benar-benar kita sukseskan untuk kepentingan kita semua, baik kita yang mengemban tugas di jajaran pemerintah pusat maupun saudara-saudara yang berada di depan, memimpin pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Saya ingin menyampaikan arahan, yang saya beri judul "Mari Kita Percepat dan Perluas Pembangunan Ekonomi Indonesia Guna Lebih Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".

 

Saudara-saudara,

 

Saya mengawali apa yang ingin saya sampaikan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua jajaran pemerintah yang telah bekerja keras untuk memulihkan ekonomi kita dari krisis global. Kalau saudara ingat program kerja kita tahun 2009 dan tahun 2010, tiada lain adalah pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Saya setelah melakukan evaluasi, dapat mengatakan, seraya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa tugas kita untuk menjaga dan memulihkan perekonomian dari krisis global kemarin itu dapat kita lakukan. Kinerja ekonomi 2010, kita ketahui baik. Dan ini semua sesungguhnya sebagian bahkan di luar sasaran yang telah kita tetapkan. Atas itu semua, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua.

 

Pertanyaannya adalah sekarang apakah dengan kita bisa memulihkan perekonomian kita akibat krisis global dua tahun berturut-turut itu, lantas sudah cukup bagi kita? Saya kira saudara semua setuju, bahwa jawabannya belum. Meskipun Alhamdulillaah perekonomian kita selamat dari krisis global itu, demikian juga perekonomian yang ada di daerah, yang para gubernur pimpin semua itu benar-benar bisa kita jaga. Tetapi kita setuju bahwa kemiskinan harus makin turun atau kemiskinan mesti turun lebih signifikan lagi di tahun-tahun mendatang. Dan juga lapangan pekerjaan harus tersedia lebih banyak. Ekonomi juga harus tumbuh makin tinggi. Secara teoritikal sebuah ekonomi dinyatakan tumbuh tinggi itu manakala tumbuh diatas 4%, dan itu berlaku di negara-negara maju, tetapi negara berkembang atau emerging economy itu sangat bisa tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, kita berharap dimasa mendatang, ekonomi kita tumbuh di atas 6% dan tentu dengan pemerataan dan keadilan yang makin baik.

 

Masih menjadi pekerjaan rumah kita, ekonomi daerah juga mesti makin bergerak dan diatas segalanya pemerataan dan keadilan sosial ekonomi makin terjamin. Dengan lima tantangan, tugas, dan sekaligus sasaran yang hendak kita capai, maka marilah dengan sepenuh hati kita mengatakan capaian yang kita raih sekarang ini, meskipun dari berbagai ukuran dikatakan baik, belumlah cukup untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Saudara-saudara,

 

Meskipun kita sudah menjalankan pembangunan ekonomi. Sudah, sedang, dan akan terus menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan RPJMN tahun 2010, tahun 2014 kita sudah memilikinya. Berdasarkan itulah RKP dan RKPD tahunan, tiap tahun kita punya RKP untuk pemerintah pusat dan RKPD untuk pemerintah daerah, dan juga APBN dan APBD setiap tahunnya, tetapi ada satu keperluan, ada satu urgency, agar kita di samping itu benar-benar bisa melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi kita, lima sampai sepuluh tahun mendatang.

 

Di luar business as usuall scenario, on top dari apa yang selama ini kita lakukan. Agar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu dapat berlangsung secara efektif ditahun-tahun mendatang, maka kita memerlukan sebuah rencana induk yang sering disebut master plan. Master plan ini tidak boleh hanya disusun oleh pemerintah pusat dan sifatnya top down. Eranya sudah berubah, pemerintahan yang kita jalankan tidak lagi konsentrik dan sentralistik, tetapi sudah desentralistik dan mengedepankan otonomi daerah. Oleh karena itulah, master plan yang akan kita jalankan bersama-sama itu, haruslah disusun secara bersama, dengan melibatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, pelaku ekonomi dan usaha, baik negara maupun swasta, dan pemangku kepentingan yang lain. Sedangkan pendekatannya, mari kita pastikan, ini kita laksanakan secara top down and bottom up approach, jadi kita padukanlah dua pendekatan di dalam menyusun rencana induk ini.

 

Saudara-saudara,

 

Berbeda dengan dokumen perencanaan strategis yang lain, seperti RPJMN, RKP, RPJP yang jangka panjang, maka rencana induk P3EI (Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) haruslah konkret dengan sasaran yang jelas. Oleh karena itu, saya tidak suka terlalu tebal itu rencana, setipis mungkin, sesederhana mungkin, segampang mungkin dipahami, yang penting workable, bisa dijalankan. Jadi saya minta konkret dan sasarannya jelas. Ada yang memang harus kuantitatif berapa persen, berapa rupiah, berapa banyak lapangan pekerjaan yang kita harapkan tercipta, namun ada juga yang kualitatif.

 

Dengan timeline, lima tahun pertama ini apa, lima tahun berikutnya lagi apa, dan seterusnya. Kemudian juga jelas, tugas, dan kewajiban, baik pemerintah pusat dan daerah supaya tidak saling lempar, daerah menyalahkan pusat, pusat melempar ke daerah. Siapa invest di mana, berapa banyak, untuk proyek apa, juga jelas. Lapangan kerja yang bisa dibuka, disiapkan, yang sering kita kenal dengan istilah job creation. Itu juga dapat dihitung, berapa banyak perkiraan tenaga kerja yang bisa diserap. Lantas kita tahu bahwa kadangkala sebuah proyek, entah pembangunan infrastruktur atau proyek investasi yang lain, itu tidak berjalan dengan baik karena kebijakan dan regulasinya tidak dipersiapkan dengan baik. Master plan ini harus bisa memastikan kebijakan dan regulasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diperlukan, itu betul-betul ada. Sering kali ada sengketa, sering kali ada masalah, dalam dunia usaha disebut dispute. Tidak boleh dispute ini tidak ada mekanisme penyelesaiannya yang baik. Oleh karena itu, sebuah rencana induk meskipun serba singkat, diatur yang disebut dengan dispute settlement mechanism. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak, apalagi tidak ada, tetapi tetap harus diatur supaya tidak menghambat implementasi dari rencana induk kita.

 

Karena ini dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air, maka akuntabilitas kita semua kepada publik mesti kita jaga bersama-sama. Jadi publik, rakyat yang harus mengontrol apa yang dilaksanakan jajaran pemerintahan. Bahkan sesungguhnya juga mengontrol apa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, bukan hanya pemerintah. Itu perlu dijamin bahwa mereka mengetahui di mana akuntabilitas itu berada. Dan meskipun sederhana rencana kita ini, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu tebal-tebal, tetapi yang konkret, tetaplah harus merupakan rencana induk yang kredibel, world class master plan, sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain. Saya sudah membaca rencana induk percepatan pembangunan ekonomi di Tiongkok, di Korea, di India dan di negara-negara lain. Harapan kita rencana induk kita ini pun sama, atau bahkan bisa lebih baik dibandingkan yang dimiliki negara-negara sahabat.

 

Saudara saudara,

 

Master plan ini penting, penting. Tetapi yang lebih penting adalah implementasinya. Jangan menghabiskan waktu untuk membikin rencana induk kita sesempurna mungkin, tidak perlu. Yang justru, harus tidak boleh meleset atau tidak boleh terlalu banyak hambatan adalah pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekarang ini sambil mempersiapkan master plan, draft-nya sudah ada, sudah kita susun, sesungguhnya juga melibatkan semua, tetapi belum kita tetapkan.

 

Oleh karena itu, sekali lagi, sambil mempersiapkan master plan, kita sesungguhnya telah dan terus bekerja. Kegiatan kita hari ini pun, kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah kita laksanakan selama tiga bulan ini, tiada lain untuk memastikan bahwa sekali rencana induk itu kita tanda tangani dan kita keluarkan, harapan kita betul-betul rencana yang baik dan dapat dijalankan dengan baik pula. Apa yang saya maksudkan bahwa kita sedang dan tengah bekerja, berkaitan dengan upaya untuk penerbitan rencana induk dan kemudian dilaksanakan, yaitu kita telah menjelaskan kepada para calon investor. Pertama, BUMN sendiri, yang kedua, pihak swasta dalam negeri dan termasuk mitra investor kita dari negara-negara sahabat. Jadi pelaku ekonomi dan pelaku dunia usaha yang akan bersama-sama kita melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi telah kita ajak untuk betul-betul bekerja sama.

 

Yang kedua, kita juga sudah mengintroduksi, mengenalkan, bahwa pembangunan kali ini betul-betul kita tuangkan mulai dari koridor ekonominya seperti apa, Sumatera seperti apa, Jawa seperti apa, Kalimantan seperti apa, Nusa Tenggara seperti apa, Maluku dan Maluku Utara seperti apa, dan Papua pun juga seperti apa. Zona ekonomi, termasuk cluster-cluster industry. Dan kita juga menentukan, bukan terserah maunya pasar saja atau market mechanism semata-mata, tetapi negara dan bekerja sama dengan para gubernur dan para pelaku ekonomi, kita juga menentukan di mana investasi yang kita harapkan itu dilakukan.

 

Kapan jangka waktunya? Misalkan, harapan kita lima tahun pertama ini atau harapan kita tidak mungkin lima tahun karena itu mega proyek bisa sampai sepuluh tahun, tetapi kita telah menentukan di mana, kapan atau dalam bentangan waktu seperti apa dan berapa besar investasi yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita tidak punya pegangan bahwa hitungan kita klop apa yang ingin kita bangun di seluruh Indonesia, kemudian investasi dari mana, berapa besar nilai investasi itu.

 

Saudara-saudara,

 

Dari apa yang sedang kita lakukan, Alhamdulillah, proses untuk itu berlangsung relatif baik, sejauh ini saya mengatakan on track. Sebagai contoh, kita pernah menghitung untuk proyek-proyek infrastruktur dan non infrastruktur, investasi yang kita harapkan, baik itu BUMN, swasta dalam negeri atau mitra dari negara sahabat, harapan kita bisa mencapai minimal US$200 miliar, two hundred billion, itu tentu setara dengan Rp. 2.000 triliun lebih, supaya bermakna betul dan ada implikasi di bidang pertumbuhan, tenaga kerja dan termasuk pengurangan kemiskinan.

 

Kita juga ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama. Saya ingin menyampaikan dua hal kepada BUMN ini, yang baik adalah BUMN kita makin menjalankan best practices, bisnis yang kompetitif, bisnis yang terus mencari peluang, bisnis yang tidak hanya mengandalkan APBN dan seterusnya. Saya senang, ada kemajuan yang signifikan. Yang saya belum senang di antara BUMN kita masih ada mindset yang sudah tidak cocok. Sebagai contoh, semua mau dikerjakan sendiri padahal kemampuannya kurang. Kalau kemampuan BUMN kita, BUMN X untuk mengembangkan ekonomi A, setelah kita hitung mampunya hanya 70%, ya itu yang kita kasihkan, berikan 30% kepada swasta atau mitra yang lain. Kalau mampunya hanya 30%, ya itu yang kita berikan penuh, kita dorong, kita berpihak, tetapi the rest yang 70%, berikan kesempatan kepada yang lain. Dengan demikian, negara diutamakan, bukan kepentingan BUMN-BUMN itu sendiri, mengunci, sehingga tidak bergerak dan tidak ke mana-mana.

 

Saya ingin tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Dan kita berikan penuh opportunity itu, kita berikan dulu, silahkan BUMN kita, setelah itu saudara punya batas kemampuan, mari kita bicarakan. Boleh saudara bekerja sama dengan mitra, tetapi jangan seolah-olah menolak semua kerja sama padahal tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan 100% dari yang direncanakan pemerintah atau yang diharapkan oleh rakyat atau daerah.

 

Kemudian saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI, luar biasa banyaknya 10 tahun ini, semuanya pepesan kosong, tidak jalan, barangkali di daerah juga begitu, stop seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak mau dalam master plan ini hanya komitmen, kita ingin agreement, di atas kertas dengan jumlah yang pasti. Dengan demikian, ketika master plan kita sahkan dan bukan sekarang masih beberapa bulan lagi, maka master plan ini sendiri sudah berisi. Isi, siapa akan melakukan apa dan kemudian dengan sasaran seperti apa.

 

Saudara-saudara,

 

Ada penyakit dan faktor-faktor yang bikin selama ini pembangunan kita tidak berhasil, mungkin juga di tingkat nasional, mungkin tingkat daerah para gubernur juga merasakan, ada penyakit, tapi juga ada faktor-faktor penghambat, perusak.

 

Setelah saya evaluasi selama 6 tahun saya memimpin negeri ini, pertama, pemerintah pusat, utamanya birokrasi sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan sebuah rencana apa pun, yang akan datang rencana induk.

 

Dalam Sidang Kabinet sudah kita putuskan A, menterinya mengerti A, begitu mengalir di kementerian sering terhenti, sebulan, dua bulan, tiga bulan, tidak ada beritanya. Konon katanya didiskusikan lagi. Berbeda dengan pikiran eselon I, eselon II dan seterusnya. Salah besar. Boleh argue birokrasi, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan undang-undang, bukan hanya asal mau, ngga mau gitu, mau saya begini, tidak ada. Top decision maker, Presiden. Top decision maker kementerian, para Menteri, policy maker, saudara-saudara. Demikian juga di daerah Gubernur top decision maker. Jadi sekali kita putuskan, jangan ada diskusi-diskusi di bawah kemudian tidak mengalir. Ini penyakit pertama, merugi kita.

 

Penyakit kedua, pemerintah daerah sering karena ada kepentingan sendiri, tidak memperlancar dan cenderung menghambat. Saya berikan contoh. Ada satu kabupaten dan satu kota, ada rencana yang bagus sekali, semua setuju, gubernur setuju, ini setuju, ternyata terhambat karena sang bupati dan sang walikota tidak setuju. Saya dilapori belakangan, kalau dilapori dari dulu, mesti saya suruh selesaikan dengan tuntas, ada apa. Kalau ada alasan yang masuk akal, boleh, tapi kalau, ya pokoknya nggak. Padahal itu investasi, menciptakan lapangan pekerjaan alias mengurangi pengangguran, ada menggerakkan ekonomi lokal dan ini dan itu, tapi berhenti di situ. Saya ingin tidak terjadi lagi. Satu sudah selesai dengan bagus, alhamdulillah, satu katanya belum. Yang begini-begini tidak boleh. 100 billion, 200 billion, 300 billion, mencarinya susah payah, termasuk saya turun gunung untuk menggandeng supaya investasi mengalir ke daerah. Kalau itu terhenti, dihentikan oleh seorang bupati atau walikota, apa yang terjadi? Sama penyakitnya dengan kalau berhenti di birokrasi, di tingkat pemerintah pusat apa yang bisa diharapkan. Boleh, "Saya tidak setuju, alasannya sahih." tapi kalau, "Ngga ah, pokoknya enggak aja, kecuali kalau saya dikasih kapling ini, bisnis ini, saya punya keluarga, saya punya ini." Itu penyakitnya.

 

Ada yang ketiga, investor ingkar janji, gagal memenuhi komitmen dan rencananya, ada jalan tol, ada ini, ada itu, ada perkebunan ngga bergerak saja. Sudah dikasihkan haknya, tidak dijalankan, terkunci rakyat ngga dapat apa-apa, daerah ngga dapat apa-apa, rencana meleset. Ini juga penyakit yang ketiga.

 

Yang keempat, sudah tahu ada regulasi yang menghambat dan bisa kita perbaiki, tetapi tidak segera kita perbaiki, mungkin di kementerian, mungkin di daerah. Regulasi itu menghambat, regulasi yang bikin kita, tetapi terkunci dan tidak bisa kita perbaiki, kecuali kalau undang-undang, kalau memang ada yang menghambat, kita bicara dengan DPR, Pemerintah dan DPR. Kalau konstitusi memang lebih panjang lagi untuk melakukan perubahan sebuah Undang-Undang Dasar, tapi rasanya tidak harus sampai di undang-undang dasar. Kadang-kadang tidak harus pula sampai di undang-undang, hanya urusan regulasi yang sangat bisa kita lakukan perubahan-perubahan.

 

Yang kelima, juga penyakit atau yang menghambat sering ada kepentingan atau proses politik yang tidak sehat, bisa di pusat, bisa di daerah. Mari kita dengan jernih, demokrasi harus membawa amanah, politik kita harus menjadi solusi dan tidak boleh politik diabdikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya, karena yang kasihan, yang tidak dapat apa-apa adalah rakyat kita. Saya ingatkan lima hal itulah faktor-faktor ataupun penyakit-penyakit yang tidak boleh kita biarkan terus.

 

Saudara-saudara,

 

Di era demokrasi dan transparansi sekarang ini, mari kita sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Sekali rencana induk sudah kita sahkan nanti, maka marilah kita terbuka, kalau ada hambatan, harus diakui di mana hambatannya. Rakyat perlu tahu siapa yang menghambat?, siapa ini simpul?, bukan orang, siapa yang tidak bertanggung jawab?, siapa yang ingkar janji?, dan akhirnya siapa yang bikin gagal. Mari kita terang dalam hal ini supaya, semua bisa kita atasi, kita berbaiki, kita carikan solusinya.

 

Jangan sampai semua yang bagus dikunci, sebagai contoh tadi ada satu kabupaten, satu kota yang saya dengar berhenti saja semua rencana yang baik itu. Meskipun saya juga pesan pada para menteri, kalau ada apa-apa kulo nuwon-lah, ajaklah bicaralah pak gubernur, tentunya bupati, walikota pada proporsi yang pas juga diajak bicara. Dengan demikian, implementasinya bagus, kepentingan daerah juga didengar dan klop betul, inilah rencana induk yang kita harapkan.

 

Saudara-saudara,

 

Rencana induk atau master plan kita nanti, dokumen utama akan saya tanda tangani. Dokumen pelaksanaan, katakanlah begitu, saya berharap ditandatangani secara bersama oleh menteri, gubernur, dan para investor utama. Jadi sudah terikat di situ, jangan sampai ada investor ingkar janji, mau tanam US$ 3 miliar, berarti Rp. 30 triliun, tiba-tiba yang ditanam hanya 300 juta atau 3 triliun, ya harus dijelaskan mengapanya, pertanggungjawabannya. Dengan demikian, betul-betul, operasional dapat dijalankan dan bukan hanya kertas yang bisa diingkari setiap saat.

 

Saudara-saudara,

 

Saya ingin menyampaikan beberapa instruksi khusus kepada saudara semua. Yang pertama, yang akan kita lakukan ini sangat luhur, sangat penting untuk rakyat kita. Oleh karena itu, karena kita mendapatkan peluang, ada opportunity, ada momentum, janganlah kita sia-siakan kesempatan sejarah ini demi rakyat kita. Sekali kita sudah membikin rencana dan akan kita jalankan, ya marilah kita sungguh sukseskan niat kita ini untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia di tahun-tahun mendatang.

 

Yang kedua, sebagian besar proyek nanti akan dijelaskan dan saudara akan berinteraksian, akan berdiskusi, akan sama-sama merumuskan. Ada yang mega proyek karena nilainya, investasinya itu puluhan triliun, itu berjangka menengah dan berjangka panjang. Jadi jangan berharap dapat kita panen dalam waktu satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Mungkin ada yang sudah panen dalam waktu 5 tahun, termasuk quick wins. Tetapi ada juga yang panennya 5, 10, 15 mendatang. Oleh karena itu, meskipun bukan era kita panennya itu, atau manfaat besar itu dirasakan, tapi semuanya mesti dimulai dari sekarang. Sekarang.

 

Yang ketiga, dalam realitasnya yang namanya rencana induk atau rencana kita bisa saja ada perubahan dan modifikasi sepanjang jalan, sepanjang waktu, itu ngga apa-apa, ya memang harus begitu, updating, revisi, penyempurnaan, asalkan semua itu tetap mengarah kepada keberhasilan pembangunan ekonomi yang akan kita jalankan.

 

Yang keempat, pemerintah daerah harus sungguh aktif, begitu nanti ditentukan dan kita jalankan untuk menjalankan proyek-proyek di daerah. Sekali lagi, pemerintah daerah harus sungguh aktif untuk memastikan bahwa proyek-proyek investasi, terutama pembangunan infrastruktur itu dapat menciptakan lapangan kerja yang besar, besar dalam quote maksud saya, sebanyak mungkinlah diserap tenaga kerja dan utamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

 

Yang kelima, saya tahu bahwa para gubernur, bupati, walikota juga punya rencana pembangunan di daerahnya masing-masing, punya RKPD, punya APBD, punya urgensi. Oleh karena itu, jangan dipertentangkan, tapi pastikan pembangunan ekonomi daerah itu dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan yang kita laksanakan secara nasional ini. Mengapa? Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini sebagian besar tidak menggunakan dana APBN, ini betul-betul non APBN atau swasta. Oleh karena itu, tidak akan mengganggu APBN dan APBD, tapi pastikan disinergikan, diintegrasikan, harus begitu cara berpikir kita. Oleh karena itu, bunyinya lengkapi dan perkuat rencana induk kita ini dengan inisiatif saudara sendiri, inisiatif para gubernur, para bupati dan para walikota.

 

Saudara-saudara,

 

Di samping P3EI (Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang akan kita jalankan, kita juga akan melakukan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan. Ini sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan investasi ataupun usaha besar yang hendak kita jalankan di seluruh Indonesia ini, agar secara nasional ekonomi kita terangkat. Ingat pembangunan itu berorientasi kepada manusia, human centered development. Oleh karena itu, besok tanggal 22 Februari akan saya jelaskan, di samping rencana ini, juga bahkan sudah bisa kita mulai tahun 2011 ke depan, kita akan lakukan percepatan dan perluasan program atau upaya pengurangan kemiskinan. Juga besok akan saya sampaikan satu instruksi untuk kita jalankan bersama-sama, untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pangan akibat gejolak pangan di tingkat dunia dewasa ini. Saya tiap hari mengikuti setiap apa yang terjadi di negeri kita. Setiap hari saya mengikuti pergerakan harga atau permasalahan supply dan demand pangan pada tingkat global. Oleh karena itu, apa yang sudah dan sedang kita lakukan untuk stabilisasi harga pangan, termasuk meningkatkan kecukupan pangan, production atau supply, dikaitkan dengan demand atau consumption.

 

Kita juga perlu terus meningkatkan upaya apapun, yang penting permasalahan pangan akibat krisis pangan global ini dapat kita atasi dengan baik. Ini juga akan saya sampaikan besok, agar hari ini sampai apa yang saudara bicarakan fokus dulu pada rencana induk kita untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi secara nasional.

 

Itulah saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan. Pada prinsipnya saya akan tetap berada Bogor di sini. Saya nanti malam ada acara Cap Gomeh, saya datang dulu sebentar, kembali lagi, karena saya akan bersama-sama saudara di tempat ini untuk memastikan bahwa ini rencana kita, kita jalankan bersama, kalau ada masalah kita atasi secara bersama dan insya Allah akan kita sukseskan secara bersama pula.

 

Itulah saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan semoga niat baik kita ini mendapatkan rida Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhaanahu wata'aala, dan benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan rakyat kita ke arah yang lebih baik lagi. Demikian saudara-saudara.

 

Terima kasih.

 

 

 

 

Biro Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI